TUMBUHKAN Fiskal Daerah Bangkitkan NIAT Para Pihak Teken MoA

Kika :  NI Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi dan MARSIANUS Jawa ,di Kupang Rabu 01 September 2021. Doc. citra-news.com/istimewa.

Marsianus : “Pendelegasian kewenangan dari bapak Gubernur, kami optimalkan guna mendukung peningkatan pendapatan negara dan daerah dari sektor Pajak….”

Citra-News.Com, KUPANG – PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani (teken,red) persetujuan kerjasama atau MoA- Memorandum of Agreement dengan Kanwil Direktur Jendral Pajak Nusa Tenggara (DJPNT).

Penandatanganan persetujuan kerjasama (Memorandum of Agreement/MoA) antarpihak DPMPTSP Provinsi NTT dengan Kanwil Dirjen Pajak Nusa Tenggara dimaksud adalah tentang Sinergitas dalam Pengamanan Penerimaan dan Implementasi Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak

Secara khusus yakni soal izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi serta izin Pemasukan sab atau Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi.

Demikian portal berita citra-news.com mengutip siaran pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Rabu 01 September 2021.

Acara penandatanganan persetujuan kerjasama tersebut dilaksanakan di Aula Sasando Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang dan
dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, MARSIANUS Jawa, beserta pejabat eselon III dan IV dan Kepala KPP Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi beserta para pejabat eselon IV.

Kepala KPP Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi mengatakan, proses penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan secara desk to desk dan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia.

“Karena lokasi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan masih dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakan (PPKM) maka penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan secara desk to desk,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Dewi, Kepala DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terlebih dahulu menandatangani perjanjian tersebut kemudian dokumen akan dikirim ke Lombok untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto.

Kegiatan tersebut juga disaksikan secara daring oleh Mokh. Solikhun, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.

Dewi menjelaskan, salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah, wajib pajak yang menyampaikan permohonan izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi. Serta izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi melalui DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Kantor Pelayanan Pajak.

Cara memperoleh SKF tersebut adalah melalui laman djponline.pajak.go.id. Jika wajib pajak dalam prakteknya mengalami kesulitan, dapat menghubungi melalui nomor live chat yang telah disediakan KPP Pratama Kupang atau datang langsung ke kantor untuk konsultasi.

“Secara garis besar dalam perjanjian kerjasama tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pertukaran data dan informasi serta edukasi kewajiban perpajakan. Diharapkan dengan penandatanganan kerja sama tersebut akan membentuk sinergi antar instansi yang kuat sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ungkap Dewi mengajak.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) PMPTSP Provinsi NTT, Marsianus Jawa saat diwawancarai, menyampaikan Komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk bersinergi dengan KPP Pratama Kupang dalam mengkawal dan memastikan secara administratif setiap persyaratan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTT.

“Pendelegasian kewenangan dari Bapak Gubernur, kami optimalkan guna mendukung peningkatan pendapatan Negara dan Daerah dari sektor Pajak.” ungkap Kadis Marsianus

P

Setelah Kesepakatan kerjasama ini, jelas Marsianus, bagi para pihak yang menyampaikan permohonan izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi serta izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi agar melampirkan persyaratan berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Kantor Pelayanan Pajak.

“Atas dasar SKF inilah yang selanjutnya kami terbitkan izinya sesuai mekanisme yang berlaku,”tegas Marsianus.  +++ citra+news.com/biroAPntt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.