PT ERO Gugat Gubernur VIKTOR Ini Penyebabnya

Satuan Polisi Pamong Praja mengeksekusi pembangunan Monumen Pancasila di kawasan Tenau Kupang, Timor Provinsi NTT. Doc. CNC/marthen radja

Kebijakan Gubernur Viktor Laiskodat membekukan pekerjaan pembangunan Monumen Pancasila menyisakan masalah. PT Ero selaku kontraktor menggugat Gubernur Viktor lantaran dinilai menyalahgunakan kekuasaannya. Masa iya?

Citra-News.Com, KUPANG –  SEDIKITNYA ada dua gedung monumental yang dibangun di masa akhir jabatan Gubernur FRANS Lebu Raya. Yakni Gedung NTT Fair dan Monumen Pancasila, yang semuanya terletak di Kupang, Timor  Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedua gedung yang dibangun dari sumber dana APBD Provinsi dan khususnya gedung Monumen Pancasila ditambah dari sumbangan ASN lingkup Setda Provinsi NTT. Mirisnya dua gedung itu kini sedang mangkrak dan berdiri membisu di tengah hiruk pikuknya pembangunan infrastruktur di Flobamora saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, MAKSI Nenabu menyatakan, kedua gedung NTT Fair dan Monumen Pancasila, didirikan hampir bersamaan waktunya di tahun 2018. Namun tidak diketahui persis total dana pembangunannya.

MAKSI Nenabu. Doc.CNC/marthen radja

“Saya tidak hapal persis berapa jumlah dana pembangunan untuk masing-masing gedung tersebut. Tapi yang pasti dari alokasi dana APBD Provinsi NTT. Ada banyak persoalan yang timbul dari akibat pembangunan dua gedung ini. Tapi itu sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Namun sebagai instansi teknis kami berwenang untuk mengetahui seluk-beluk dan perkembangan pembangunanya,”ungkap Maksi saat ditemui citra-news.com  di Kupang, Kamis 18 September 2019.

Khususnya pekerjaan pembangunan Monumen Pancasila, menurut Maksi, sudah dibekukan oleh Gubernur NTT beberapa waktu lalu. Berdasarkan perintah dari Gubernur kami (Dinas PUPR, red) punya kewajiban untuk menjalankan perintah atasan, yaitu dengan membuat surat PHK dan dikirim ke pihak kontraktor pelaksana.

Pembangunan Monument Pancasila di kawasan Tenau Kupang, Timor Provinsi NTT. telah menguras dana sekitar Rp 80 Miliar lebih itu telah dieksekusi Satpol Provinsi NTT Doc. CNC/marthen radja

“Beberapa waktu lalu bapak Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat memerintahkan untuk segera membekukan pekerjaan Monumen Pancasila. Maka sejak itu juga selaku dinas teknis saya mengeluarkan surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan pihak kontraktor pelaksana, dalam hal ini PT Ero. Itu artinya PT Ero menggugat saya selaku kepala dinas PUPR Provinsi NTT. Karena Surat PHK itu saya yang keluarkan. Iya secara tidak langsung menggugat Gubernur NTT bukan?,”jelas Maksi.

Sembari mengakui, dirinya tidak hapal kapan surat PHK itu dia keluarkan. Tapi seingat saya (Maksi Nenabu, red) pasca ada perintah dari Gubernur tidak lama berselang pihaknya melakukan rapat bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTT untuk melakukan penertiban asset yang ada di lokasi proyek.

“Setelah bapak Gubernur perintahkan agar memberhentikan pekerjaan proyek pembangunan Monumen Pancasila, kami berkoordinasi dan melakukan rapat bersama dengan Satpol PP tingkat provinsi. Setelah rapat Satpol PP langsung eksekusi. Semua aktivitas diberhentikan. Para tukang dikeluarkan dari kamp dan alat berat yang masih berada di lokasi juga dikeluarkan secara paksa. Beberapa asset itu yang sedang kami sita,”kata Maksi.

Bekerja Tuntas Satu Kali 24 Jam

Ibarat anjing menggonggong kavila berlalu, beragam tekanan datang silih berganti. Tapi sekeras batu karang  juga Maksi Nenabu menghadapinya. Maksi mengaku berbagai tekanan datang dari banyak pihak.  Ada elemen masyarakat yang menilai kalau Gubernur Viktor sangat tendensius membuat kebijakan dan tidak pro rakyat. Bahkan pihak kontraktor melayangkan surat gugatan ke pemerintah Provinsi NTT.

“Pasca saya membuat surat PHK pihak PT Ero menggugat Gubernur NTT. Sudah tentu gugatannya ditujukan ke  dinas teknis. Sehingga saya menyatakan siap untuk menghadapinya. Tapi biarkan saja karena pekerjaan di depan mata sedang menumpuk. Namun yang pasti pekerjaan itu akan dilanjutkan setelah masalah hukum sudah tuntas,”kata Maksi.

