Bahkan Fernando mengatakan tidak benar bahwa pengelolaan MBG adalah vendor atau pihak swasta dan pribadi dari partai koalisi.
“Yang bertanggungjawab di dapur MBG itu adalah Badan Gizi Nasional.
Tidak ada vendor atau pihak swasta dan pribadi yang mengelola. Di dapur itu ada satu kepala satuan, dibantu oleh seorang ahli gizi dan dibantu oleh satu orang akuntan serta 47 pegawai, yang semua dibawah pimpinan seorang kepala satuan pelayanan. Jadi mulai dari proses pengadaan bahan baku sampai dengan distribusi ke sekolah dilakukan oleh badan gizi nasional,” jelas Fernando.
Hal prospektif seperti ini, tambah dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada badan gizi nasional perwakilan NTT, Balai POM serta dinas kesehatan. Dan ini mencakup semua penerima manfaat. Baik terkait kesehatan siswa, ibu hamil dan ibu menyusui.
“Kami tekankan bahwa yang menerima manfaat itu bukan dilihat dari jumlah tapi yang dilihat soal kesehatan seseorang. Hal ini tidak bisa dianggap enteng soal ini. Jadi kami minta ke badan gizi, proses yang bagus sesuai juknis dan itu harus didukung dan harus dilaksanakan secara kontinu di NTT, tidak boleh stop”, ujarnya.
“Tapi setelah program MBG terlaksana MBG, ada dewan yang beranggapan lain itulah politik. Akan tetapi sesungguhnya mayoritas anggota DPRD NTT setuju untuk proses ini tetap berjalan,” tambah dia.
Fernando juga mengatakan program mulia Bapak Presiden Prabowo ini harus berjalan dengan lancar dan baik. Dan itu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menyukseskannya. +++ marthen/*
