Menurutnya, ada fakta miris yang terjadi di Kota Kupang dimana guru swasta dapat honor bulanan Rp 250.000 dan sudah setahun belum dibayarkan. Ini baru sekolah swasta di ibukota provinsi yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan provinsi. Bagaimana lagi kalau sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah terpencil. Bukankah fakta ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula?
Juga masih cukup tinggi perpindahan guru dari sekolah swasta (guru negeri diperbantukan) baik karena kecukupan jam mengajar/sertifikasi maupun oleh pemerintah karena alasan UU ASN. Berikut, realisasi dana BOS sering terlambat dan berdampak pada pembelajaran sekolah. Akuntabilitas dana BOS juga masih sangat rendah.
“Ini semua bagi BMPS NTT melihatnya sebagai persoalan yang membutuhkan pembenahan-pembenahan ke depannya. Karena kalau kita berbicara soal mutu pendidikan maka semua kekurangan yang ada ini merupakan mata rantai yang berdampak pada konstannya mutu pendidikan di NTT. Secara nasional NTT tetap konsisten pada urutan terbelakang dari 33 provinsi di Indonesia. Kondisi ini seolah hilang dalam derap perubahan,”ungkap Winston.
Walau demikian BMPS NTT percaya pemerintah akan tergerak hatinya membangun pendidikan secara berkeadilan. Program pemerintah di sector pendidikan telah menggagas terkait kesejahteran guru swasta dan negeri menjadi setara dalam APBD 2020 (insentif transportasi dan lain-lain).
Menjadi harapan dan proyeksi 2020 dari BMPS NTT juga mendukung Gubernur dan DPRD NTT agar perjuangkan urusan guru menjadi urusan pemerintah pusat. Gaji semua guru dibayar dari APBN. Sekaligus kita (BMPS NTT, red) mendesak Gubernur NTT agar membuat kebijakan yang melindungi sekolah swasta dengan dua kebijakan kunci yakni, tidak menarik guru negeri dari sekolah swasta dan mendukung penempatan guru negeri atau ASN di sekolah swasta.
“Menjadi harapan kita di tahun 2020 atau dalam koridor pembangunan pendidikan kekinian, BPMS NTT mendukung gagasan Menteri Pendidikan RI, NADIEM agar 4 (empat) prinsip ‘Merdeka Belajar’ diterapkan sepenuhnya dengan alokasi anggaran prioritas dari APBD NTT dan APBD kabupaten/kota pada tahun 2020,”ungkap anggota Partai Demokrat ini. +++ marthen/citra-news.com
