Beberapa kawasan potensial pengembangan garam dimaksud, sebut Rebo, diantaranya di Kabupaten Malaka dengan luasan lahan lebih kurang 1000 hektar. Saat ini sedang diuji coba sekitar 700 hektar. Di Wini Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan di Bena Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sedang dalam tahapan pembebasan lahan.
“Berbicara soal lahan usaha apapun dan dimanapun d NTT ini, investor seringkali menghadapi permasalahan soal status tanah ulayat (tanah suku). Sehingga Kemenko Maritim mengingatkan agar pemerintah daerah dan pihak Badan Pertanahan Nasional segera melakukan pemetaan dan sertifikasi lahan pengembangan garam. Juga selalu melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat,”kata Rebo.
Di Mbay Kabupaten Nagekeo investor membangun pabrik pengolahan dan menyerap garam yang dihasilkan masyarakat. Sementara industri garam di Kabupaten Sabu Raijua dibangun oleh Pemda. Hasil produksinya sudah dipasarkan dan diekspor ke luar negeri. Di Kabupaten Rote Ndao lahan garam yang tenga dikembangkan seluas 50 hektar.
