AWPI Jembatan Informasi Publik Era Milenial

Setiap orang berhak menyampaikan pandangan, ide atau gagasan dan pendapat. Serta bethak memperoleh informasi dari segala jenis saluran informasi, baik melalui media cetak, media elektronik, dan media cyber.

Citra-News.Com, KUPANG – KETUA DEWAN Pmpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPD AWPI NTT). DR. SEMUEL Haning, SH, mengatakan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Baik ia peroleh melalui media cetak elektronik, ataupun melalui media cyber (media online/portal berita).

“Hak dan kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dimaksud telah dilindungi oleh undang-undang. Yaitu UUD 1945 Pasal 28 huruf F.,” ucap Sam di Kupang, Jumat 4Juni 2021

Isi dari UUD 1945 pasal 28F, lanjut dia, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Jenis saluran informasi yang dimaksud adalah media massa cetak, elektronik, atau informasiyang diperoleh dari media cyber (media online/portal berita)

Sang pengacara handal ini menjelaskan, terbentuknya Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) adalah bagian integral dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sebagai wadah organisasi yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi, kata Sam Haning, AWPI diharapkan menjadi jembatan penghubung sekaligus ikut mengawal kebebasan pers (pers guard) yang bertanggungjawab, sesuai dengan amanat Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) indonesia.

Hal prinsip yang menjadi pertimbangan terbentuknya UU Pers, diantaranya  kebebasan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 (juncto pasal 28F) harus dijamin.

Mendaras pada hal prinsip tersebut diatas, sambung dia, maka kami merasa terpanggil untuk turut mengawal masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya sesuai amanat UUD 1945 pasal 28F.

“Keterpanggilan ini diamini organisasi yang bernama AWPI. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kami diberi mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Profesioal Indonesia (DPP AWPI) menjadi pengurus AWPI tingkat Provinsi, dengan sebutan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Dan saya dipercayakan sebagai Ketua DPD AWPI Provinsi NTT,” jelas Sam.

Adapun Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD AWPI tingkat Provinsi NTT diterbitkan oleh DPP AWPI, ditetapkan di Jakarta tanggal 21Mei 2021 dengan Nomor: 196/SK/KII-JB-53/ES/D/DPP-AWPI/V/2021. Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2021 – 2026..

Menjawab program kerja DPD AWPI NTT, Ketua Yayasan UPG 1945 Kupang ini mengatakan, setelah mendapat mandat kami bentuk pengurus organisasi ini. Didalamnya ada Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus. Juga dilengkapi biro-biro dalammana masing-masing biro harus menyusun program kerja.

Sam juga mengingatkan para pengurus untuk bekerja maksimal sesuai bidang tugasnya masing-masing. Hasil laporan dibuat aecara berkala dan dilaporkan ke DPP AWPI, pinta dia.

Bentuk DPC AWPI Kabupaten/Kota

Dalam rapat perdana DPD AWPI NTT yang digelar di Aula UPG’45 Kupang, Sam Haning yang saat ini menjabat Komisaris Utama PT Flobamor menjelaskan, struktur dan program kerja DPD AWPI NTT.

“Kita punya program dan rencana kerja ke depannya. Diantaranya pembentukan DPC AWPI di kabupaten/kota se-provinsi NTT. Kemudian pelatihan jurnalistik. Itu hal penting, karena menyangkut profesionalitas wartawan dalam mengeksplorasi informasi publik,”kata Sam dalam Rapat di Aula UPG’45 Kupang, Jumat 4 Juni 2021.

Di era milenial saat ini komunikasi dan informasi sulit dibendung. Keterbukaan informasi dan komunikasi publik ini kemudian menjadi sasaran pers dan disalurkan melalui media massa. Entah media cetak, elektronik, juga media cyber.

Dikataknnya, Spirit AWPI adalah mengawal kebebasan pers (pers guard) sesuai UU Pers No. 40/1999. Di era milenial saat ini kebebasan pers sulit dibendung. Semua komunikasi dan informasi telah dikemas para jurnalis  menjadi berita dan dipublikasikan secara meluas. Yang sudah tentu tidak  mengesampingkan azas,  prinsip,  dan etika pers.

 

Menurut dia, para pekerja pers (wartawan/jurnalis) adalah kelompok cendekiawan dan juga sebagai pilar keempat di NKRI.

Kebebasan pers dijamin dijmin eksistensinya oleh negara. Meski demikian kebebasan yang bertanggungjawab sesuai dengan aturan dan KEJ Indonesia.

“Pers yang profesional dan bertanggungjwab itulah yang menjadi spirit AWPI,”tandasnya.

Dia menambahkan, setelah badan penguris DPD AWPI dilantik, semua lini mwnyusun program kerja.

“Perlu ada program pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan (UKW) .  Saat pelaksanan pelatihan jurnalistik dan UkW pihak yang sudah pasti tetlibat langsung adalah Dewan Pers,” kata Sam.

Dalam rapat perdana Sam juga menyampaikan tentang pelantikan badan pengurus DPD AWPI NTT. Dia berencana akan menghadirkan, Gubernur dan jajaran Forkompinda tingkat Provinsi NTT.

“Sebelum pelantikan pengurus DPD AWPI NTT, kita lakukan audiens dengan Gubernur NTT,. Kapan waktunya itu nanti kita koordinasi dengan Biro Administrasi Pimpinan,”pungkasnya. +++ citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *