Ir.CORNELIS Wadu, M.Si. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.
Cornelis Wadu: Pemerintah NTT punya niat baik membagi tanah pemerintah dalam bentuk kapling untuk warga masyarakat di wilayah Besipae. Karena secara yuridis Pemerintah NTT punya bukti penyerahan tanah dari keluarga Nabuasa.
Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA SATUAN POLISI Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. CORNELIS Wadu, M.Si mengakui, piihaknya ditugasi Gubernur NTT untuk menertibkan dan mengamankan semua asset milik pemerintah. Baik asset bergerak maupun asset tidak bergerak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami dari Pol PP Provinsi mendamping Badan Pendapatan dan Asset Daerah baru kembali dari Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pada tanggal 10 Maret kemarin semua persoalan klaim mengklaim behhak atas tanah di Instalasi Peternakan Besipae, sudah tuntas ditertibkan. Bukti-hukum sudah jelas kalau luasan tanah 3780 hektar adalah milik Pemrov NTT yang diserahkan oleh keluarga Nabuasa. Kalau Keluarga Selan mau menggugat ke Pengadilan, silahkan. Karena setiap orang punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum,”jelas Cornelis di kantornya di bilangan Jl. Polisi Militer Oebobo Kota Kupang, Timor-NTT, Kamis 12 Maret 2020.
Dijelaskan Cornelis, Satpol PP dan Badan Pendapatan dan Asset Daerah, bersama Biro Hukum Provinsi NTT, pada tanggal 17 Pebruari 2020 diperintahkan oleh Gubernur NTT (Viktor Bungtilu Laiskodat, red) untuk tuntas menyelesaikan masalah klaim-mengklaim atas tanah di Besipae.
Saat itu juga kami sigap menuju lokasi sekaligus melakukan sosialisasi tentang program pemerintah. Yakni mengoptimalisasi kawasan Besipae dengan sentuhan program pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dan peternakan.
