Perda Nomor 3 Tahun 2019 ini, lanjut dia, harusnya dinyatakan dalam kebijakan anggaran. Diktahui tahun ini kita usulkan Rp 30 miliar tetapi baru dikasih Rp 5 miliar. Kalau menganut pada Perda Olahraga, iya katakanlah 1-2 persen dari PAD mestinya dia cukup sekitar 10 atau 20 miliar. Atau 1-3 persen dari APBD kita sebesar Rp 5 triliun maka cukup 1 persen saja untuk pembinaan olahraga.
“Hal semacam inilah yang kami inginkan supaya ada kesamaan pandang (Persepsi) dari Banggar atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Komisi 5 DPRD NTT. Mudah-mudahan ke depan dari sisi anggarannya menjadi lebih baik,”tandasnya.
Tapi menurut dia, ada hal yang menarik dari rapat bersama Komisi 5 DPRD Provinsi NTT. Bahwa ada kepercayaan dan harapan yang kuat terhadap masyarakat olahraga di NTT. Komisi 5 berharap agar ada prestasi dari multi event seperti PON. Tetapi ada sebuah kesadaran bahwa persoalan yang dialami atlit adalah bagaimana mereka berlatih dan meraih prestasi.
“Jangan lagi atlit dibebani dengan persoalan pembiayaan. Sehingga ada istilah dari DPR kita tadi bahwa jangan kita membagi kegundahan dengan atlit. Iya, artinya atlit sudah tidak berpikir bahwa saya bisa berangkat atau tidak, ada ada biaya atau tidak,”kutip Andre.
