Plt. Kepala SMKN 5 Kupang, HEBNER Dakabesy. Doc. marthen radja/citra-news com
Citra News.Com, KUPANG – RENCANA Anggaran Belanja Sekolah (RABS) Tahun Ajaran 2024/2025 di SMKN 5 Kupang dengan item pekerjaan diantaranya proyek pengeboran sumur bor, sudah dibatalkan.
Pelaksana Teknis (Plt) Kepala SMKN 5 Kupang, Hebner Dakabesy menyebut ada beberapa item biaya yang tidak perlu dilaksanakan di tahun ajaran 2024/2025. Diantaranya rencana pembangunan sumur bor dan tunjangan bagi guru ASN yang bersumber dari dana komite atau bantuan pendanaan pendidikan (BPP) dari orangtua siswa.
“Dalam rapat bersama Komite tadi kita bicarakan lagi terkait bantuan pendanaan pendidikan yang bersumber dari orangtua siswa (uang komite). Untuk proyek sumur bor kita batalkan. Termasuk beberapa
item belanja yang bukan menjadi prioritas untuk SMKN 5 Kupang”, demikian Hebner di ruang kerjanya, Rabu (2/10).
Dia menegaskan, keberadaan guru di sekolah karena siswa. Itu berarti tugas dan kewajibn guru adalah total untuk anak didik. Apalagi sekolah kejuruan maka output yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (dudi) adalah para lulusan yang memiliki ketrampilan/skill yang memadai.
Untuk itu maka fokus guru adalah memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan Dudi. Sehingga tugas guru yang harus menjadi prioritas adalah membangun sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Dan bukan untuk mengelola sejumlah proyek yang ada sekolah.
Hebner menyebut pendanaan di sekolah negeri khususnya ada dua sumber. Yakni bersumber dari dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan BPP dari orangtua siswa.
Dana BOS, kata Hebner, sudah pasti pemerintah sudah siapkan dengan item urusannya masing-masing. Hanyalah dana komite meski sudah ada target dan rencana tapi tidak bisa terwujud. Karena terkendala oleh penyetorannya dari masing-masing orangtua siswa.
“Dalam rapat komite tadi dikatakan untuk uang komite sudah dketok sebesar Rp.150.000 persiswa per bulan. Dari pungutan ini antara lain untuk membiayai sumur bor dan belanja unit produksi. Kalau sumur bor dikaji dulu jika bukan kebutuhan utama iya kita batalkan. Demikian juga tunjangan bagi guru ASN tidak perlu ada”, tegas dia.
Dia menambahkan, hanya saja dari besaran Rp 150.000 tersebut masih banyak siswa yang belum bayar. Bahkan ada yang sudah tamat sekolah. Dan itu nilainya cukup besar.
“Akan tetapi saya berikan kemudahan bagi siswa menunggak hanya bisa terima copyan ijazah setelah bayar cicil. Nanti lunas bayar baru dikasih ijazah asli”, kata Hebner.
Dalam kaitan dengan pengembangan unit produksi, jelas Hebner, diprioritas pada unit-unit dengan biaya rendah tapi produk yang dihasilkan berkualitas dan punya nilai tawar (nilai jual) yang tinggi.
