Pemprov NTT Persilahkan KELUARGA SELAN Gugat ke Pengadilan

Ir.CORNELIS Wadu, M.Si. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Cornelis Wadu: Pemerintah NTT punya niat baik membagi tanah pemerintah dalam bentuk kapling untuk warga masyarakat di wilayah Besipae. Karena secara yuridis Pemerintah NTT punya bukti penyerahan tanah dari keluarga Nabuasa.

Citra-News.Com, KUPANG –  KEPALA SATUAN POLISI Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. CORNELIS Wadu, M.Si mengakui, piihaknya ditugasi Gubernur NTT untuk menertibkan dan mengamankan semua asset milik pemerintah. Baik asset bergerak maupun asset tidak bergerak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami dari Pol PP Provinsi mendamping Badan Pendapatan dan Asset  Daerah baru kembali dari Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pada tanggal 10 Maret kemarin semua persoalan klaim mengklaim behhak atas tanah di Instalasi Peternakan Besipae, sudah tuntas ditertibkan. Bukti-hukum sudah jelas kalau luasan tanah 3780 hektar adalah milik Pemrov NTT yang diserahkan oleh keluarga Nabuasa. Kalau Keluarga Selan mau menggugat ke Pengadilan, silahkan. Karena setiap orang punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum,”jelas Cornelis di kantornya di bilangan Jl. Polisi Militer Oebobo Kota Kupang, Timor-NTT, Kamis 12 Maret 2020.

Dijelaskan Cornelis, Satpol PP dan Badan Pendapatan dan Asset Daerah, bersama Biro Hukum Provinsi NTT, pada tanggal 17  Pebruari 2020 diperintahkan oleh Gubernur NTT (Viktor Bungtilu Laiskodat, red) untuk tuntas menyelesaikan masalah klaim-mengklaim atas tanah di Besipae.

Saat itu juga kami sigap menuju lokasi sekaligus melakukan sosialisasi tentang program pemerintah. Yakni mengoptimalisasi kawasan Besipae dengan sentuhan program pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dan peternakan.

Kika : Ir.CORNELIS Wadu, M.Si pose bersama  Anggota DPRD Provinsi NTT, HIRONIMUS Banafanu.  Disambangi Staf dari Inspektorat Provinsi NTT, Kamis 12 maret 2020 di Kantor Satpol PP di bilangan Jl. Polisi Militer Oebobo Kota Kupang, Timor NTT. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

“Kami bawa serta turunan dari keluarga Nabuasa selaku saksi ahli luasan tanah tersebut telah diserahkan keluarga Usif Nabuasa, CS sejak tahun 1982. Karena saat itu ada kerjasama dengan pemerintah Australia di sektor peternakan. Namun karena kerjasama antar pemerintahan negara maka tidak bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat adat (tanah ulayat). Maka Usif Nabuasa menyerahkan sebahagian tanah miliknya ke Pemprov NTT. Ada bukti-bukti yuridisnya soal tanah di Besipae,”tegas Cornelis.

Kebijakan Humanis Sang Gubernur VIKTOR

Sebagai abdi negara, tegasnya berulang, Pol PP melakukan pengamanan penertiban terhadap barang negara yang ada di Besipae. Jadi kalau berbicara soal status tanah Besipae sesungguhnya sudah Clear and Clean. Bahwa keturunan Nabuasa, Besi, dan Pae tersebar di 5 (lima) desa itu, iya. Pemprov NTT tidak pungkiri itu. Akan tetapi khususnya warga yang tinggal di dalam kawasan instalasi harus ditertibkan. Termasuk warga ocupan lainnya yang membuka lahan pertanian di area kawasan Besipae.

Untuk itu ketika tim dari Pemprov NTT datang sosialisasi untuk kedua kalinya tanggal 10 Maret 2020, sekaligus juga membagi masing-masing  kapling kepada lebih kurang 30 KK (kepala keluarga). Masing-masing KK mendapat luasan sekitar 800 meter persegi untuk bangun rumah dan lahan garapan. Sekaligus Pemprov NTT membuatkan sertifikat hak milik kepada petani penggarap yang ada. Karena mereka sekaligus juga subyek atas program pembangunan pemerintah di kawasan itu.

“Kebijakan Gubernur kita bahwa baik warga ocupan ataupun .warga turunan dari keluarga Nabuasa, juga warga lain yang selama ini berada di dalam kawasan instalasi Besipae jangan diusir keluar. Mereka semua diakomodir dan diberikan hak dengan mengantongi masing-masing sertifikat tanah (hak milik). Ini sebuah kebijakan yang sangat humanis dari Bapak Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Lalu tidak baiknya dimana sehingga warga harus datang unjuk rasa (demonstrasi) ke pemerintah,”ungkap Cornelis.

Menjawab aksi unjuk rasa oleh Forum Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Timur (FPR NTT) pada Senin 9 Maret 2020, Cornelis menyatakan, itu baik adanya. Agar publik NTT tahu mana yang berhak dan pihak mana yang sekadar omong-omong dan tidak ada bukti hukum.

 

Kika : Para demonstran dan Anggota Satpol PP Provinsi NTT melakukan  pengawasan saat FPR NTT unjuk rasa ke kantor DPRD Provinsi NTT di Kupang, Timor, Senin 09 Maret 2020. Doc. CNC/marthen radja-Citra News.

Bahwa para pihak yang menyatakan dari Keluarga SELAN saat sosialisasi tanggal 18 Pebruari 2020, setelah melihat kehadiran keturunan Nabuasa, semuanya perlahan hilang satu-persatu. Iya kalau benar-benar merasa berhak dan punya bukti autentik kenapa menghilang tanpa pamit. Lalu kemudian mengumpulkan massa dan datang demo.

“Sangat disayangkan datang demo bawa anak-anak dibawah umur. Apakah supaya membuat pemerintah dan DPRD NTT empati dan mengabulkan apa yang diaspirasikan. Iya tidak mungkinlah. Karena berbicara soal tanah warisan adalah berbicara soal bukti hukum. Kalau keluarga Selan punya bukti hukum silahkan menggugat ke pengadilan. Pemerintah siap menghadapi itu,”tegasnya. +++ marthen/citra-news.com

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *