Dalam kasus ini, tambah Winston, Dinas PK NTT jangan berdiam diri dan harus proaktif melakukan kooodinasi lebih intens dengan Pusat dan PLN, selain menuntut tanggung jawab PLN atas peristiwa yang telah merugikan generasi bangsa.
“Dinas PK NTT jangan diam. Lakukan koordinasi dengan pusat dan pihak PLN menuntut tanggung jawabnya. Selain menuntut tanggung jawabnya, kami minta pihak Dinas melapor kejadian ini ke pemerintah pusat untuk mendapatkan kebijakan lanjutan. Termasuk kemungkinan penjadwalan ulang tes akademik bagi 33 sekolah yang terdampak ini,” tegasnya.
Kami minta Dinas Pendidikan, tambah Winston, segera berkomunikasi dengan pusat supaya anak-anak yang gagal ikut tes tidak dirugikan. PLN juga harus membuat langkah kompensasi dan memastikan hal seperti ini tidak terulang.
Kepada Dinas PK NTT, Winston berharap ke depan setiap sekolah perlu memiliki sumber daya cadangan atau genset untuk mengantisipasi pemadaman mendadak, apalagi saat kegiatan ujian penting.
Pendidikan Jangan Jadi Korban
ADPRD NTT dari Fraksi Demokrat ini juga menegaskan bahwa pendidikan jangan jadi korban. Pendidikan adalah sektor strategis yang tidak boleh terganggu hanya karena masalah teknis kelistrikan.
Oleh karena itu pihak PLN mutlak perlu memperbaiki sistem dan kinerja pelayana. Agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dunia pendidikan.
