Dengan variabel kebutuhan terutama untuk gaji guru honor komite dan guru kontrak, dalam mana tidak ada dalam pos anggaran dana BOS. Sehingga sumbangan dana komite menjadi daya dukung pembiayaan gaji guru non ASN ini.
Menanggapi komentar miring dari pembesar di lembaga Ombudsman NTT, Mat Beeh mengatakan sangat tidak mungkin dana sumbangan komite ini dihilangkan. Karena dana BOS maupun postur APBD Provinsi NTT atau kemampuan PAD untuk membiayainya sangat terbatas.
Lebih dari itu sumbangan yang diberikan orangtua siswa ini atas bersetujuan bersama melalui forum rapat. Jadi sangat tidak mungkin orangtua menanggapi kegaduhan soal ‘pungutan liar’ menurut Ombudsman ini. Sebaiknya Ombudsman tidak terlalu jauh mencampuri urusan sumbangan dana komite sekolah.
“Hemat saya Ombudsman hanya melihat besaran uang komite dengan hitungan jumlah siswa. Omnbudsman membayangkan pihak sekolah yang jumlah muridnya banyak pasti pemasukan miliar. Tapi ombudsman tidak tahu kebutuhan masing-masing sekolah yang sangat variatif. Jadi pihak Ombusman jangan hanya karena satu dua sekolah yang salahgunakan dana komite lalu menggeneralisir semua sekolah,”pinta Mat.
Sembari menambahkan, sebagai kepala sekolah (Kasek) dirinya mempersilahkan pihak-pihak yang berwenang melakukan auditing.
“Kami kepala sekolah negeri saya kira se-NTT ini punya Rancangan Anggaran Belanja Sekolah (RABS). Baik untuk RABS Dana BOS maupun RABS Dana Komite. Malah ini sangat baik untuk transparansi dan pertanggungjawabannya. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa sekolah masih sangat membutuhkan Dana Komite. Orang luar tidak tahu bagaimana sukadukanya mengelola sekolah. Tapi kami yang jadi pelakunya ini sangat merasakan betapa pentingnya Dana Komite dalam menatalaksana lembaga pendidikan,”pungkasnya. +++ marthen/citra-news.com
