“Ini kita tutup hanya sementara saja dari pengelolaannya. Niat pemerintah NTT untuk mengambilalih (take over) pengelolaan yang selama ini oleh pemerintah pusat, dengan maksud mendongkrak sumber PAD NTT,”jelas Alex.
Pengelolaan TNK dengan Perspektif Baru
Dikatakan paradoksal (berbanding terbalik, red) lantaran di satu sisi pemerintah dan masyarakat terus gencar mempromosikan hewan komodo ini ke masyarakat dunia sebagai sumber pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Tapi di lain sisi Gubernur Viktor berkehendak menutup-nya dari pengelolaan yang sudah puluhan tahun oleh pemerintah pusat.
Terkait niat sang Gubernur NTT ini beberapa waktu terjadi aksi unjuk rasa oleh elemen mahasiswa. Beberapa kali terjadi aksi demonstrasi yang bermula dari Pencurian Anak Komodo baik ke Polda NTT, ke gedung DPRD NTT maupun ke gedung Sasando Kantor Gubernur NTT. Meski akhirnya mendapat rasionalisasi penjelasan dari para pihak sebagai ‘tablet peredam’ aksi.
Dan tidak terkecuali Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Provinsi NTT. Dalam Sidang Paripurna dewan perihal Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran (TA) 2018, pada Jumat malam 21 Juni 2019 lalu.
Bahwa penutupan sementara Komodo dari tujuan wisata sebagai sebuah kebijakan saja, dalam rangka pembenahan obyek wisata. “Kebijakan Gubernur untuk menutup sementara Komodo sebagai tujuan wisata dalam rangka pembenahan obyek wisata ini layak diapresiasi…”, ucap Yucun Lepa.
Foto YUCUN Lepa membacakan pendapat akhir FKB di Ruang Kelimutu Gedung 2 DPRD Provinsi NTT, Jalan Poilisi Militer Oebobo Kota Kupang, Timor NTT, Jumat malam 21 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja
Lebih jauh Ketua FKB yang malam itu bertindak sebagai Juru Bicara (Jubir) Fraksi ini menjelaskan, hewan komodo (varanus commodoensis) sebagai salah satu keajaiban dunia, ita terima sebagai sesuatu yang given (karunia alam, red). Namun sebagai obyek wisata ia memerlukan pengelolaan dengan perspektif baru.
Perpektif itulah yang kini secara nyata dilakukan gubernur dalam kebijakannya. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mendukung sepenuhnya kebijakan strattegis ini. Dan mendorong penataan kembali dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten (Manggarai Barat, red) segera dilaksanakan.
