Disadari bahwa NTT baru terasa ada geliat pembangunan sarana prasarana/Sarpras dasar seperti jalan dan jembatan, kelistrikan, juga air bersih, mulai pasca terlepasnya Timor Timur dari pangkuan pertiwi. Isu perbatasan menjadi nilai jual sekaligus memantik pemerintah pusat menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk membangun Sarpras yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Jalan nasional dinaikkan statusnya ke jalan strategis nasional, panjang ruas jalan provinsi diperpendek sehingga menambah panjang ruas jalan nasional. Demikian juga status jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Sama halnya juga dengan kelistrikan serta pembangunan bendungan untuk kebutuhan irigasi pertanian dan air baku masyarakat.
Dan kesemuanya ini lebih menyata lagi ketika era Presiden Joko Widodo. Pasca Timor Timur berdiri sebagai Negara Republik Demokratic Timor Leste (RDTL), barulah NTT dipandang sebagai garda terdepan NKRI dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga titik perbatasan darat di Pulau Timor wilayah Timor Barat. Bahwa NTT juga dari sisi kemaritiman (perbatasan perairan laut) adalah berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan negara Australia. Dengan pulau-pulau yang berbatasan langsung laut itu adalah Timor (Timor Barat), Alor, Sumba, Sabu dan Pulau Rote. Karenanya NTT itu kini secara nasional bukan lagi dipandang sebelah mata dalam penerapan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Bahkan ditambah lagi dengan satu sebutan ‘berkelanjutan’. Atau dengan presisi sebutan, pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. +++ (bersambung ke Bagian 4)
