“Ini sebenarnya sekadar kewajiban moral agar tidak menimbulkan conflict of interest juga. Bagaimana dia (pejabat negara) bisa bilang masyarakat harus menukar dolar ke rupiah kalau dia tidak mencontohkan,”demikian Bhima seperti dilansir Tirto.id, Rabu pagi 5 September 2018.
Tak hanya menjadi contoh, Bhima mengatakan, pejabat yang menukarkan dolar AS akan menimbulkan rasa percaya di kalangan investor dan juga eksportir kalau nilai rupiah akan kembali menguat, meskipun hanya sebatas simbolisme moral.
“Eksportir, dia punya devisa hasil ekspor yang sebagian besar masih diparkir di bank luar negeri. Mereka malas membawa masuk ke Indonesia. Karena ada ketidakpercayaan terhadap rupiah juga,” kata Bhima menambahkan.
Kabinet Kerja “Beternak” Jutaan Dolar AS
Pendapat Bhima ini sejalan dengan banyaknya Menteri di Kabinet Kerja yang masih memiliki simpanan valas dolar AS. Dalam penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Menteri Kabinet Kerja yang disetor ke KPK, mayoritas di antara menteri dan mantan menteri masih banyak yang “beternak” dolar AS.
Thomas Trikasih Lembong misalnya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini memiliki simpanan dolar AS sebesar 7,8 juta dolar AS. Angka ini tercatat dalam LHKPN tertanggal 31 Agustus 2016, saat masih menjabat Menteri Perdagangan.
Selain Thomas, ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Berdasarkan LHKPN yang ia serahkan pada 12 Agustus 2015, politikus PDI Perjuangan ini diketahui memiliki simpanan dolar AS sebesar 7,5 juta dolar AS.
