Perhutanan Sosial MENOPANG Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

ERIC Muskitta, S.Hut, M.Hut ketika diwawancarai awak Citra-News.Com di Kupang, Timor Provinsi NTT, Rabu 18 Maret 2010. Doc. CNC/marthen radja-Citra News.

Pemerintah Provinsi NTT tidak menginjinkan sejengkal tanahpun dikembalikan statusnya ke hak ulayat. Karena lahan tersebut telah bersertifikat atas nama pemerintah Provisi NTT Sejak Tahun 1982.

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ir. FERDY J. Kapitan, M.Si melalui Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Kehutanan, ERICK Muskitta, S.Hut, M.Hut menyatakan, selaku dinas teknis pihaknya tidak ada urusan dengan status tanah. “Tugas kita di dinas ini adalah mengoptimalisasi kawasan diluar Instalasi peternakan Besipae dengan sentuhan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,”tegas Erick.

Diketahui kawasan Instalasi Peternakan Besipae di atas lahan milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, hingga saat ini belum diakui keluarga SELAN. Karena konon lahan tersebut sebelumnya adalah tanah ulayat dengan salah satu Usif– (kepala suku/pemegang hak ulayat) nya bernama Selan.

Namun pemerintah Provinsi NTT tidak menginjinkan sejengkal tanahpun dikembalikan statusnya ke hak ulayat. Karena lahan tersebut telah diserahkan keluarga Usif  Nabuasa pada tahun 1982 dan sudah bersertifikat atas nama pemerintah Provisi NTT.

“Selaku dinas teknis pihaknya tidak ada urusan dengan status tanah. Tugasnya adalah mengoptimalisasi kawasan diluar Instalasi peternakan Besipae dengan sentuhan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Erick, di kawasan Instalasi Peternakan Besipae ada kawasan hutan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dengan fungsi perhutanan sosial yang sedang dikembangkan saat ini sangat sinkron dengan program Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskot. Bahwa menjadikan Besipae di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tersebut sebagai kawasan Pertanian Terpadu berpola Pemberdayaan Masyarakat.

“Terhadap kawasan Besipae  adalah penyelarasan atau sinkronisasi program lintas sektor. Artinya di dalam sebuah kawasan ada bagian yang menjadi tanggung jawab  masing-masing sektor. Untuk sektor kehutanan intervensi dinas ini adalah pelestarian lingkungan hidup. Semakin banyak jenis pepohonan yang ditanam akan semakin baik. Namun harus dicadangkan untuk perhutanan sosial sebagai penopang pemberdayaan ekonomi masyarakat,”jelas Erick.

Perhutanan sosial yang dimaksudkan, lanjut dia, dengan menanam pepepohonan atau kayu-kayuan yang tidak mengganggu tanaman pertanian. Jika lahan dengan karakter cocok dengan tanaman jambu mete, atau kelor (marungga) maka dibawah tegakan bisa ditanami jagung atau tanaman holtikultura lainya. Jarak tanam perlu menjadi perhatian. Sehingga sebelum tanaman umur panjang berproduksi, terdahulunya masyarakat  menikmati tanaman umur pendek.

ERIC Muskitta, S.Hut, M.Hut (kiri) dan Ir. FERDY J. Kapitan, M.Si. Doc. CNC/marthen radja-Citra News.

“Menjadi program unggulan bapak gubernur Viktor adalah kelorisasi. Karena itu beliau menghimbau agar setiap kabupaten memiliki lahan dengan luasan 1000 hektar dutanami kelor (marungga). Bagi dinas ini angka itu hanya sekian persen saja dari total luasan hutan di Provinsi NTT sebesar 1,8 juta hektar,”tandasnya.

Menurut Erick, fungsi perhutanan sosial adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tapi dengan syarat harus dalam bentuk kelompok. Setiap anggota kelompok diberikan hak pengelolaan seluas 25 hektar.  Dan dari luasan yang ada dioptimalkan fungsinya. Tidak hanya ditanami jenis kayu-kayuan tapi juga ditanami sayur-sayuran dan buahan atau tanama holtikultura (sayur-sayuran).

“Dengan model pengelolaan  hutan berpolakan pemberdayaan masyarakat sangat membantu dinas LHK. Karena kelompok masyarakat akan mendapat dampak keuntungan secara ekonomi. Artinya dia kelola lahan, dia tanam, dan setelah berproduksi dia yang nikmati. Yang terpenting bagi kita adalah masyarakat ikut menjaga dan merawat  lingkungan perhutanan yang ada. Karena tenaga Polhut (Polisi Hutan) atau rimbawan kita sangat terbatas. Dengan melibatkan kelompok masyarakat maka merekalah yang nantinya sewcara tidak langsung ikut mengawasinya,” kata Eric. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *