Asset Dinas Sosial NTT Amburadul

CNC KupangFAKTA lapangan menyebutkan terdapat banyak asset tanah dan bangunan milik pemerintah Provinsi NTT yang tersebar di kabupaten/kota, tidak terurus secara baik. Akibatnya disana-sini terjadi pengembangan dan perluasan (okupasi) dengan tanpa melalui aturan dan prosedur hukum yang jelas.

Hal ini terungkap ketika dilakukan rapat bersama antara Satpol PP dengan Dinas Sosial Provinsi NTT. Kepada citra news.com Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Drs.Welem Foni melalui Sekretaris Dinas, Harris Hamka membenarkan bahwa rapat tersebut terkait asset tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai Benny Hendrik.

“Benar kami lakukan rapat bersama dengan pihak Satpol PP NTT. Bahwa terjadi pengembangan oleh oknum anggota DPD NTT atas nama Benny Hendrik. Kami dari pihak dinas punya dokumen yang menyatakan kalau lokasi tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai  oleh benny Hendrik itu adalah milik Pemprov NTT. Namun pihak dinas tidak berwenang melakukan penertiban asset tersebut. Satpol PP lah yang punya kewenangan untuk menertibkannya,”kata Haris. (Baca juga : Tugas Utama Satpol PP Amankan Perda)

Menjawab upaya hukum yang dilakukan pihak dinas selaku pengguna asset, menurut Harris jika dalam upaya pendekatan persuasif oleh Satpol PP NTT itu tidak dindahkan maka mutlak perlu dilakukan tindakan represif atau tindakan hukum. Dengan dilakukannya proses hukum kepada para okupan dapat memberikan efek jera bagi para okupan lainnya. Bahwa adalah salah jika masyarakat melakukan okupasi lahan milik pemerinta, tandasnya. +++ marthen/citra news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *