Kalau yang terjadi di SMKN Wulanggitang Kabupaten Flores Timur, tegas dia, sudah diputuskan untuk mengikuti ujian susulan. Kalau di SMKN 1 Kota Kupang masih diupayakan, karena status data kosong (blank). Mudah-mudahan tidak ujian susulan. Sedangkan UNBK Sesi II dan Sesi III berjalan dengan menggunakan server cadangan.
Dalam penyelenggaraan UNBK ini dukungan utamanya adalah PT Telkomsel dan PT PLN. Kerjasama ini diharapkan bisa berjalan dengan baik. Berikut juga para Proctor kita yang dilatih di setiap sekolah. Namun ke depannya para Proktor lebih meningkatkan ketrampilannya (kapabilitas) agar permasalahan-permasalahan serupa bisa diminimalisir.
Pelaksanaan UNKB tahun 2018 mengalami peningkatan di Provinsi NTT. Tapi secara nasional kita masih dibawah soal jumlah sekolah yang ikut UNBK. Saat ini (tahun 2018) sudah 17 provinsi yang sudah 100 persen UNBK. Artinya 17 provinsi di Indonesia sudah 100 persen UNBK sedangkan NTT baru setengahnya, walaupun jumlah sekolahnya mengalami peningkatan ari tahun 2017. Tetapi kalau dibandingkan secara nasional maka jumlah sekolah UNBK di NTT masih berada dibawahnya.
Nah, ini menjadi tantangan kita di tahun 2019, sambungnya. Karena ketentuannya tahun 2019 seluruh sekolah wajib UNBK. Mengapa UBK. Karena dari segi biaya itu lebih murah ketimbang UNKP. UNKP kan harus cetak soal, distribusi soal, pengamanannya, pemeriksaannya sampai pada pemindaian dan koreksi. Kalau UNBK palingan drop scoringnya. Dalam mana nilai dari komputer diberi skor. Sehingga diharapkan seluruh sekolah harus memiliki peralatan yang ada demi menekan biaya.
Keuntungan lain dari UNBK adalah kebocoran soal bisa ditekan (meminimalisir kebocoran soal). Juga sekolah bisa pinjam laptop yang dimiliki siswa setelah diinstal ulang .
Untuk kebutuhan peralatan UNBK ini bapak Gubernur sangat mendukung dengan penyediaan dana APBD. Selain dana Dekon dan dana-dana dari Komite juga dana BOS. Langkah yang dilakukan pusat adalah antara SMA dan SMK berbeda jadwal UNKP dan UNBK. Supaya SMK bisa mengunakan fasilitas yang dimiliki SMA. Jadi saling membantu untuk mengisi kekurangan peralatan kekurangan kumputer, server dan lain-lainnya.
“Mudah-mudahan dengan strategi ini di tahun 2019 seluruh sekolah di NTT akan melaksanakan UNBK. Kalau seluruh sekolah UNBK tentu yang kita antisipasi nanti di masalah jaringan. Karena penggunaan frekwensi di jam yang sama pasti akan semakin tinggi. Karena semakin tinggi frekwensi masuk maka salah satu penyebab jebolnya peralatan. Tapi kami jadikan ini sebagai pengalaman untuk UNKP dan UNBK untuk SMA nantinya. Bahkan jadi pelajaran di tahun 2019, karena tahun ini kami belajar dari tahun lalu. Tentunya kami berterimakasih dukungan pihak Telkomsel dan PLN, masyarakat serta media massa,”paparnya.
Terkait pengadaan peralatan yang ada, jelas Alo, adalah bantuan pusat melalui dana dekon. Ada yang dari APBD I ketika peralihan kewenangan dimana SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi, pemerintah provinsi NTT sudah intervensi. Akan tetapi ada yang disediakan pihak sekolah juga dana BOS ada item yang digunakan untuk beli IT. Juga dana dari Komite sekolah. Sehingga total server lokal yang digunakan atau yang dibeli oleh sekolah 321 server utama dan server cadangan. Dan ini bisa akan digunakan untuk kebutuhan selanjutnya.
Apakah permasalahan kelistrikan dan jaringan telkomsel sudah jauh-jauh hari pihak Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi? Menurut Alo, karena ujian ini bersifat nasional maka pihak Kemeterian Pendidikan sudah lakukan kerjasama dengan pihak PT PLN dan PT Telkomsel. Demikian juga di NTT kita sudah surati dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan UN. Hanya karena kondisi masing-masing daerah berbeda maka jaringan internet dan pusat pembangkit tenaga listrik juga masalahnya bervariasi. +++ cnc1
