“Beberapa waktu lalu bapak Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat memerintahkan untuk segera membekukan pekerjaan Monumen Pancasila. Maka sejak itu juga selaku dinas teknis saya mengeluarkan surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan pihak kontraktor pelaksana, dalam hal ini PT Ero. Itu artinya PT Ero menggugat saya selaku kepala dinas PUPR Provinsi NTT. Karena Surat PHK itu saya yang keluarkan. Iya secara tidak langsung menggugat Gubernur NTT bukan?,”jelas Maksi.
Sembari mengakui, dirinya tidak hapal kapan surat PHK itu dia keluarkan. Tapi seingat saya (Maksi Nenabu, red) pasca ada perintah dari Gubernur tidak lama berselang pihaknya melakukan rapat bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTT untuk melakukan penertiban asset yang ada di lokasi proyek.
“Setelah bapak Gubernur perintahkan agar memberhentikan pekerjaan proyek pembangunan Monumen Pancasila, kami berkoordinasi dan melakukan rapat bersama dengan Satpol PP tingkat provinsi. Setelah rapat Satpol PP langsung eksekusi. Semua aktivitas diberhentikan. Para tukang dikeluarkan dari kamp dan alat berat yang masih berada di lokasi juga dikeluarkan secara paksa. Beberapa asset itu yang sedang kami sita,”kata Maksi.
Bekerja Tuntas Satu Kali 24 Jam
Ibarat anjing menggonggong kavila berlalu, beragam tekanan datang silih berganti. Tapi sekeras batu karang juga Maksi Nenabu menghadapinya. Maksi mengaku berbagai tekanan datang dari banyak pihak. Ada elemen masyarakat yang menilai kalau Gubernur Viktor sangat tendensius membuat kebijakan dan tidak pro rakyat. Bahkan pihak kontraktor melayangkan surat gugatan ke pemerintah Provinsi NTT.
“Pasca saya membuat surat PHK pihak PT Ero menggugat Gubernur NTT. Sudah tentu gugatannya ditujukan ke dinas teknis. Sehingga saya menyatakan siap untuk menghadapinya. Tapi biarkan saja karena pekerjaan di depan mata sedang menumpuk. Namun yang pasti pekerjaan itu akan dilanjutkan setelah masalah hukum sudah tuntas,”kata Maksi.
Menurut dia, pemerintah Provinsi NTT saat ini tengah sibuk membangun infrastruktur lain. Prasarana jalan, kelistrikan, dan air bersih yang menjadi kebutuhan rakyat NTT. Untuk sarana gedung pemerintah juga akan membangunnya tapi bisa ditunda.
“Besok ini bapak Gubernur ke TTU melihat dari dekat pembangunan jalan poros tengah di Nenas. Saya dan beberapa staf dinas kami lewat Kapan terus ke Eban nanti kami di ruas jalan strategis nasional menuju negara Timor Leste. Kami sekaligus memantau pembangunan ruas jalan lintas Utara Timor Indonesia,”tandasnya.
Seperti diberitakan Portal Berita citra-news.com sebelumnya dibawah judul, “Gubernur Viktor Bekukan Pekerjaan Monumen Pancasila” (Senin,29 Juli 2019) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi NTT, Ir. CORNELIS Wadu menyatakan kalau pimpinan dan staf Satpol NTT telah menertibkan asset di lokasi pembangunan Monumen Pancasila.
Cornelis Wadu dan para petinggi Satpol PP Provinsi NTT usai melakukan eksekusi Monument Pancasila di kawasan Tenau Kupang, Timor NTT. Doc. CNC/marthen radja
