“Kalau kita baca ini ranahnya sudah politik, mengajak pihak TNI untuk mengkampanyekan program pemerintah yang sudah dilakukan,” ungkap Arif.
Ia menganggap Jokowi tengah melancarkan gimmick politik. Jika gimmick itu dilakukan, TNI-Polri akan mengerjakan tugas di luar aturan UU yang terkesan aneh.
“Tugas TNI dalam UU sudah jelas bukan mengkampanyekan, tapi menjaga pertahanan. Bukan menyampaikan harga bawang sekian di era Jokowi. Bukan menyampaikan pemerintah Jokowi sudah membangun tol atau akses jalan,” ujarnya.
Sementara Peneliti Militer, Aris Santoso mengatakan, seharusnya Jokowi menyerahkan tugas sosialisasi capaian programnya pada lembaga lain, bukan TNI-Polri. Apakah lembaga negara yang lain sudah tak bisa diandalkan untuk sosialisasi capaian program dan kinerja Presiden Jokowi? Misalnya saja Kementerian Sekretariat Negara yang bisa dioptimalkan untuk memikul beban pemasyarakatan capaian program kerja pemerintah.
“Jangan diulang Orde Baru. Dulu kekuasaan tanpa batas, otoriter. Seperti Golkar itu kan ABG, ABRI, Birokrasi, Golkar. Jadi semua lini dipakai, sekarang tidak bisa, masing-masing punya domainnya,” kata Aris.
Aris menuturkan, di era Orde Baru pernah terjadi berbagai peristiwa yang hingga kini menjadi beban sejarah bagi ABRI. Salah satunya ketika Jenderal TNI Raden Hartono memakai baju Partai Golkar dan menyatakan dari dulu ABRI dukung partai itu.
“Itu dikritik habis. Emang waktu itu bisa karena partai berkuasa penuh, tapi itu menyakitkan, membebani. Jangan sampai diulang pengalaman Jenderal Hartono dulu ketika menjadi KSAD itu,” katanya.+++ cnc/tirto.id
Gambar : Presiden Joko Widodo, didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersiap memberikan pengarahan kepada siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis 23 Agustus 2018. Doc. CNC/ Antara-Hafidz M.A
