INSTRUKSI Bupati EPY Menorehkan Kepedihan Mendalam

Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan-NTT, EGUSEM Pieter (EPY) Tahun. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Dunia digitalisasi memudahkan orang dalam berkomunikasi. Namun acapkali menjadi preseden buruk bagi pejabat public dalam membuat keputusan-keputusan hanya melalui media social (medsos). Akibatnya etika birokrasi menjadi sirna dan orang tentunya merasa dilecehkan dengan keputusan yang diambil oleh pejabat public demikian ini.

Citra-News.Com, SOE BUPATI EGUSEM Pieter (Epy) Tahun menunda (pending) pelantikan 19 Kepala Sekolah Taman Kanak Kanak (TK) se-Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), menorehkan kepedihan yang mendalam. Dipastikan ada oknum guru yang merasa kecewa dan malu karena sebelumnya mereka juga diundang ikut dilantik oleh Bupati Epy.

Padahal keputusan yang diambil lantaran ada kesalahan teknis. Disinyalir terkait kewenangan penanganan lembaga pendidikan. Karena secara normative saat ini untuk menangani lembaga pendidikan SMA/SMK dan PAUD (pendidikan anak usia dini) oleh pemerintah Provinsi. Sedangkan Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengurusi pendidikan tingkat SD dan SMP.

Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan-NTT, EGUSEM Pieter (EPY) Tahun jadi Irup HUT PGRI di Taman Wisata Bu’at TTS, Provinsi NTT. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Adalah fakta kalau peristiwa HUT PGRI di Taman Wisata BU’AT, Senin 25 Novmber 2019 telah menorehkan kepedihan mendalam’ Khususnya bagi 19 Calon Kepala Sekolah TK se-Kabupaten TTS. Salah satunya, NORLINCE Dethan. Dia merasa malu dan kecewa  atas penundaan pelantikan 19 kepala sekolah TK.

“Saya merasa malu dan kecewa. Kami sepertinya dipermainkan. Masa secara resmi kami diberi undangan pelantikan hari ini (Senin, 25 November 2019, red). Namun tadi malam saya dihubungi teman saya yang juga harus dilantik hari ini bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS (Kadis P dan K TTS) menginformasikan penundaan pelantikan untuk 19 Kepala TK,”beber Norlince kepada awak media di Taman Wisata Bu’at, Senin 25 November 2019.

NORLINCE Dethan saat diwawancarai sejumlah awak media di Taman Wisata Bu’at TTS, Senin 25 November 2019. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Bagi Norlince penyampian Kadis P dan K TTS hanya melalui WA (WhatsApp) group menjadi biang ketidakpengharagaan pemerintah dalam hal ini bupati selaku kepala daerah terhadap masyarakat. Betapa tidak. Mestinya penundaan itu disampaikan melalui surat resmi sebagai gambaran kalau pemerintah paham etika birokrasi kepemerintahan.

“Kalaupun dipending iya disampaikan melalui surat resmi. Bukan melalui pesan singkat (SMS) atau WAG atau by phone. Memang ini cara mudah berkomunikasi melalui handphone (HP). Tapi dalam etika birokrasi ini sangat melecehkan kami guru,”ucap Norlince dengan mata sembap.

Dengan model komunikasi digital yang meresahkan 19 guru TK ini bila dikonversikan dengan kondisi riil yang bertepatan HUT PGRI tersebut menjadi indicator kalau pemerintah setempat tidak menghargai peran guru TK yang memanusiakan manusia.

Lebih dari itu sangat bertolak belakang dengan sambutan Bupati Epy sata melantik 178 pejabat kepala UPT, kepala SD dan SMP. Bahwa Guru Bukan Pahlawan tapi Guru Menciptakan Pahlawan. Guru bukan Orang Hebat tetapi Guru membuat Orang jadi orang hebat.

Tapi sayangnya setelah guru membuat orang jadi ‘orang hebat’ (pejabat, bupati dan lain-lain), guru dicampakan dengan model pelayanan birokrasi yang mencemaskan.

SIPA Mengaku Ada Instruksi, Bupati EPY Juga Ikut Klarifikasi 

Pada kesempatan terpisah Kadis P dan K Kabupaten TTS, SEPERINUS E. Sipa, mengakui kalau 19 kepala TK dipending pelantikannya. Dikatakannya, hal tersebut sudah dia sampaikan melalui media social kalau penundaan terjadi karena kesalahan teknis. Ke-19 kepala TK ini baru akan dilantik pada bulan Desember mendatang.

Kepala Dinas P dan K Kabupaten TTS Provinsi NTT, SEPERINUS E.Sipa (kiri) dan penandatangan pejabat terlantik di Taman Wisata Bu’at TTS, Senin 25 November 2019. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

“Sudah saya sampaikan kepada 19 kepala TK agar hari ini tidak perlu hadir. Karena ada insruksi dari Bupati  bahwa ada kesalahan teknis. Jadi ke-19 Kepala Sekolah TK tersebut baru akan dilantika pada bulan Desember 2019,”jelas Sipa.

Tidak berbeda dengan SIPA, Bupati Epy juga menyatakan alasan yang sama. Bahwa karena ada kesalahan teknis maka 19 calon kepala sekolah TK ini dipenting pelantikannya.

“Ada pertimbangan-petimbangan teknis sehingga terjadi penundaan pelantikan 19 calon kepala sekolah TK. Saya berharap mereka bisa memahaminya. Pemerintah tidak sekadar mempertimbangkan soal profesionalisme namun masalah-masalah social. Sehingga saya meminta agar 19 orang pejabat yang mau dilantik diskusikan terlebih dahulu,”ucap Epy.    

Sebelum mereka dilantik, lanjut dia, perlu didiskusikan tentang maalah-masalah social yang kan mereka hadapi. Iya, dibenahilah dulu baru dilantik pada tahap berikutnya yakni pada Desember 2019. Selain karena sempitnya waktu lalu karena keterbatasan panitia.

“Penyampaian penundaan pelantikan  19 pejabat ini harusnya disampaikan melalui surat resmi. Tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan panitia maka penundaan pelantikan ini disampaikan melalui SMS, WhatsApp, dan telpon saja. Agar hari ini mereka tidak perlu hadir dalam pelantikan,”jelas Bupati Epy seadanya.

Pantauan awak citra-news.com di arena kegiatan tersebut, suasana riang gembira dilakonkan pejabat terlantik. Tapi bagi pejabat yang tidak dilantik terlihat gundah gulana. Padahal hari bersejarah itu mestinya para guru menyongsonya dengan ceria. Oleh karena itu ada oknum guru memberikan komentar miring terhadap penjelasan Bupati Epy tersebut.

Suasana perayaan HUT PGRI di Taman Wisata Bu’at TTS, Senin 25 November 2019. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Bahwa penjelasan Bupati Epy ini disinyalir sebagai bentuk klarifikasi atas kesalahan yang telah dibuat pemerintah. Karena kalau disepadankan dengan peristiwa Hari Guru hari ini, kata sumber yang meminta namanya tidak dipublikasi, sangat bertolak belakang dengan klarifikasi sang bupati.

Di satu sisi, para calon kepala sekolah TK tentunya berpegang pada surat undangan resmi yang dikeluarkan pemerintah. Sementara disisi lain karena peristiwa nasional Hari Jadi Guru atau HUT PGRI adalah hari besar bagi para guru se-Indonesia. Maka wajib hukumnya para guru ikut hadir dalam apel bersama ini. Persoalan ada agenda pelantikan pejabat guru hanyalah agenda tambahan saja,bukan? Jadi Bupati jangan lagi beri komentar bahwa guru TK yang tidak ikut dilantik tidak perlu hadir hari ini.  +++ jofan/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *