Munas ADPSI Ajang Promosi Isu NTT ‘Ring of Beauty’

Foto Alexander Take Ofong, S.Fil, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019, saat diwancarai awak citra-news.com di ruang kerjanya, Kamis, 20 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja.

Misi pembangunan ala Gubernur VIKTOR dan Wakilnya JOSEF diantaranya, membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pembangunan pariwisata nasional (Ring of Beauty). Namun oleh masyarakat memandangnya ANEH atas opini yang dikemas Gubernur Viktor MENUTUP Kawasan Pulau Komodo dan sekitarnya pada tahun 2020. Ooo..ya?

Citra-News.Com, KUPANG – MEMBALUT VISI NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI’  ada 5 (lima) Misi di dalamnya. Yakni (1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Adil; (2) Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pembangunan Pariwisata Nasional; (3) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan; (4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan (5) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ALEXANDER Take Ofong, S.Fil menyatakan, pelaksanaan kegiatan oleh Asosiasi DPR Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Labuhan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, menjadi ajang untuk mempromosikan isu NTT sebagai ‘Ring of Beauty’.

“Kita ketahui bersama bahwa Labuan Bajo adalah salah satu titik destinasi unggulan pembangunan pariwisata nasional. Hal utama yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Manggarai Barat Flores ini adalah hewan purba Komodo yang juga oleh dunia mengakuinya sebagai new seven wonder (salah satu dari 7 Keajaiban Dunia).  Untuk itu sebagai DPR sebagai wakil rakyat turut bahkan wajib untuk mempromosikannya,”ungkap Alex saat ditemui di ruang kerjanya Kamis, 20 Juni 2019.

Menurut anggota DPRD NTT dari Partai Nasdem itu, dirinya bangga dengan potensi pariwisata yang beragam dimilki Provinsi NTT. Hewan purba Komodo menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Sehingga jutaan manusia dalam setiap tahunnya berbondong datang ke provinsi kepulauan NTT ini.

Foto aksi demonstrasi elemen mahasiswa di gedung DPRD NTT pada tanggal 4 April 2019. Doc. CNC/marthen radja.

“Selain komodo masih banyak lagi potensi pariwisata lainnya yang bisa kita jual ke masyarakat dunia. Baik wisata alam, wisata maritim, pariwisata budaya dan keberagaman potensi pariwisata lainnya. Kesemuanya ini perlu kita promosikan agar masyarakat dunia ketahui kalau NTT ini adalah New Tourism Territory,”beber Alex.

Menjawab fakta paradoksal akan niat Gubernur Viktor menutup kawasan TNK (Taman Nasional Komodo) pada tahun 2020. Anggota dewan dari Daerah Pemilihan NTT 6 ini enteng mengatakan, rencana penutupan sementara kawasan TNK ini dalam hal pengelolaan saja.

“Ini kita tutup hanya sementara saja dari pengelolaannya. Niat pemerintah NTT untuk mengambilalih (take over) pengelolaan yang selama ini oleh pemerintah pusat, dengan maksud mendongkrak sumber PAD NTT,”jelas Alex.

Pengelolaan TNK dengan Perspektif Baru

Dikatakan paradoksal (berbanding terbalik, red) lantaran di satu sisi pemerintah dan masyarakat terus gencar mempromosikan hewan komodo ini ke masyarakat dunia sebagai sumber pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Tapi di lain sisi Gubernur Viktor berkehendak menutup-nya dari pengelolaan yang sudah puluhan tahun oleh pemerintah pusat.

Terkait niat sang Gubernur NTT ini beberapa waktu terjadi aksi unjuk rasa oleh elemen mahasiswa. Beberapa kali terjadi aksi demonstrasi yang bermula dari Pencurian Anak Komodo baik ke Polda NTT, ke gedung DPRD NTT maupun ke gedung Sasando Kantor Gubernur NTT. Meski akhirnya mendapat rasionalisasi penjelasan dari para pihak sebagai ‘tablet peredam’ aksi.

Dan tidak terkecuali Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB)  DPRD Provinsi NTT. Dalam Sidang Paripurna dewan perihal Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran (TA) 2018, pada Jumat malam 21 Juni 2019 lalu.

Bahwa penutupan sementara Komodo dari tujuan wisata sebagai sebuah kebijakan saja, dalam rangka pembenahan obyek wisata. “Kebijakan Gubernur untuk menutup sementara Komodo sebagai tujuan wisata dalam rangka pembenahan obyek wisata ini layak diapresiasi…”, ucap Yucun Lepa.

Foto YUCUN Lepa membacakan pendapat akhir FKB di Ruang Kelimutu Gedung 2 DPRD Provinsi NTT, Jalan Poilisi Militer Oebobo Kota Kupang, Timor NTT, Jumat malam 21 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja

Lebih jauh Ketua FKB yang malam itu bertindak sebagai Juru Bicara (Jubir) Fraksi ini menjelaskan, hewan komodo (varanus commodoensis)  sebagai salah satu keajaiban dunia, ita terima sebagai sesuatu yang given (karunia alam, red). Namun sebagai obyek wisata ia memerlukan pengelolaan dengan perspektif baru.

Perpektif itulah yang kini secara nyata dilakukan gubernur dalam kebijakannya. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mendukung sepenuhnya kebijakan strattegis ini. Dan mendorong penataan kembali dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten (Manggarai Barat, red) segera dilaksanakan.

Thobias B. Ngongo : Munas ADPSI Pertama kali di NTT

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi NTT, THOBIAS Bullu Ngongo mengatatakan, kegiatan Musyawarah Asosiasi DPR Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT ini adalah untuk pertama kalinya di NTT.

“Pelaksanaaan Munas ADPSI di NTT yang pertama kalinya ini patut ini patut kita beri apresiasi. Terutama bagi panitia ADPSI tahun 2018 yang telah memilih NTT sebagai lokasi Munas ADPSI tahun 2019. Pemilihan lokasi Munas ini juga kita telah membahasnya berulangkali bersama Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) beberapa waktu di Jakarta,”kata Thobias.

Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Munas ADPSI di NTT, Thobias menjelaskan ada 2 (dua agenda utama yang dibicarakan dalam Munas Tahap Satu ini, pertama rumpun materi dari Dirjen Otda terkait dengan pengenalan fungsi kelembagaan DPRD. Dan kedua rumpun materi dari Dirjen Bina Keuangan Keuangan Daerah terkait Hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Foto Thobias Bullu Ngongo ketika diwawancarai awak citra-news.com di ruang kerjanya, Kamis 20 Juni 2019. Doc.CNC/mathen radja

“Pelaksanaan MUNAS ADPSI di Labuan Bajo berlangsung selama 4 (empat) hari sejak 25-28 Juni 2019. Kegiatannya juga tidak padat dan lebih banyak kunjungan lapangan. Pada waktu kunjungan lapangan inilah peserta  Munas berkeliling-keliling ke titik-titik wisata di Labuan Bajo. Terlebih ke taman nasional komodo karena banyak anggota DPR dari provinsi lain di Indonesia belum melihat hewan purba Komodo yang merupakan satu-satunya di dunia,”terang dia.

Dijelaskan Thobias, tahun 2019 adalah tahun trakhir kepengurusan Badan Pengurus ADPSI yang lama. Oleh karenanya di momentum Munas di Labuan Bajo ini ada juga agenda rapat untuk penunjukan karateker Ketua Badan Pengurus yang baru.

Sambil menunggu Ketua DPRD yang menjadi Ketua Defentif setelah ada Pimpinan Defenitif DPRD Provinsi hasil Pemilu 2019. Dalam mana, lanjut Thobias, Ketua Badan Pengurus yang akan dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah Tahap II (Dua). Dengan waktu dan tempat akan ditetukan kemudian.

“Kegiatan Munas ADPSI di Labuan Bajo dihadiri secara langsung Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada tanggal 25 Juni 2019 di Labuan Bajo, Flores NTT,”tandasnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *