Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat memimpin RUPS Bank NTT di Lingko Meeting Room, Sudamala Resorts Labuan Bajo, Kamis 17 Maret 2022. Doc. citra-news.com/humas bankntt
RUPS ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai Pemegang Saham Pengendali. Dan dihadiri sebagian besar pemegang saham. Sementara dari pihak Bank NTT, hadir seluruh komisaris dan direksi.
RUPS ini berlangsung di Lingko Meeting Room, Sudamala Resorts Labuan Bajo, Kamis 17 Maret 2022. Sementara RUPS Luar Biasa (LB) Tahun 2022 dilangsungkan satu jam setelah RUPS TB 2021.
Diketahui giat RUPS tidak hanya berlangsung secara tatap muka namun panitia juga menyediakan layanan Daring bagi pemegang saham. Oleh karena beberapa kendala hingga peserta tidak sempat hadir.
Ada tiga agenda penting yang dibahas dalam RUPS-TB 2021. Yaitu laporan pertanggungjawaban direksi atas penyelenggaraan perseroan tahun buku 2021. Dan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengawasan tahun Buku 2021. Serta penetapan pembagian laba tahun buku 2021.
Dalam surat undangan bernomor : 439/DIR/III/2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Harry Alexander Riwu Kaho ini pun membahas agenda lain yang tak kalah penting bagi kinerja perusahaan kedepan. Yakni, laporan rencana kerja dan anggaran tahun buku 2022 – 2024, termasuk persetujuan untuk penjualan agunan yang diambil alih (AYDA).
Begitu pula, penunjukan dan penetapan kantor akuntan publik untuk pelaksanaan audit tahun buku 2022, serta penyisihan biaya jasa produksi tahun buku 2022; serta penawaran saham, pengesahan terhadap tambahan modal dalam bentuk aset dan tambahan modal dalam bentuk uang (termasuk setoran modal per Januari dan Februari Tahun 2022).
Juga pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui penambahan modal tahun buku 2022 dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
Sementara dalam RUPS Luar Biasa tahun 2022, para pemegang saham membahas dua agenda yang tak kalah penting seperti penegasan kepada seluruh Pemegang Saham terkait peningkatan modal inti minimum Rp 3 triliun sampai dengan tahun 2024.
