Satpol PP NTT Lakukan Operasi Terpadu Prokes Covid-19

Ir. CORNELIS Wadu, M.Si, Kasat Pol PP Provinsi NTT. Doc. marthen radja/citra-news.com

Cornelis : Barangsiapa yang dengan sengaja dan atau tidak sengaja melakukan pelanggaran Prokes sesuai Pergub Nomor 49 Tahun 2020 dikenakan sanksi pidana berupa denda uang hingga Rp 5 juta.

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA SATUAN POLISI Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kasat Pol PP NTT) Ir. Cornelis Wadu, M.Si menyatakan, setiap hari anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Provinsi NTT melakukan operasi penegakan protokol kesehatan (Prokes) mikro hingga ke tingkat RT/RW.

“Kita melakukan operasi Prokes mikro dari hulu hingga hilir yakni memberikan himbauan kepada warga di tingkat RT/RW agar mentaati 3 M. Yakni wajib mencuci tangan, wajib mengenakan masker dengan benar, dan menjaga jarak (social distanching). Ini kami lakukan dalam kerangka penerapan disiplin dan penegakkan hukum Prokes sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam mana hingga saat ini jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 untuk wilayah Kota Kupang saja sudah mencapai 50 persen lebih,”jelas Cornelis saat diwawancarai awak citra-news.com di Kantor Sat Pol PP NTT, Jalan Polisi Militer Kota Kupang Provinsi NTT, Rabu 10 Pebruari 2021 .

Dikatakannya, grafik kenaikan jumlah pasien Covid-19 di Provinsi NTT yang sudah secara signifikan ini mestinya dilakukan penanganan secara terpadu. Oleh karena itu berinisiasi membentuk Tim Terpadu  yakni kolaborasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerinrtah Kota Kupang.

Dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, sebut Cornelis, turut hadir Sekda Kota Kupang dan Satpol PP Kota Kupang. Guna menyamakan persepsi soal pelaksanaan operasi Prokes Covid-19 ini. Penegakan Prokes untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 juga melibatkan pihak kepolisian, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Darat serta Polisi Militer (PM).

“Operasi terpadu Prokes untuk tingkat Provinsi NTT saya dipercayakan sebagai Ketua Pelaksana Kedisiplinan dan Penerapan Hukum bagi pelanggar Covid-19,”ucap Cornelis.

Menjawab hasil operasi terpadu bersama Satpol Kota Kupang, kata Cornelis, sambil menunggu kesepakatan tertulis dari Pemkot Kupang tentang hal-hal yang dianggap perlu, pihak Satpol PP Provinsi NTT telah menjalankan operasi Prokes sesuai kewenangan urusannya. Yaitu menjalankan amanat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Dispilin dan Penegakan Hukum Prokes sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona 2019.

Distribusi Tugas Koordinasi ke Kepala Bidang

Lebih jauh Cornelis menjelaskan, untuk mengamankan Pergub No.49/2020 selaku Kasat Pol PP dia (Cornelis wadu, red) membagi tugas kepada para kepala bidang (Kabid) untuk melakukan koordinasi ke tingkat kabupaten/kota se-Provinsi NTT.

Oleh karena Provinsi NTT ini wilayah kepulauan, sebut dia, tugas koordinasinya dia berikan  kepada para Kabid sesuai zona masing-masing. Yakni Zona Timor meliputi Kabupaten Malaka, Belu, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang dibawah koordinasi SIPRI Bilauit, SE (Kabid Perlindungan Masyarakat/Linmas). Zona  Flores mulai dari Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Kabupaten Flors Timur dibawah koordinasi Ir. JOHN da Costa selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Zona Sumba (Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya) oleh Ir. ANDREAS Riwu Bale selaku Kabid Pengendalian dan Zona Lembata, Alor, Rote Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua dikoordinasikan Kabid SDA, SUNARDI, Api. Disini ada 4 (empat) pejabat dengan wilayah penanganan sehingga ada

Menjawab soal saknsi bagi pelanggar Prokes, Cornelis mengatakan, pihaknya manjalankan operasi Prokes sesuai Pergub Nomor 49/2020. Dimana pada Pasal 7 Bab IV termuat soal sanksi bagi pelanggar Prokes perorangan (point a) dan pelayanan publik (point b). Sanksi dimaksud baik lisan maupun tertulis serta hukum fisik kalau kedapatan tidak menggunakan masker. “Apabila sanksi yang diberikan dan pelanggar perorangan dan pelayanan publik yang tidak kooperatif maka dikenai sanksi pidana berupa denda uang hingga jutaan rupiah. Sanksi pidana berupa denda uang dimaksud ada 2 (dua) kategori. Untuk pelanggar perorangan senilai 50.000-250.000 (Bab IV pasal 7 point a). Sedangkan untuk pelanggar dari pelayanan publik (Bab IV Pasal 7 point b) dikenakan denda uang senilai Rp 100.000 hingga Rp 5 juta, ”sebut Cornelis.

Khususnya di Kota Kupang tahun 2021 ini jumlah pelanggar Prokes menurun baik perorangan maupun pelayanan publik. Ini dikarenakan orang sudah semakin memahami manfaat Prokes dengan 3 M itu. Per hari pelanggar perorangan rata-rata 1-5 orang saja. Sementara untuk pelayanan publik seperti toko, salayan, warung makan, dan kios, Satpol PP Provinsi NTT mengikuti Surat Edaran (SE) Walikota Kupang. Dimana tempat-tempat pelayanan publik dibuka hanya sampai pukul 19.00 Wita.

“Kami Satpol PP Provinsi NTT juga siap mengamankan Perintah bapak Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Yaitu warga masyarakat harus mentaati Prokes 3 M serta larangan pesta-pesta hingga Mei 2021. Menjalankan perintah Bapak Gubernur kami sudah hampir tiga pekan ini melakukan operasi Prokes mikro di wilayah Kota Kupang.  Tim penegakan Prokes lengkap yang juga melibatkan unsur TNI Polri dan PM kami lakukan dari pukul 15.00 Wita -18.30 Wita kemudian dilanjutkan pukul 19.30 hingga tengah malam,”tuturnya.

Menurut Cornelis, Tim Satgas tingkat provinsi tidak hanya bisa ‘bermain’ di jalan-jalan protokol saja. Akan tetapi meransek masuk memberikan himbauan sampai ke lorong-lorong dan gang di tingkat RT/RW. Kerja terpadu seperti ini bertujuan agar bisa meminimalisir sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Dalam rapat bersama kali lalu pak Wagub perintahkan saya Kasat Pol PP Provinsi NTT sebagai koordinator untuk penindakan dan pendisiplinan terkait Covid untuk tingkat provinsi. Skenario saya dalam membantu pencegahan Covid-19 di Kota Kupang sama seperti yang saya lakukan membentuk zona-zona operasi kepada para Kabid di Satpol PP NTT,”tandasnya.

Dia menambahkan, tim kolaborasi operasi mikro Prokes di Kota Kupang ini harus bergerak cepat dan bertindak tepat ke semua wilayah kelurahan hingga RT/RW se-Kota Kupang. Bahwa operasi mikro Prokes ini kita menyamakan konsep dalam regulasi lalu kita implementasi dan kita melakukan tindakan yang sama walaupun tugas operasinya di wilayah yang berbeda,”kata Cornelis. +++ marthen/citra-news.com

Kamagra 50mg, mg Sildenafil Citrate. Kamagra Oral Jelly mg Sildenafil Citrate. Viagra Natural. canada casino online Viagra livraison gratuite capsimax 97 mg insectes livraison viagra pas chere livraison rapide commander au quebec achat de professional sans acheter spedra en ligne pour lutter.

That’s why it’s important to control them. newzealandrx.com Hi friends, today I bring you the best exercises for Patellar chondromalacia from all over the Internet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *