PANCASILA Lahir 1 Juni 1945, Fiksi atau Fakta?

Ditanyakan tentang Hari Lahirnya PANCASILA apakah pada tanggal 1 Juni 1945? Jawabannya hingga kini masih menjadi misteri. Pasalnya belum satupun dokumen sejarah yang membuktikanya.

 

MESKI dianggap Fiksi dan distorsi (pemutarbalikan) fakta namun tidak dipungkiri kalau cerita gonjang-ganjing lahirnya Pancasila tak bisa dilepaskan dari gagasan dan peran penting Presiden pertama RI, Soekarno. Bung Karno, demikian ia biasa disapa, pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, melontarkan gagasannya kepada anggota sidang soal Pancasila.

Mengingat Soekarno dan Pancasila juga mengingatkan sebuah daerah di Indonesia Timur, Ende. Ya, di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, Bung Karno merenungkan Pancasila. Saat itu, ia dalam masa pengasingan pada 1934-1939. Pergerakan Soekarno dan beberapa rekannya dianggap berbahaya oleh Belanda. Hal ini membuat Belanda kembali mengasingkan Bung Karno setelah sebelumnya keluar dari penjara Sukamiskin.

Sejarah mencatat bahwa Soekarno untuk sampai ke Ende ia harus menempuh 8 hari perjalanan dengan menggunakan kapal laut. Belanda sengaja membuang Soekarno ke tempat yang jauh agar bisa memutus hubungan dengan para loyalisnya. Di Ende, Soekarno dan istrinya Inggit Garnasih, Ratna Djuami (anak angkat), serta mertuanya, Ibu Amsi, menempati rumah Abdullah Ambuwaru. Yang kini rumah yang dilengkapi dengan taman itu dijadikan monument sejarah permenungan Soekarno akan buturi-butir Pancasila.

Selama di pengasingan, kehidupan Soekarno sangat sederhana. Sebagai seseorang yang diasingkan, Bung Karno hanya sedikit memiliki akses untuk berkorespondensi. Keadaan ini membuat Soekarno tertekan. Namun, ia tak patah arang. Soekarno justru bisa berpikir lebih dalam tentang banyak hal. Dia mulai mempelajari lebih jauh soal agama Islam, hingga belajar pluralisme dengan bergaul bersama pastor di Ende.

Aktivitas  Soekarno lainnya, melukis hingga menulis naskah drama pementasan. Di sekitar lokasi pengasingannya, terdapat sebuah taman. Di taman inilah Bung Karno banyak merenung, di bawah sebuah pohon sukun. Salah satu hasil perenungannya adalah PANCASILA. Kini, taman ini dikenal dengan Taman Renungan Bung Karno atau sering disebut TAMAN RENUNGAN PANCASILA.

Taman yang kini berlokasi di Kelurahan Rukun Lima Kota Ende ini menyimpan sejarah panjang perihal sepak terjang Ir. Soekarno atau Bung Karno selama empat tahun (14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938) menjalani pengasingan. Di taman tersebut, terdapat patung Soekarno duduk merenung di bawah pohon sukun bercabang lima sambil menatap ke arah laut.

Sementara POHON SUKUN yang ada di Taman Renungan Bung Karno disebut POHON PANCASILA. Pohon yang ada saat ini adalah pohon yang ditanam pada 1981, karena pohon yang asli sudah tumbang sejak 1960. Saat ini, kawasan Taman Renungan Soekarno dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kreasi seni dan budaya, serta diskusi.

 

Gonjang – ganjing Sejarah

Gonjang-ganjing lahirnya Pancasila Dasar Negara mulai terkuak pada awal 1975. Ketika itu kakek bintang film Dian Sastrowardoyo, Sunario Sastrowardoyo, bersama mantan Wakil Presiden Mohamad Hatta, A.G. Pringgodigdo, Ahmad Subardjo, dan A.A. Maramis duduk dalam Panitia Lima. Hatta adalah ketua dari Panitia Lima itu.

“Ada beberapa kurang pengertian di dalam masyarakat tentang lahirnya Pancasila. Ditanyakan tentang hari lahir apakah benar 1 Juni 1945. Pertanyaan ini adalah dalam hubungan, karena dalam buku Profesor Yamin, Naskah Persiapan Penyusunan UUD 1945, Yamin mengucapkan pidato pada 29 Mei 1945 antara lain isinya berkaitan dengan Pancasila,” kata Sunario di sidang Panitia Lima tanggal 10 Januari 1975, seperti dikutip dalam Pancasila Budaya Bangsa Indonesia (1993) yang disusun P.J. Suwarno.

“Tidak benar, Bung Yamin agak licik, sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam pidato Panitia kecil. Bung Karnolah satu-satunya yang tegas-tegas mengucapkan philosofische gronslag (dasar pemikiran) untuk negara yang akan dibentuk, yaitu lima sila yang disebut Pancasila,” kata Hatta.

Hasil kerja Panitia Lima itu pun diserahkan ke Presiden Soeharto pada 23 Juni 1975 di Bina Graha, lima tahun setelah Hari Pancasila 1 Juni ditiadakan atau 30 tahun setelah Pancasila lahir. Sementara Yamin sudah wafat pada 17 Oktober 1962 dan sudah jadi Pahlawan Nasional pula di zaman Soekarno.

Dokumen Negara yang Hilang dan Manipulasi Sejarah

Hilangnya sebuah arsip, yang ternyata disimpan Mohammad Yamin sebenarnya cukup mengacaukan pengajaran sejarah. Ini bukan satu-satunya arsip yang hilang di Indonesia. Padahal arsip tersebut arsip penting (sejarah) negara Republik Indonesia.

Tidak ada yang aneh dari hilangnya, atau tidak jelasnya keberadaan, dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Ya, tidak ada yang aneh. Ini hal biasa saja bagi Indonesia. Dokumen TPF Munir bukan satu-satunya dokumen penting negara yang ketlingsut entah di mana. Ada sejumlah dokumen penting lain yang keberadaannya sempat tak diketahui, beberapa di antaranya bahkan belum ditemukan sampai sekarang.

Salah satu contoh yang bisa diajukan adalah hilangnya notulensi rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dokumen notulensi itu sangatlah penting, amat penting bahkan, karena memuat laporan rinci tentang segala perdebatan yang terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang sedang merancang konsep berbangsa dan bernegara. Dari sanalah publik bisa mengetahui perdebatan, perselisihan, dan konsensus yang terjadi di balik kelahiran konstitusi Indonesia: Undang-Undang Dasar 1945.

Dua salinan itu berisi berbagai dokumen persidangan, salah satunya adalah notulensi perjalanan sidang yang dibuat oleh dua stenografer. Notulensi itulah yang menjadi naskah paling otentik karena begitu rinci melaporkan sidang. Semua pidato, diskusi lisan, perdebatan, hingga tawa dan tepuk tangan peserta sidang pun dicatat dengan rapi.

Dokumen itu hilang, atau tidak diketahui rimbanya, selama kurang lebih 30 tahun. Dari dua salinan notulensi, salinan pertama yang disimpan oleh Abdoel Karim Pringgodiggo dirampas Belanda dalam Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Salinan itu diterbangkan ke Belanda dan menjadi koleksi arsip Algemeene Secretarie Nederlandsch Indie pada Algemeene Rijksarchief di Den Haag. Salinan yang lain berhasil selamat dari perampasan dan disimpan oleh Abdul Gaffar Pringgodigdo dan menjadi koleksi pribadi.

Duo Pringgodigdo di atas memang kakak beradik yang berlatar belakang pendidikan hukum. Abdoel Gaffar (A.G. Pringgodigdo) adalah anggota BPUPKI, menjabat sebagai sekretaris Ketua BPUPKI yang dijabat oleh Radjiman Wedyodiningrat. Sedangkan adiknya, Abdoel Karim (A.K. Pringgodigdo), menjadi bagian dari delegasi Indonesia di berbagai perundingan penting dengan Belanda. Keduanya pernah menjabat sebagai menteri, baik selama periode 1945-1950 maupun sesudahnya.

Ketika arsip yang dibawa Mohammad Yamin tak bisa diakses sejarawan atau publik, maka sejarah soal BPUPKI tak bisa diungkap dengan baik. Hingga bisa menimbulkan kerancuan di masyarakat juga di lingkungan akademis. Soal kapan hari Pancasila, apakah tanggal 1 Juli atau 29 Juli pun bertahun-tahun lamanya menjadi sulit dijelaskan.  Arsip soal BPUPKI ini bukan satu-satunya arsip yang hilang di Indonesia. Naskah proklamasi pun sempat “hilang”.

Dalam buku BM Diah Wartawan Serba Bisa (1997), Toeti Kakiailatu menyebut bahwa BM Diah memungut kertas hasil coret-coretan rancangan naskah proklamasi tersebut dari tong sampah tak lama setelah naskah proklamasi selesai dirumuskan. Tak ada ada yang sadar akan pentingnya kertas itu.

Naskah itu baru kembali ke tangan pemerintah atas inisiatif BM Diah sendiri yang mengembalikannya pada 1992. Artinya, butuh 47 tahun bagi negara ini untuk dapat memiliki dokumen luar biasa penting bernama proklamasi. Bahkan dokumen sepenting itu pun nyaris setengah abad lamanya disimpan oleh perorangan, bukan oleh negara.

Karena serangan Belanda, naskah proklamasi versi ketikan pun pun sempat menghilang dari tangan negara. Atas usaha Adam Malik, naskah proklamasi versi ketikan diserahkan kepada Yuliarso Surowidjojo untuk diamankan dan selanjutnya disimpan oleh sang istri, Soejati. Barulah pada awal 1960-an naskah itu diserahkan kepada pemerintah RI.

Mengherankan dokumen-dokumen sepenting itu tersimpan sedemikian lama di tangan perseorangan, betapa pun barangkali maksud sang penyimpan awalnya baik. Betapa memalukannya jika naskah proklamasi itu sampai jatuh ke tangan Belanda. Apalagi salinan notulensi sidang BPUPKI-PPKI pun (salah satunya) sudah dirampas oleh Belanda.

Belum lama ini, di bulan Oktober 2016, arsip hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta soal kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pun juga dinyatakan hilang. Padahal dokumen yang semula di Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) itu sudah diberikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Barulah kemarin, melalui pernyataan pers di Cikeas, pihak SBY mau membuka diri bahwa pihaknya masih menyimpan satu salinan laporan TPF Munir.

Lagi-lagi muncul pertanyaan: mengapa laporan TPF Munir sampai raib dari penguasaan atau penyimpanan lembaga-lembaga negara? Mengapa SBY baru sekarang mengatakan bahwa ia memegang salinannya laporan akhir TPF Munir?

Sebagai bangsa yang lalai menjaga dokumen, tidak jelasnya nasib arsip tentang Munir itu tidaklah mengejutkan. Naskah Proklamasi saja pernah tidak diketahui rimbanya, begitu juga arsip kerja BPUPKI.

Bahkan Surat Perintah kebanggaan Orde Baru juga hilang. Ya, pernah pernah suatu masa ada arsip yang hilang dan justru menjadi dasar hukum bagi seorang jenderal untuk mengambil-alih kepemimpinan ini. Ia mengaku memperoleh mandat (dari Presiden) untuk mengambil-alih pemerintahan. Surat Perintah Sebelas Maret, atau Supersemar, sampai kini masih menjadi misteri yang mungkin akan abadi.

Dampak paling fatal dari raibnya dokumen-dokumen penting negara adalah sejarah menjadi sumir, kabur, atau lebih tepatnya lagi disumirkan, dikaburkan. Jika ada episode penting dalam perjalanan sejarah bangsa ternyata diselumit kekaburan, maka rezim penguasa akan mengisi kekaburan itu dengan mendesakkan versinya sendiri. Dan versi itu akan sukar dibantah karena dokumen terpentingnya tidak bisa terakses, sehingga evaluasi, kritik, atau bantahan akan sulit untuk meyakinkan.

Dampaknya sama, sejarah gampang dibuat kabur, untuk kemudian dari sanalah versi rezim penguasa bisa didesakkan sebagai versi resmi. Hilangnya sebuah arsip, bukan tidak mungkin, membuat manipulasi sejarah menjadi gampang dilakukan. Jika manipulasi itu disebarkan melalui berbagai saluran resmi, dan menyusup ke dalam kurikulum pendidikan dan buku pelajaran, sebuah bangsa akhirnya hidup dalam sebuah kebohongan. +++ citra-news.com/dari berbagai sumber

 

Gambar : Mozaik Soekarno (doc. CNC/tirto.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *