Untuk kebutuhan pembeli/pasar, yang paling diminati adalah hasil kelor dari lahan organic. Artinya jangan ada residu kimia sehingga dilakukan pengembangan terbatas berkelanjutan. Dengan asumsi setiap bulan panen daun menghasilkan 10 ton bubuk daun kering per bulan. Untuk dapat menghasilkan 10 ton bubuk daun kelor kering membutuhkan luasan area tanaman kelor 40 – 60 hektar.
“Sesungguhnya kita pakai skala 40 hektar akan tetapi ada kemungkinan kerusakan yang tak terduga sehingga diperkirakan sampai 60 hektar. Nanti ketika ini sudah bisa menghasilkan sesuai target maka selanjutnya akan kelipatan dari yang ada,” kata Anis.
Untuk skala ini lanjut Anis, Dinas Pertanian NTT membangun demplot di 3 lokasi di Kabupaten Kupang. Yakni di Oeteta dan Pitani masing-masing seluas 3 hektar; dan di Oefafi seluas 2 hektar. Dari luasan total 8 hektar inilah pada awal musim hujan (sekitar November 2018) dilakukan pencanangan Gerakan Revolusi Hijau (GRH). Sehingga 30.000 anakan kelor yang dikembangkan pihak dinas akan ditanam di Kabupaten Kupang di lokasi GRH dimaksud.
Pola kedua, lanjut Anis, yaitu Pola PLASMA dimana dilakukan pengembangan secara missal oleh masyarakat dengan system budidaya Tanaman Lorong atau ALEOKROPING. Misalkan dengan jarak tanam yang sama 1 x 1 meter maka dalam 1 hektar bisa ditanami sekitar 400 pohon.
Untuk pola ini selain untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga juga sebagian dijual daun basah atau daun kering tergantung permintaan pembeli. Namun dengan harga yang bervariasi, misalkan daun kering seharga Rp 50.000 perkilonya kemungkinan daun basah harga sekitar Rp10.000 sampai 15.000-an. Juga masyarakat bisa menjual biji kelor.
Menjawab wartawan apa yang dibuat dinas pertanian dalam menjawab tekad Gubernur VIKTOR dan Wagub JOSEF, mantan Penjabat Bupati Ngada itu, mengatakan Dinas Pertanian NTT sedang melakukan Grand Design dan Road Map untuk menmdukung Pola tanam Kelor secara intensif. Juga mengirim 100 petani melakukan pendidikan dan pelatihan di Blora Jawa Timur. Serta menyediakan 100 tenaga pendamping.
