Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini
Sosbud  

Ada Ketimpangan Soal Tata Laksana Pendidikan

CitraNews

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini, NTT BANGKIT MENUJU SEJAHTERA tidak sekadar jargon biasa. Akan tetapi semua elemen masyarakat harus bisa mewujudnyatakannya dengan kerjasama, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas.

Kupang, citra-news.com – KEPALA DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs.Benyamin Lola, M.Pd mengatakan, secara umum Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini adalah NTT Bangkit Menuju Sejahtera,  dalam mana untuk urusan atau kewenangan kita di sector pendidikan harus bisa kita jabarkan lebih detail.

“Penjabaran secara detail yang saya maksudkan itu mendaras pada Pilar (aspek) Pendidikan sesuai dengan urusan atau kewenangan Pemerintah Provinsi NTT yakni berwenang mengurus pendidikan menengah (SMA/SMK dan SLB) dengan tanpa mengabaikan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Dengan focus kita pada salah satu visi/misi Pemerintah Provinsi NTT saat ini yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM),”kata Benyamin dalam sambutannya pada acara Sertijab kepala dinas di Aula Gedung I.H Doko, Rabu 20 Pebruari 2019.

Baca Juga :  TIDAK ada JUARA di LOMBA Vokal Grup dan Jingle Bels UPG 1945

Dia menjelaskan, pertama, soal akses pendidikan. Bahwa anak usia sekolah menengah seyogianya harus bisa mengakses pendidikan atau mengenyam pendidikan secara baik dan secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana (Sarpras), pemanfaatan dana BOS, soal tenaga pengajar dan fasiliitas pendukung lainnya, adalah bagian dari atau pilar pendidikan.

Pilar Kedua  soal mutu. Terkait dengan mutu pendidikan, lanjut dia, hal ini harus dari waktu terus ditingkatkan. Ada banyak hal terkait mutu yang harus dibenahi agar system pendidikan secara keseluruhan bisa berhasil lebih optimal. Karena untuk mewujudkan pendidikan yang baik, didalamnya turut berperan aktif adalah guru dan siswa, peran orangtua, dan peran lingkungan masyarakat.

Baca Juga :  MENGGUGAH Peduli di GEMPA Bumi LOMBOK

Pilar Ketiga, yakni Tata Laksana. Dalam prakteknya ada banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Walaupun dia ini hanya sebagai penunjang akan tetapi sangat menentukan mutu pendidikan itu sendiri. Kalau tata laksana yang buruk akan sangat berpengaruh pada mutu pendidikan tidak bisa menjadi lebih baik. Aspek Tata laksana ini terkait dengan mekanisme dan prosedur, pengelolaan pendidikan yang harus benar-benar dilaksanakan secara baik, benar dan professional.

Soal tidak tepat waktu pembayaran Insentif yang konon diendapkan di Dinas P dan K Provinsi NTT seperti yang  dialami guru di beberapa kabupaten/kota, hinggga menimbulkan gejolak dan aksi demo ke Komisi V DPRD NTT beberapa waktu lalu. Apa langkah konkrit yang akan dilakukan dinas ini ke depannya, tanya citra-news.com                                                                                                                                                                         Saya (Benyamin Lola) sementara menginput data terkait dengan pengelolaan keuangan yang menjadi hak para guru ini. Memang saya belum dapat data yang komprehensif tapi saya sudah memberikan beberapa arahan untuk coba kita melihat apa yang mengemuka sekarang. Agar kita bisa ancang-ancang membuat target penyelesaian dalam jangka waktu tertentu agar persoalan-persoalan tata laksana ini jangan menganggu proses pendidikan agar bisa mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik.