“Tadi saya sudah panggil bendahara untuk sekilas memberikan gambaran-gambaran umum. Nanti pada Senin 25 Pebruari 2019 saya akan panggil rapat secara lengkap semua bidang. Sehingga saya bisa melihat potret internal kami di dinas ini terkait dengan manajemen Tata Laksana Pendidikan. Karena hampir semua bidang di dinas ini dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada. Sehingga sedapat mungkin persoalan-persoalan yang sudah dan sedang kita bisa terselesaikan dengan baik,”beber dia saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 22 Pebruari 2019.
Dia mengakui, memang benar apa yang diangkat oleh dewan beberapa waktu lalu. Dan bukan hanya satu persoalan tetapi banyak hal yang menurut pandangan masyarakat melalui para dewan, yang tidak beres terjadi di dinas ini
Terus terang sejatinya saya baru mulai bertugas satu hari ini (Jumat 22 Pebruari 2019) walalupun sudah dilantik minggu lalu (Jumat 15 Pebruari 2019) jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Akan tetapi banyak persoalan sudah menanti. Baik soal pengelolaan dana BOS oleh kepala sekolah sesuau peruntukannya. Soal pembangunan Sarpras juga harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar. Demikian soal tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, soal tunjangan insentif Kesra dan lainnya. Itu persoalan-persoalan di luar dinas ini. Belum lagi soal tata laksana rumah tangga di dinas ini.
Soal pengelolaan dana BOS oleh kepala sekolah menjadi hal prioritas yang harus dibedah permasalahannya. Ada banyak oknum kepala sekolah yang tidak bekerja dengan hati. Mereka tidak bekerja ikhlas untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan aneka ragam masalah terkait dengan tata laksana pendidikan ini. Kesemua nantinya satu persatu saya panggil kepala bidangnya untuk menjelaskan gambaran-gambaran obyektifnya. Yang perlu dipertanggungjwabkan bukan hasil akhirnya saja. Akan tetapi mekanisme dan prosedur yang dibuktikan dengan bukti administrasi yang benar dan tepat (clear and clean).
‘Aroma Tak Sedap’ Tata Laksana Pendidikan di SMKN 5 Kupang
Seperti penegasan Kadis P dan K Provinsi NTT, Benyamin Lola bahwa walaupun aspek Tata Laksana Pendidikan hanya sebagai penunjang. Akan tetapi sangat menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan anak.
Pengelolaan dana BOS (bantuan operasional sekolah), sebut Benyamin, adalah salah satu perangkat tata laksana pendidikan yang harus dikelola secara baik dan benar sesuai dengan peruntukannya. Demikian juga pembangunan Sarpras harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang dan tepat.
