Rapimwil Itu Tuntutan Tapi Perlu Kesiapan Dana

Jerry Lende : Keputusan Rapimwil yang sedianya dilaksanakan tanggal 8-9 Mei 2018 sifatnya final dan mengikat. Karena itu tidak ada lagi Ketua atau pengurus DPW PB NTT untuk tidak mengakomodir apa yang sudah menjadi keputusan bersama DPP Partai BERKARYA melalui Kodapil V dengan pengurus  provinsi di Hotel On The Rock, Jumat 27 April 2018.

 

Kupang, citranews.com – KETUA (Mandat) Dewan Pimpinan Wilayah Partai BERKARYA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Jan Christofel Benyamin, M.Si mengingatkan jajaran pengurus DPW PB NTT untuk mentaati dan siap melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil).

“Perlu saya ingatkan Rapimwil ini adalah tuntutan partai. Meskipun demikian sebagai tuan rumah, pengurus DPW Partai BERKARYA NTT perlu memikirkan kesiapan dana untuk membiayai pelaksanaannya. Karena saya tidak ingin terulang kembali pengalaman Rapimwil I (pertama) kali lalu dimana hampir semua pengurus DPD komplain soal biaya transportasi. Ini baru satu elemen biaya belum lagi yang lain-lainnya,”jelas Benyamin ketika gelar Rapat Bersama pengurus menyongsong pelaksanaan Rapimwil, di Sekretariat DPW PB NTT, Kupang, Selasa tanggal 1 Mei 2018.

Langkah-langkah persiapan pelaksanaan Rapimwil dimaksud, menurut Benyamin, adalah kita membentuk panitia dengan masing-masing seksi di dalamnya guna melancarkan pelaksanaan Rapimwil.

“Begini pak Ketua seksi-seksi yang terbentuk nantinya, jangan terlalu gemuk. Mengingat anggota kepenggurusan DPW PB NTT juga terbatas. Sehingga ada pekerjaan yang sekiranya hampir sama sifatnya berada dalam satu Seksi,”kata Alfred Raynad Homer, Wakil Ketua OKK DPW PB NTT.

Menanggapi tawaran Homer forum memutuskan struktur panitia dengan susunan yang dicatat Sekretaris DPW PB NTT, Zulkifli untuk di-SK-kan.  Masing-masing Ketua, Alfred Raynad Homer; Sekretaris Paul Rigrad Manek dan Siti Fatimah; dan Bendahara sekaligus Seksi Usaha Dana adalah Rosi Martina Sombo  dan Lesyie E. Weligmans. Sementara Seksi-Seksi adalah Seksi Acara : Paulus Naro, SH, Gesye Pantur, Jhonhud Suek, danHendrik Imanuel F. Maakh; Seksi Perlengkapan, Akomodasi/Transportasi, Konsumsi : Mustaqim, Marselinus K. Keda,  Laurensia Y.W. Wadhin, Gessy Pantur. Dan Seksi Keamananan.

“Nah seksi keamanan ini kita serahkan kepada Garda Berkarya. Terutama seksi usaha dana ini sesungguhnya hal yang paling pokok. Karena biaya pelaksaaan sebuah Rapimwil seperti ini tidak sedikit memutuhkan biaya. Ini yang paling pertama kita pikirkan. Karena saya berencana menghadirkan unsur DPP. Bila perlu kita hadirkan Ketua Umum Partai BERKARYA dan atau Sekjen. Sehingga kesiapan dana menjadi hal utama. Asal saja Seksi usaha dana suah ada dana awal nanti sisanya kita cari dan sebagai ketua DPW saya siap tanggulangi. Karena waktu pelaksanaan Rapimwil bukanlah hal utama,”tegas Benyamin.

Terkait waktu pelaksanaan itu, Jhonhud Suek mengusulkan sekaligus saran sebaiknya waktu bisa kita geser. “Mengingat acara Rapimwil ini bagi saya adalah peristiwa bergengsi di partai. Sehingga kita butuh persiapan-persiapan yang lebih matang. Karenanya untuk waktu pelaksanaan bisa bergeser ke seminggu kemudian atau bagaimana dari tanggal yang ditentukan Kodapil V DPP Partai BERKARYA,”saran Suek yang juga Sekretaris Dewan Penasihat DPW PB NTT itu.

Mempertegas pandangan  Suek, Wakil Ketua Pertanian, Kehutanan dan Kemaritiman DPW PB NTT, Marthin L. Radja mengatakan, “Saya sependapat dengan Suek  soal waktu pelaksanaan Rapimwil dimaksud. Kita perlu waktu persiapan yang matang. Tidak hanya karena alasan dana yang bisa saja kita cari untuk kesuksesannya. Tapi yang terpenting adalah menghadirkan para pimpinan DPD-DPD Partai Berkarya se-NTT, dengan agenda utama apa di Rapimwil ini. Karena hemat saya pimpinan DPD yang hadir sedikitnya KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara). Ketiga pihak ini punya peran vital di organisasi kepartaian,”jelas Radja

Bahkan Radja memohon penjelasan Ketua Benyamin soal Seksi Kemananan yang diserahinya ke Garda Berkarya. “Tunggu pak Ketua saya koq bingung adanya Garda. Ini organsisasi atau semacam apa. Kemudian kapan penegurus DPW PB NTT bikin rapat untuk membentuk Garda ini. Apa tugas dan wewenang Garda. Lalu ada berapa orang dan siapa-siapakah mereka itu. Karena seingat saya pak Ketua DPW PB NTT belum pernah bikin rapat bersama pengurus untuk membentuk Garda”.

“Begini pak Marthen. Garda ini kita yang bentuk. Mereka sekitar empat sampai lima orang mungkin. Iya, untuk kepentingan kita-kita di DPW ini juga,”jelas Benyamin seadanya.

Sementara Homer menambahkan, Garda adalah organisasi yang ada di DPP Partai BERKARYA. Garda ini semacam organisasi sayap partai.

Pada kesempatan terpisah, Ketua DPC Partai BERKARYA Kecamatan Tanariwu Kabupaten Sumba Barat, Yermi Billi Lende, SIP by phone Rabu 02 Mei 2018 kepada citra-news.com menegaskan, waktu pelaksanaan Rapimwil yang ditetapkan DPP Partai BERKARYA melalui Kodapil V adalah final dan mengikat.

Kami kader partai di tingjkat basis selalu ikuti diskusi pro kontra di WAG Partai Berkarya NTT. Terutama setelah pengurus DPW PB NTT melaksanakan rapat persiapan kemarin pelaksanaan Rapimwil pada Selasa, 01 Mei 2018. Kami memandang rapat kemarin itu adalah membahas materi tunggal tentang waktu pelaksanaan Rapimwil. Yakni mempertegas apa yang sudah menjadi keputusan bersama dengan Kodapil V DPP Partai BERKARYA. Adalah pelaksanaan Rapimwil pada tanggal 8-9 Mei 2018.

“Keputusan hasil Rapat di Hotel On The Rock Kupang, Jumat 27 April 2018 dan telah merekomendasikannya ke DPP Partai BERKARYA di Jakarta, bahwa Rapimwil dilaksanakan pada tanggal 8-9 Mei 2018.  Itu harus diterjemahkan oleh pengurus DPW NTT bahwa keputusan itu sifatnya final dan mengikat. Oleh karenanya tidak ada lagi pengurus DPW atau sekalipun Ketua (mandat) Ony Benyamin untuk tidak mengakomodir  hal yang sudah menjadi keputusan bersama antara DPW dan Kodapil V DPP Partai BERKARYA,”paparnya.

Itu berarti juga, tambah Sarjana Jebolan Ilmu Politik  yang akrab disapa Jerry Lende itu, secara tidak langsung keputusan yang diambil Kodapil V dalam hal ini ibu Lilyana Meko, Hj. Elisa Pusparani, dan Hj. Frisni Tatni adalah keputusan Ketua Umum DPP dan Sekjen Partai BERKARYA. Apalagi mempertegasnya dengan Surat Edaran Nomor: 021/DPP-Berkarya/IV/2018 dan ditandatangani oleh Waketum dan Sekjen SE tertanggal 26 April 2018 tersebut dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani Wakil Ketua Umum (Waketum) Drs. H. Thaib Armalyn, M.Si dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Dr. Priyo Budi Santoso.

Dan yang kami pahami, SE berperihal Rapimwil dan Rapimda itu ditujukan kepada Ketua DPW Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara (se-KODAPIL V). Dan informasi ini juga kami kutip dari pemberitaan media massa.

“Kami berharap Ketua DPW PB NTT atau pengurus lainnya perlu mencerna point demi point dari SE tersebut. Jangan membaca SE itu dengan ‘kacamata kuda’ sehingga dipahami setengah-setengah. Ada 6 (enam) point itu harus ditelaah secara jernih apa makna masing-masing point. Orang politik sudah paham ‘hal ikhwal’ yang dimaksud pada point (1) SE tersebut. Menjadi pertayaan kami pengurus DPW PB NTT paham atau tidak itu kata. Karena itu tanggal pelaksanaan Rapimwil jangan lagi menjadi diskusi intens untuk Ketua Ony Benyamin dan kroni-kroninya dengan tendesi membatalkan tanggal 8-9 Mei 2018,” tawaran Jerry Lende. +++ cnc1

 

Gambar : Sekretaris, Zulkifli (kiri) didampingi Ketua DPW PB NTT, Jan Christofel Benyamin. (doc. marthen radja/CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *