Lamber Lay Kena PHK Proyek Rumah KAT Amburadul

Welem Foni : “Kita sudah memberikan surat teguran tiga kali berturut-turut. Tetapi Lamber Lay tidak mengindahkannya, iya terpaksa kita PHK-kan dia”.

Kupang, citra-news.com – CV BINA KARYDA adalah Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pemberian Bantuan Stimulan Permukiman Sosial Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2018  di Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang.  Namun karena tidak memenuhi kewajibannya maka CV Bina Karyda dalam hal ini LAMBER LAY di PHK oleh PPK Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Mestinya per tanggal 10 Oktober 2018 CV Bina Karya harus sudah menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah warga KAT di Desa Letkole Kabupaten Kupang. Akan tetapi setelah terima uang Rp 410 juta saudara Lamber Lay selaku Kuasa Direktur CV Bina Karyda tidak melaksanakan kewajibannya. Karena itu kita PHK-kan dia setelah tiga kali kita melayangkan surat teguran,” jelas Welem Foni, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, di Kupang, Senin 8 Oktober 2018.

Kepada wartawan saat diwawancarai di anak tangga Gedung DPRD Provinsi NTT, Welem Foni membenarkan jika kontraktor pelaksana proyek KAT di Desa Letkole Kabupaten Kupang adalah CV Bina Karyda dengan Kuasa Direktur adalah Lamber Lay. Akan tetapi ini ada soal yaitu pekerjaan proyek rumah KAT  jadi amburadul. Karena Lamber Lay tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Kita PHK-kan dia. Padahal dia (Lamber Lay) sudah mengambil uang muka sebesar Rp 410 juta.

“Kita tidak tahu uang muka yang dia sudah terima itu untuk apa. Tetapi yang kita lihat adalah realisasi pekerjaan di lapangan tidak benar. Dia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai aturan. Makanya kita PHK dia. Padahal uang muka yang dia sudah ambil itu sebesar Rp 410 juta dari total nilai proyek sebesar Rp 1,3 miliar lebih,”jelas Welem.

Dalam kaitannya dengan tidak dilaksanakan kewajibannya itu, lanjut Welem, maka kami (Dinas Sosial Provinsi NTT) selaku pemilik pekerjaan berwenang untuk memberikan sanksi kepada kontraktor/rekanan hasil pelelangan yang dilakukan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT.

Terhadap kelalaian tidak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan ini, Welem mengaku dari pihak Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direkturnya datang ke Kupang dan sudah beberapa kali kita melakukan rapat bersama BPK dan Inspektorat.  Dalam setiap rapat itu dia (Lamber Lay) juga turut hadir. Waktu itu kita beri kelonggaran waktu buat dia. Terutama kita minta dia kecepatan penyelesaian pekerjaan itu. Juga kalau boleh menyampaikan sejumlah uang riil (fresh money) penggunaan uang untuk melakukan pekerjaan itu. Akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak juga dia lakukan.

Sehingga dari batas tenggang waktu itu juga tidak terlaksana, lanjut Welem, maka pihak Dinas Sosial NTT memberikan  surat teguran, pertama, kedua, dan surat teguran ketiga juga tidak ada hasil. Dan sepertinya dia sudah tidak ada kemampuan sama sekali untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi itukan uang negara. Dia sudah ambil uang negara 410 juta tetapi dia tidak kerja. Iya terpaksa kami lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), tandasnya.

Menjawab jumlah unit rumah KAT yang dibangun CV Bina Karya, sebut Welem, jika harga satuan per satu unit rumah dengan harga antara Rp 37-40 juta-an maka jumlah rumah KAT yang harus dibangun sekitar 37 unit rumah.

“O,belum…belum. Dia belum bangun jadi satu unit rumah pun. Tapi dia sudah ambil uang muka 410 juta. Fakta di lapangan dia baru bangun beberapa unit fonderen  (bangun pondasi) saja. Tapi kan kita kontrak lampsam. Artinya bukan terima fonderen. Yang kita terima itu rumah utuh, yang sudah jadi. Itu persoalannya,”tegas Welem berulang.

Jalan keluar yang ditempuh agar uang negara itu tidak terbuang sia-sia, Welem mengatakan, pihaknya sudah komunikasikan dan sudah bersurat ke pihak Kementerian Sosial (Kemensos) RI. “Masalah ini tadi pagi saya berkomunikasi dengan pihak Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka mengecek sudah sejauh mana penyelesaiannya. Mereka nanti akan turun langsung melakukan inspeksi. Uang muka 410 juta itu apa dia… Kan yang kita lihat hasil kerja di lapangan. Sudah iya..sudah dulu, pak Sekda sudah mau jalan itu,”ungkap Welem terbata-bata sambil melangkah cepat menuruni anak tangga.

Diketahui, Welem Foni menjelaskan hal itu sedikit buru-buru lantaran Sekretaris Daerah Provinsi NTT (Sekda) Benediktus Polo Maing sudah lebih dahulu melangkah menuju mobil dinas DH 6. Meskipun wartawan terus memburu dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, namun Welem Foni pun menghampiri mobil dinas DH 6 dan membuka pintu mobil hingga masuk duduk di kursi paling depan.

Diduga 100 Juta ‘Disetor’ ke Oknum Pengurus Pokja ULP

Seperti diberitakan citra-news.com sebelumnya Kamis, 4 Oktober 2018 dibawah judul AMBURADUL Proyek KAT Dinas Sosial NTT di Kabupaten Kupang. Bahwa CV Bina Karyda di-PHK oleh PPK Program Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018. Karena Kuasa Direktur LL tidak mampu melaksanakan kewajibannya sejak tanggal 18 Mei 2018.

Padahal uang muka 30 persen atau sekitar Rp 400 juta lebih dari nilai kontrak sebesar Rp 1.366.820.000 sudah diterima. Dan terendus kabar uang muka yang diterima LL itu bukannya digunakan untuk belanja material. Namun sebagian uang itu dibagi-bagi kepada pengurus Pokja (Kelompok Kerja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Provinsi NTT.

Para pengurus Pokja ULP di Biro PBJ NTT itu diantaranya DS, YJB, DSAT ditengarai menerima uang sebesar Rp 100 juta dari LL Kuasa Direktur CV Bina Karyda  karena konon telah memenangkannya saat proses tender di ULP.  +++ tim cnc

Gambar : Bangunan pondasi rumah KAT oleh CV Bina Karyda di Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang Provinsi NTT.

Foto : doc.CNC/dari berbagai sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *