NTT Minim Jaringan TIK Andre Balik Kritik PEMDA Tidak PROAKTIF

Andre Parera : Pemerataan pembangunan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi dan informatika (TIK) di Provinsi Nusa Tenggara  (NTT) masih jauh dari harapan. Selain karena letak NTT di bibir ‘3T’ yakni Tertinggal, Terluar, dan Terdepan wilayah NKRI, juga Pemda dan para kepala dinas di daerah tidak proaktif.

Kupang, citra-news.com – KEPALA Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Kupang, Nur  Haryanto dalam pemaparannya di hadapan Panja USO Komisi I DPR RI, Kamis 5 Juli 2018 menyebutkan, kondisi infrastruktur dan ekosistem TIK (teknologi informasi dan komunikasi) bagi masyarakat di wilayah Provinsi NTT, masih sangat terbatas.

“Mudah-mudahan beberapa wilayah kabupaten di NTT yang belum terjangkau pelayanannya bisa terbangun. Karena target untuk pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, khususnya untuk daerah terpencil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membangun Base Transceiver Station (BTS) secara masif sepanjang tahun 2018,”ucap Nur.

Menurutnya, Kementerian Kominfo menargetkan pada tahun 2018 membangun 5000 unit pemancar melalui program BTS  Universial Service Obligatin (USO). Kominfo tentunya akan menancapkan BTS di area yang tidak dimasuki operator seluler karena faktor bisnis. Karena untuk Indonesia masih sekitar 132 kabupaten masuk dalam angka 5000 BTS untuk dibangun sampai akhir tahun 2018.

Pada kesempatan itu pejabat eksekutif tingkat Provinsi NTT turut hadir diantaranya Asisten administrasi dan pembangunan, Stef Ratu Oetjoe, Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, Aba Maulaka, dan Kepala Biro Kerjasama, Lerry Rupidara.

“Di Provinsi NTT ada tiga kabupaten yang sangat kurang jaringan TIK. Yakni Kabupaten Alor, Lembata, dan Kabupaten Sabu Saijua. Kepada bapak ibu Komisi I DPR RI atau lebih khususnya dari Dapil NTT I yakni Alor dan Lembata, bisa menjadi prioritas untuk tahun 2018 ini. Mohon maaf pak Andre Alor dan Lembata ini Dapilnya bapak yang juga masuk dalam Tim Panja USO untuk diperjuangkan,”ucap Maulaka berharap.

Penjelasan menggelitik dari Kepala Dinas Kominfo NTT ini membuat Andreas Hugo Parera harus angkat bicara. Dikatakan Andre, tidak adanya koordinasi antara Pemda kabupaten dan provinsi menjadi problem karena para kepala dinas (Kadis) Kominfo di daerah yang tidak berinisiatif.

“Jika saja Pemda dan Kadisnya punya inisiatif untuk selalu proaktif maka pelayanan akses internet bisa lebih optimal. Tahun lalu ketika kami turun ke Flores Timur dan Lembata, sama sekali tidak ada usulan. Lalu bagaimana DPR bisa tahu kalau ada problem,”kata Andre.

Menurutnya, akumulasi data sampai akhir 2017 program BTS USO yang telah terbangun di Indonesia mencapai 663 unit. Dengan tingginya target BTS USO pada tahun 2018 ini, DPR minta grand design Kominfo dalam melakukan tender pembangunan infrastruktur telekomunikasi sesuai harapan.

Kalau saya tidak salah ingat, tambah Andre, Kominfo melalui skema usulan dari bawah (bottom up). Dimana titik lokasi pembangunan merupakan usulan dari pemerintah daerah (Pemda) dengan menyediakan lahan hibah yang akan menjadi lokasi pembangunan BTS. Lalu BAKTI menyediakan infrastrukturnya.

Sementara Direkur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan informatika (BAKTI), Ahmad Jauhari menambahkan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini merupakan implementasi dari program BTS USO oleh Kementerian Kominfo yang dikerjakan melalui BAKTI.

Sebelum menyandang nama BAKTI, jelas dia, divisi Kominfo yang mengurusi penyediaan internet di daerah terpencil ini bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Dan program BTS USO adalah bantuan pembangunan BTS di wilayah blankspot atau tidak terpancar sinyal telekomunikasi dari BTS komersial untuk melayani akses telekomunikasi. +++ marthen/cnc1

Gambar : Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT Drs. Aba Maulaka dan anggota Panja USO Komisi I DPR RI Andreas Hugo Parera di BKP Kelas I Tenau Kupang NTT. Doc. radja/citranews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *