Benyamin : Beda SEKOLAH Berbeda KEBUTUHAN

Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd, saat ditemui awak Citra-News.Com dan Pos Kupang di Gedung I.H Doko Jalan Soeharto Oepura Kupang, Timor NTT, Selasa 27 2019. Doc. Foto CNC/marthen radja.

Sumber dana yang dimiliki sekolah berasal dari sumbangan berbagai pihak. Dana BOS adalah sumbangan dari pemerintah dan Dana Komite atau apapun namanya adalah sumbangan dari orangtua siswa. Besarannya sesuai kebutuhan sekolah. Lalu maunya sekolah gratis?

Citra-News.Com, KUPANG – BELAKANGAN ini sumbangan dana komite yang dibayarkan orangtua siswa ke sekolah menjadi ‘bola panas’ yang kian bergulir di pemberitaan sejumlah media massa. Lembaga Ombudsman yang berkewenangan mengawasi aktivitas pendidikan pun menyoroti soal dana komite. Tidak terkecuali para wakil rakyat juga angkat bicara.

Namun perihal tersebut ditanggapi dengan cool  alias biasa-biasa saja oleh pemerintah (eksekutif). Pasalnya sumbangan dana komite tersebut terlaksana ada dasar hukumnya. Yakni sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Dana Komite.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadis P dan K Prov. NTT) Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd mengatakan, dana komite atau apapun namanya yang berasal dari orangtua siswa adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam memajukan pendidikan. “Pada prinsipnya pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orangtua, masyarakat, dan guru. Para pemangku kepentingan pendidikan ini punya tanggung jawab penuh terhadap maju mundurnya lembaga pendidikan. Sumbangan dana komite sekolah adalah salah satu bagian dari tanggung jawab dimaksud,”jelas Benyamin saat ditemui sejumlah awak media  di Kupang, Selasa, 27 Agusus 2019.

Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd, Doc. Foto CNC/marthen radja.

Bahkan mantan Penjabat Bupati Alor ini menegaskan, Dana Komite bukan Pungutan tapi Sumbangan dari orangtua siswa. Sebagai wujud tanggungjawab bersama memajukan pendidikan ditanah air.

“Kalau pungutan punya konotasi yang negative. Bisa diartikan pengenaannya tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas. Akan tetapi dana komite ini ada mekanisme dan ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tentang Dana Komite ini diatur dalam Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016,”tuturnya.

Menurut dia, Dana Komite laiknya disebut sumbangan. Karena penetapan besarannya melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Pihak sekolah menyodorkan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Beda sekolah berbeda juga kebutuhan operasionalnya. Maka dari itu besarnya sumbangan dana komite dari masing-masing sekolah juga berbeda-beda, tegasnya.

Benyamin membeberkan, pengenaan dana komite sekolah bagi orangtua siswa adalah bentuk dari tanggung jawab orangtua terhadap lembaga pendidikan (sekolah). Jadi dana komite itu sumbangan orangtua siswa bukan pungutan. Karena tentang Dana Komite iniada dasar hukumnya. Yakni berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Dana Komite.

“Ada berbagai sebutan terkait sumbangan pendidikan dari orangtua siswa dimaksud. Ada sekolah yang menyebutnya Dana Komite. Juga ada sekolah yang menyebutnya SPP (Sumbangan Pembangunan Pendidikan). Ini kalau dulu orang bilang uang sekolah yang dibayarkan orangtua siswa namanya SPP,”ucap Benyamin.

Sembari menyatakan, sumbangan dana komite ini tidak wajib. Pengenaan dana komite dari orangtua siswa ini untuk menambah kebutuhan sekolah. Jika sekolah membutuhkan pengembangan sarana prasarana namun dana BOS tidak mencukupi maka dana komite ini yang dimanfaatkan. Atau untuk kebutuhan siswa yang tidak mampu dijangkau oleh dana BOS iya, dana komite solusinya.

Gedung RKB dua lantai SMKN 5 Kupang di bilangan Jalan Nanga Jamal Naikoten 1 Kota Kupang, Timor NTT. Doc. Foto CNC/marthen radja.

Saya contohkan, sebut Benyamin, di SMAN 5 Kota Kupang membangun satu unit gedung laboratorium IT (Informasi dan Teknologi). Di SMAN 1 Fatuleu Kabupaten Kupang, mereka membangun 6 ruang kelas baru (RKB). Sementara di SMAN 1 Kalabahi Alor membangun gedung utama dua lantai. Juga di SMKN 5 Kota Kupang membangun RKB dua lantai, ditopang oleh dana sumbangan dari komite sekolah.

TIDAK Ada Sekolah GRATIS

Dugaan penyalahgunaan sumbangan Dana Komite dimaksud menjadi isu sentral lembaga Ombudsman untuk menelisiknya lebih jauh. Padahal untuk menepis kecemasan para orangtua siswa di awal tahun pelajaran telah diberikan pemahaman oleh pihak sekolah. Namun seiring perjalanan waktu terus ‘dibumbui’ oleh sejumlah elemen yang merasa berkepentingan mengurusi lembaga pendidikan.

“Saya yakin para orangtua tidak akan keberatan menyerahkan sejumlah biaya demi pendidikan anak-anaknya. Karena dimana-mana di lembaga pendidikan manapun ada sejumlah biaya yang menjadi kewajiban orangtua. Mau sekolah negeri, sekolah swasta mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai perguruan tinggi, harus ada biaya pendidikan,”kata Jimmy.

Kepada sejumlah wartawan di Gedung 2 DPRD NTTdi bilangan Jalan Polisi Militer Kupang, Kamis 04 Juli 2019, Jimmy menegaskan, semua lembaga pendidikan di Indonesia di tingkat manapun ada biaya pendidikan. Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta tidak ada yang ‘sekolah gratis’.

Senada dengan Benyamin, anggota dewan dari Partai Hanura itu menjelaskan, Dana BOS (bantuan operasional sekolah) adalah dana sumbangan yang berasal dari pemerintah. Seangkan sumber dana yang berasal dari sumbangan orangtua siswa, namanya dana komite. Kesemua sumber dana yang ada ini untuk membiayai kebutuhan operasional pendidikan di sekolah tersebut.

Namun anggota dewan yang gagal saat maju kembali di Pemilu Legislatif 2019 itu berharap, pengelolaan atau pemanfaatan semua sumber dana ini oleh pihak sekolah, haruslah proporsional dan transparan menyampaikannya dalam rapat bersama orangtua.

JIMMY Sianto, anggota DPRD NTT periode 2014-2019. Doc. Foto CNC/marthen radja.

“Pihak sekolah jangan memaksakan orangtua harus satu kali membayar. Pembayaran secara cicil atau berangsur (bertahap). Apakah system pembayarannya triwulanan atau semesteran bergantung pada kesepakatan awal dalam rapat bersama. Tapi intinya pemungutan dana komite sekolah perlu diatur sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar,”pintanya.

Untuk menepis kecemasan orangtua terkait dugaan penyalahgunaan dana komite,  Jimmy menjelaskan, Komisi V DPRD NTT dalam forum rapat meminta pihak Dinas P dan K Provinsi NTT agar mengusut pengelolaan dana komite sekolah.

“Kemarin kita sudah bahas bersama pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan provinsi soal dana komite. Karena ada sinyalemen penyalahgunaan dana komite oleh pihak sekolah. Masalah ini kami minta pihak dinas harus mengusut tuntas pengelolaan dana Komite dari sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,”ucap Jimmy.

Dia mengakui, dalam rapat komisi ada sejumlah anggota komisi mengusulkan agar dana komite itu disetor saja ke pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan. Tapi saya (Jimmy Sianto, red) tidak setuju. Kita sepakati dana komite ini tidak disetor ke pemerintah. Dana itu tetap ada di sekolah. Akan tetapi pemanfaatannya dikontrol secara baik. Artinya dilakukan audit oleh lembaga berwenang.

Itu rekomendasi yang kita buat untuk Dinas P dan K Provinsi NTT, agar Dana Komite juga diaudit oleh Inspektorat, kata Jimmy. Dari hasil audit oleh inspektorat itu kemudian dilaporkan ke pemerintah yaitu Gubernur dan ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan.

“Inspektorat atau lembaga audit berwenang jangan melihat hanya terbatas pada penyimpangan dana APBN atau APBD. Tetapi dana-dana dari partisipasi masyarakat seperti Dana Komite juga harus diaudit. Bukan berarti seenaknya saja digunakan. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, harus ditindak tegas. Jika perlu dibawa ke ranah hukum. Harus ada pengawasan dan kemudian diaudit,”tuturnya.

Sembari mengingatkan antara dana komite, dana APBD atau APBN sifatnya sama. Semuanya bersumber dari rakyat juga. Pengelolaannya yang beda tetapi perlakuannya harus tetap sama Jangan cuma dana bantuan APBD atau APBN diaudit Inspektorat. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *