Ada Ketimpangan Soal Tata Laksana Pendidikan

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini, NTT BANGKIT MENUJU SEJAHTERA tidak sekadar jargon biasa. Akan tetapi semua elemen masyarakat harus bisa mewujudnyatakannya dengan kerjasama, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas.

Kupang, citra-news.com – KEPALA DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs.Benyamin Lola, M.Pd mengatakan, secara umum Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini adalah NTT Bangkit Menuju Sejahtera,  dalam mana untuk urusan atau kewenangan kita di sector pendidikan harus bisa kita jabarkan lebih detail.

“Penjabaran secara detail yang saya maksudkan itu mendaras pada Pilar (aspek) Pendidikan sesuai dengan urusan atau kewenangan Pemerintah Provinsi NTT yakni berwenang mengurus pendidikan menengah (SMA/SMK dan SLB) dengan tanpa mengabaikan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Dengan focus kita pada salah satu visi/misi Pemerintah Provinsi NTT saat ini yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM),”kata Benyamin dalam sambutannya pada acara Sertijab kepala dinas di Aula Gedung I.H Doko, Rabu 20 Pebruari 2019.

Dia menjelaskan, pertama, soal akses pendidikan. Bahwa anak usia sekolah menengah seyogianya harus bisa mengakses pendidikan atau mengenyam pendidikan secara baik dan secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana (Sarpras), pemanfaatan dana BOS, soal tenaga pengajar dan fasiliitas pendukung lainnya, adalah bagian dari atau pilar pendidikan.

Pilar Kedua  soal mutu. Terkait dengan mutu pendidikan, lanjut dia, hal ini harus dari waktu terus ditingkatkan. Ada banyak hal terkait mutu yang harus dibenahi agar system pendidikan secara keseluruhan bisa berhasil lebih optimal. Karena untuk mewujudkan pendidikan yang baik, didalamnya turut berperan aktif adalah guru dan siswa, peran orangtua, dan peran lingkungan masyarakat.

Pilar Ketiga, yakni Tata Laksana. Dalam prakteknya ada banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Walaupun dia ini hanya sebagai penunjang akan tetapi sangat menentukan mutu pendidikan itu sendiri. Kalau tata laksana yang buruk akan sangat berpengaruh pada mutu pendidikan tidak bisa menjadi lebih baik. Aspek Tata laksana ini terkait dengan mekanisme dan prosedur, pengelolaan pendidikan yang harus benar-benar dilaksanakan secara baik, benar dan professional.

Soal tidak tepat waktu pembayaran Insentif yang konon diendapkan di Dinas P dan K Provinsi NTT seperti yang  dialami guru di beberapa kabupaten/kota, hinggga menimbulkan gejolak dan aksi demo ke Komisi V DPRD NTT beberapa waktu lalu. Apa langkah konkrit yang akan dilakukan dinas ini ke depannya, tanya citra-news.com                                                                                                                                                                         Saya (Benyamin Lola) sementara menginput data terkait dengan pengelolaan keuangan yang menjadi hak para guru ini. Memang saya belum dapat data yang komprehensif tapi saya sudah memberikan beberapa arahan untuk coba kita melihat apa yang mengemuka sekarang. Agar kita bisa ancang-ancang membuat target penyelesaian dalam jangka waktu tertentu agar persoalan-persoalan tata laksana ini jangan menganggu proses pendidikan agar bisa mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik.

“Tadi saya sudah panggil bendahara untuk sekilas memberikan gambaran-gambaran umum. Nanti pada Senin 25 Pebruari 2019 saya akan panggil rapat secara lengkap semua bidang. Sehingga saya bisa melihat potret internal kami di dinas ini terkait dengan manajemen Tata Laksana Pendidikan. Karena hampir semua bidang di dinas ini dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada. Sehingga sedapat mungkin persoalan-persoalan yang sudah dan sedang kita  bisa terselesaikan dengan baik,”beber dia saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 22 Pebruari 2019.

Dia mengakui, memang benar apa yang diangkat oleh dewan beberapa waktu lalu. Dan bukan hanya satu persoalan tetapi banyak hal yang menurut pandangan masyarakat melalui para dewan, yang tidak beres terjadi di dinas ini

Terus terang sejatinya saya baru mulai bertugas satu hari ini (Jumat 22 Pebruari 2019)  walalupun sudah dilantik minggu lalu (Jumat 15 Pebruari 2019) jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Akan tetapi banyak persoalan sudah menanti. Baik soal pengelolaan dana BOS oleh kepala sekolah sesuau peruntukannya. Soal pembangunan Sarpras juga harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar. Demikian soal tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, soal tunjangan insentif Kesra dan lainnya. Itu persoalan-persoalan di luar dinas ini. Belum lagi soal tata laksana rumah tangga di dinas ini.

Soal pengelolaan dana BOS oleh kepala sekolah menjadi hal prioritas yang harus dibedah permasalahannya. Ada banyak oknum kepala sekolah yang tidak bekerja dengan hati. Mereka tidak bekerja ikhlas untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan aneka ragam masalah terkait dengan tata laksana pendidikan ini. Kesemua nantinya satu persatu saya panggil kepala bidangnya untuk menjelaskan gambaran-gambaran obyektifnya. Yang perlu dipertanggungjwabkan bukan hasil akhirnya saja. Akan tetapi mekanisme dan prosedur yang dibuktikan dengan bukti administrasi yang benar dan tepat (clear and clean).

‘Aroma Tak Sedap’ Tata Laksana Pendidikan di SMKN 5 Kupang

Seperti penegasan Kadis P dan K Provinsi NTT, Benyamin Lola bahwa walaupun aspek Tata Laksana Pendidikan hanya sebagai penunjang. Akan tetapi sangat menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan anak.

Pengelolaan dana BOS (bantuan operasional sekolah), sebut Benyamin, adalah salah satu perangkat tata laksana pendidikan yang harus dikelola secara baik dan benar sesuai dengan peruntukannya. Demikian juga pembangunan Sarpras harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang  dan tepat.

Tapi apa lacurnya? Kabar tak sedap dari SMKN 5 Kupang pun datang menyapa. Hasil pantauan citra-news.com dan mediapurnapolri.net pada Jumat 22 Pebruari 2019 di Kompleks di sekolah kejuruan itu, terbangun tegak satu unit gedung berlantai dua. Entah kapan dibangun dan berapa lama proses membangun? Berapa biaya pembangunannya dan Kontraktor mana yang mengerjakan itu gedung? Swakelolakah dan lain-lain informasi belum terungkap lantaran tidak ada papan proyek terpajang disana.

Akan tetapi informasi yang diperoleh dari nara sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan menyebutkan, kalau manajemen tata laksana pengelolaan pendidikan di SMKN 5 Kupang berubah drastis sejak tahun 2014.

“SMKN 5  Kupang beroperasi sejak tahun tahun 2002. Sejak itu semua dana bantuan dari dinas terlaksana sesuai dengan aturannya. Akan tetapi mulai tahun 2014 sampai sekarang semua dana bantuan untuk kebutuhan sekolah ini sudah amburadul entah kemana rimbanya. Dana BOS kemana, dana operasional kebutuhan praktek siswa kejuruan jatuhnya dimana, kita tidak                  tahu. Bahkan dana Komite yang dipungut dari masing-masing siswa sebesar Rp 250 ribu pertahunnya, dimana dan kemana itu dana kami juga tidak tahu karena tidak ada pertanggungjawabannya,”ungkap dia.

Menjawab soal gedung yang dibangun ‘tanpa label’ itu, jelas dia, dibangun tahun 2018. Iya sejak pengalihan kewenangan penanganan pendidikan tingkat SMA/SMK dialihkan ke Pemerintah Provinsi.

Dia mengaku, ada kejanggalan-kejanggalan membangun gedung itu atau tidak sesuai dengan spek. Dimana tidak ada pondasi yang dibangun baru. Tiang pancang untuk dua lantai ‘disuntik’ saja menempel pada pondasi yang sudah lama terbangun.

Hingga berita ini diturunkan kepala sekolah dan para pihak yang diduga terlibat didalamnya belum berhasil ditemui. +++ cnc1

Gambar : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Drs.Benyamin Lola, M.Pd di Gedung I.H Doko, bilangan Jl. Soeharto Naikoten 1 Kota Kupang, Jumat 22 Pebruari 2019.

Foto : Doc. CNC/marthen radja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *