RENTAN Hama Jika KELOR Ditanam MONOKULTUR

Oswaldus : Semua jenis tanaman pertanian apapun jenisnya rentan terhadap hama dan penyakit. Tidak terkecuali tanaman kelor (Marungga), jika tanaman ini dikembangkan atau dibudidayakan secara monokultur.

Kupang, citra-news.com – DITENGARAI salah satu masalah yang dihadapi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah gizi buruk dan stunting yang terkait ketersediaan pangan bergizi.

Demikian antara lain beberapa point pendapat akhir Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi NTT terhadap Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Senin 19 November 2018.

Terkait ketersediaan pangan bergizi Fraksi Partai Nasdem mendorong pemerintah terutama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan Gerakan Pengembangan Kelor bersama masyarakat di seluruh wilayah NTT, sebagai sumber pangan bergizi dengan mengalokasikan anggaran yang memadai.

Menghadapi musim hujan saat ini, Fraksi Partai Nasdem juga mendorong pemerintah untuk segera mendistribusikan bibit tanaman unggul dan pupuk agar tidak terlambat sebagaimana dikeluhkan oleh para petani selama ini.

Mendukung pendapat Fraksi Partai Nasdem ini, Sekretaris Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD Provinsi NTT, Ir. Oswaldus, M.Si mengatakan, para petani kita menghadapi masalah berantai khususnya dalam hal produksi dan produktivitas bahan pangan.

“Para petani kita selama ini mengeluhkan soal  kelangkaan bibit atau benih dan pupuk. Terutama semua jenis pupuk bersubsidi serta obat pembasmi hama (pestisida). Jika permasalahan ini dapat teratasi maka kita akan kecukupan pangan,”ungkap Oswaldus saat ditemui citra-news.com di ruang Komisi II DPRD Provinsi NTT, Jumat 16 November 2018.

Menurutnya masalah kelangkaan pupuk dan benih di Provinsi NTT adalah masalah berantai yang berawal dari ulah anggota DPRD yang tidak mengawalnya secara baik. Sesungguhnya pupuk tidak langka. Yang langka adalah anggota dewan yang tidak sering ke lapangan untuk mengontrol realisasi dari RDKK (Rencana Detail Kebutuhan Kelompok) yang diajukan kelompok tani. Ditambah lagi dengan mental anggota dewan yang turun ke masyarakat hanya jelang Pemilu.

“Nah ketika RDKK tidak difasiltasi oleh anggota DPRD akibatnya proses RDKK ini menjadi terlambat bahkan tidak ada. Ketersediaan di masyarakat sangat bergantung pada RDKK yang diajukan kelompok. Dari RDKK itulah diketahui tersedia tidaknya benih dan pupuk,”tegasnya.

Tanaman Monokultur Rentan Hama

Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Ir. Yohanis Tay Ruba, M.Si mengatakan, selaku dinas teknis pihaknya mengimplementasikan  tekad pemerintah provinsi NTT saat ini adalah Gerakan Revolusi Hijau. Dimana dilakukan pengembanan tanaman kelor (moringa) secara massif di seluruh wilayah NTT.

Dalam implementasinya, sebut Anis, dilakukan 2 (dua) pola. Pertama, Pola INTI dimana dilakukan secara intensif dengan tanaman monokultur. Artinya dalam satu kawasan dengan luasan misalnya 1 hektar hanya ditanami  Kelor sebanyak 1000 pohon dengan jarak tanam 1 x 1 meter. Tujuannnya untuk panen daun.

Untuk skala ini lanjut Anis, Dinas Pertanian NTT membangun demplot di 3 lokasi di Kabupaten Kupang. Yakni di Oeteta dan Pitani masing-masing seluas 3 hektar; dan di Oefafi seluas 2 hektar. Pola kedua, yaitu Pola PLASMA dimana dilakukan pengembangan secara massal oleh masyarakat dengan system budidaya Tanaman Lorong atau ALEOKROPING. Misalkan dengan jarak tanam yang sama 1 x 1 meter maka dalam 1 hektar bisa ditanami sekitar 400 pohon.

Untuk pola ini selain untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga juga sebagian dijual daun basah atau daun kering tergantung permintaan pembeli. Namun dengan harga yang bervariasi, misalkan daun kering seharga Rp 50.000 perkilonya kemungkinan daun basah harga sekitar Rp10.000 sampai 15.000-an. Juga masyarakat bisa menjual biji kelor.

Menanggapi hal ini, Oswaldus mengatakan sebagai wakil rakyat dia sangat mendukung upaya baik dari pemerintah untuk membudidayakan tanaman kelor. Tapi Dinas Pertanian dalam mensosialisasikan tekad pemerintah NTT ini tidak hanya memandang sisi positif saja. Ada juga sisi negatifnya jika tanaman kelor ini ditanam secara monokultur.

“Sisi negative dari pengembangan tanaman secara monokultur adalah rentan akan hama dan penyakit tanaman. Semua jenis tanaman pertanian tidak ada yang kebal terhadap hama dan penyakit Apalagi dalam satu kawasan itu hanya ditanami kelor saja. Justru dengan pola inti seperti ini akan mudah terkena hama dan penyakit,”tegas Oswaldus.

Oleh karena itu Oswaldus menyarankan jika dengan pola Inti maka perlu ada perlakuan khusus. Artinya harus dilakukan pengawasan secara intensif. Untuk itu diperlukan optimalisasi fungsi PPL pertanian. Atau perbanyak jumlah tenaga kerja untuk mengelola tanaman kelor.

Hal lain yang penting dijaga adalah soal produksi kelor yang juga dari lahan organic.  Juga stand by pabrik pengolahan produksi daun kelor. Sehingga produk yang dihasilkanpun benar-benar organic. Karena hampir pasti jika pabrik pengolahannya ada di provinsi lain maka produk olahan kelor bisa saja sudah terkontaminasi bahan kimia. +++ cnc1

Gambar : Ir. Oswaldus, M.Si, anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *