“Pendidikan adalah masa depan daerah ini (NTT, red). Pendidikan tidak boleh jadi korban oleh kebijakan PLN yang sesungguhnya bisa ada toleransinya. Kalau listrik saja tidak stabil, bagaimana kita bisa bicara kualitas pendidikan? PLN harus introspeksi dan bertindak cepat,” pintanya.
Hal senada juga disoroti Ketua Komisi V, Sipriyadin Pua Rake. ADPRD NTT dari Fraksi Gerindra ini menyayangkan kinerja Dinas PK NTT dalam memajukan kualitas pendidikan.
Dimana secara nasional kualitas pendidikan di Provinsi NTT terendah ketiga. Ini sesungguh jadi bahan evaluasi utama bagi dinas Pendidikan.
“Menangkap informasi dari media bahwa mutu atau kualitas pendidikan di NTT berada pada urutan ketiga terendah di Indonesia. Inikan data yang memalukan kita dan menjadi ukuran nasional bahwa NTT ber-SDM Rendah,” tegasya dalam rapat itu.
Rendahnya kualitas pendidikan di NTT secara nasional ini, tambah Pua Rake, harusnya pihak dinas berintrispeksi dan menjadi bahan utama evaluasi. Program-program pendidikan dari aspek mana saja yang perlu dibenahi. Dan itu perlu dilakukan segera sehingga ada perubahan dari waktu ke waktu.
Menanggapi materi rapat tersebut, kepada wartawan Kepala Dinas PK NTT, Ambrosius Kodo menyatakan akan melakukannya sesuai arahan.
“Memang semua kritik saran dari DPR ini penting untuk kami. Tapi bagi saya itu hal biasa,” ujarnya. +++ marthen/CNC
