Pertanyaan kritis para mahasiswa pun silih berganti soal kualitas data yang dimiliki instansi pemerintahan. Satu pertanyaan kritis yang dilontarkan seorang dosen dari STIKOM Kupang, bahwa banyak data yang dibutuhkan berbeda-beda hasilnya antara Data BPS dan Data Sektoral. Fakta ini menurutnya, sangat merugikan bagi mahasiswa untuk mendapatkan data yang berkualitas.
Kadis Maulaka menjelaskan, tidak semua data yang diminta diberikan. Ada dokumen yang tidak layak diketahui public tapi ada banyak data yang wajib diketahui public. Kalau data yang wajib diketahui public pun ada yang tidak sama. Antara data BPS (Badan Pusat Statistik) dengan data di sektoral berbeda.
“Perlu diketahui pihak BPS itu mengeluarkan sampel data. Tapi di intansi sektoral punya data data riil. Akan tetapi secara nasional biasanya yang dipakai adalah sampel data. Data manapun pasti yang dipergunakan adalah Sample Data bukan Riil Data,”tegasnya.
Pertanyaan lain yang juga mencuat adalah Desa Digital. Soal tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat. Menurut Maulaka, seuai tunutan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (keterbukaan Informasi) dan dipertegas lagi dalam Perpres, maka wajib hukumnya bagi warga desa untuk mengakses informasi mengenai pembangunan yang terjadi di desanya.
Oleh karena itu ada beberapa kabupaten di Provinsi NTT terbangun Desa Digital. Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ada 21 Desa Digital. Juga terbangun di Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan), manggai, Sumba Barat, dan beberapa lainnya.
Tujuannya adalah agar informasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa juga bisa diakses masyarakat desa. Terutama dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke masing-masing desa di tanah air. Ada sebagian dana desa juga untuk membangun infrastruktur komunikasi ini. Guna mendukung Desa Digital menuju Revolusi Industri Four Point Zero.
“Terkait kualitas data Provinsi NTT memiliki pusat informasi data, yakni NTT Satu Data. Memang diakui dalam kesediaan SDM dan infrastruktur ada tantangan. Tetapi jangan menyerah. Dengan adanya dana desa ini justeru menjadi peluang untuk membangun infrastruktur komunuikasi. Jadi sesungguhnya Desa Digital ini adalah sebuah gerakan moral untuk kita mulai berbenah diri menuju Revolusi Industri Four Point Zero,” tandasnya. +++ marthen/citra-news.com