Menurut dia, pemerintah Provinsi NTT saat ini tengah sibuk membangun infrastruktur lain. Prasarana jalan, kelistrikan, dan air bersih yang menjadi kebutuhan rakyat NTT.  Untuk sarana gedung pemerintah juga akan membangunnya tapi bisa ditunda.

“Besok ini bapak Gubernur ke TTU melihat dari dekat pembangunan jalan poros tengah di Nenas. Saya dan beberapa staf dinas kami lewat Kapan terus ke Eban nanti kami di ruas jalan strategis nasional menuju negara Timor Leste. Kami sekaligus memantau pembangunan ruas jalan lintas Utara Timor Indonesia,”tandasnya.

Seperti diberitakan Portal Berita citra-news.com sebelumnya dibawah judul, “Gubernur Viktor Bekukan Pekerjaan Monumen Pancasila” (Senin,29 Juli 2019) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi NTT, Ir. CORNELIS Wadu menyatakan kalau pimpinan dan staf Satpol NTT telah menertibkan asset di lokasi pembangunan Monumen Pancasila.

Cornelis Wadu dan para petinggi Satpol PP Provinsi NTT usai melakukan eksekusi Monument Pancasila  di kawasan Tenau Kupang, Timor NTT. Doc. CNC/marthen radja

Cornelis membeberkan, Gubernur NTT sudah mem-PHK-kan pihak kontraktor pelaksana sejak Jumat 26 Juli 2019. Atas dasar surat PHK yang dikeluarkan Dinas PUPR Provinsi NTT, dilakukan penertiban terhadap asset pemerintah di lokasi proyek.

“Hari ini saya dan kepala bidang dengan stafnya turun ke lokasi pekerjaan proyek di Bolok Kupang. Kami melakukan penertiban terhadap semua asset yang ada di lokasi proyek. Karena asset-aset termasuk gedung dibangun dari dana APBD Provinsi dan Sumbangan ASN Lingkup Pemprov NTT. Selaku penegak Perda dan Perkada kami berkewajiban melakukan penertiban, dengan menyita semua asset. Dinas PUPR Provinsi punya hak untuk mengamankan barang-barang sitaan tersebut,”jelas Cornelis di Kantor Satpol PP Provinsi NTT di bilangan Jalan Polisi Militer Oebobo Kupang, Timor NTT, Senin 29 Juli 2019.

Bekerja tuntas, berani, tegas, bertindak jujur, dan loyal terhadap atasan, ungkap Cornelis, menjadi modal dasar Sat Pol PP dalam menjalankan perintah negara. Sebagai abdi negara kami tidak gentar menghadapi siapapun dan dalam kondisi apapun. Terkadang nyawa menjadi taruhan kami (Sat Pol PP, red) dalam menjalankan tugas mengamankan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perda dan Perkada).

Dia menyebutkan, ada 7 (tujuh) anggota Satpol PP NTT yang dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) Penyelidikan dan Penyidikan, SEPRIANUS Bilaut  dan Kasi Pembangunan, Pengawasan, dan Penyuluhan, THOBY Ndaomanu.

“Saya minta mereka  sampai di lokasi proyek supaya berhentikan semua aktivitas. Kalau masih ada tukang atau pekerja proyek masih ada di dalam kamp, petugas Satpol PP supaya keluarkan mereka. Iya harus paksa keluar hari ini juga. Apapun yang terjadi sebelm pukl 18.00 Wita semua harus sudah bersih alias beres,”ungkap Cornelis.

Pembangunan Monument Pancasila di kawasan Tenau Kupang, Timor NTT. Doc. CNC/marthen radja

Menjawab citra-news.com terkait lokasi proyek yang rentan dengan kenyamanan saat bertugas, Cornelis telah menyerukan agar ‘anak buahnya’ untuk menunggu sampai selesai pekerja. Alat berat harus segera dikeluarkan dari lokasi. Singkatnya tidak ada aktivitas lagi hingga pukul nol nol (jam 12 tengah malam).

“Kalau 1 x 24 jam juga belum tuntas maka harus keluar paksa. Dan kita akan pasang ‘garis polisi’ (police line). Anak buah saya perintah supaya kerja tuntas satu kali 24 jam. Kalau belum tuntas petga jangan dulu kembali ke rumah, jika perlu ditambah 1×24 jam lagi,”tegasnya.

Tapi mengingat lokasi proyek jauh dari permukiman, sambung dia, ini rentan dengan keamanan dan kenyamanan petugas.  Sehingga kami perintahkan batas waktu toleransi hari ini (Senin 29 Juli 2019, red) hanya sampai dengan puku 18.00 Wita. Mengingat tidak ada penerangan/lampu di lokasi proyek itu. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *