Berbicara tentang pariwisata yang versi pemerintah saat ini sebagai prime mover ekonomi NTT sekaligus menjadi misi program pembangunan NTT, Jhon menjelaskan sebagai wakil rakyat kami di DPR sangat mendukungnya.
“Tapi perlu diingat pemerintah dalam mengaplikasikan produk dari objek-objek pemajuan kebudayaan di daerah NTT, diminta jangan menghilangkan pakemnya. Karena pakem itu sesungguhnya roh, ilham, dan titisan leluhur orang NTT, ”ucap Jhon.
Bentuk dukungan DPR, sambung dia, berupa Perda Inisiatif. Dimana saat ini khususnya terkait dengan hak cipta dari objek-objek pemajuan kebudayaan di daerah NTT ini, kami (anggota DPRD NTT,red) sedang menggodok Ranperda-nya. Soal produk dan aturan main secara teknisnya di aras masyarakat, itu menjadi kewenangan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota,red).
Diuraikannya, ada tiga Ranperda yang digodok Komisi 5 DPRD NTT. Masing-masing Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan, Perlindungan Anak, dan Ranperda tentang Pengembangan Budaya Literasi. Dalam kaitannya dengan dunia pariwisata, tiga Ranperda tersebut sangat bertalian dan bersinggungan satu sama lain.
Berbicara Pariwisata kita bicara soal daya tarik. Maka objek-objek pemajuan kebudayaan di daerah seperti Kain Tenun dengan motif dan coraknya dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Atau Cagar Budaya, Artefak, Olahraga Tradisional, Kesenian Rakyat, dikreasikan sedemikian rupa hingga menghilangkan keasliannya. Dengan harapan semakin banyak turis (wisatawan) datang berkunjung akan semakin besar income daerah. Dan sudah tentu menumbuhkan PAD. “Nah dengan adanya tiga Perda Inisiatif ini menjadi guideline aturannya. Karena kesemuanya menyangkut kehidupan sosial budaya masyarakat NTT nan asli untuk dipertahankan secara turun-temurun. Itulah yang maksudkan dengan pakem budaya,” tandasnya.
Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi NTT ini menyebut salah satu objek budaya Kain Tenun contohnya, pemerintah (eksekutif, red) dalam mengeksekusi pemanfaatannya melalui upaya-upaya cerdas. Diantaranya, pemerintah diminta menginternalisasikan nilai budaya dalam motif dan warna kain tenun; Inovasi kain tenun itu melalui pengayaan motif dan warna; Peningkatan adaptasi kain tenun dalam perubahan melalui penggunaan alat dan bahan yang ramah lingkungan. Serta perlu adanya kolaborasi lintas kabupaten/kota untuk inovasi dan penggunaan kain tenun.
Mengapresiasi Lompatan Maju dari Gubernur VIKTOR
Jhon Rumat yang juga Wakil Ketua DPD ASITA Provinsi NTT memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTT. Dia menyatakan, adalah sebuah langkah maju dari pemerintah NTT saat ini sebelum penomoran Perda. Bahwa pemerintah telah mengeluarkan edaran mewajibkan para pegawai untuk mengenakan kain tenun.
Sebagai anggota legislative, kata dia, kita juga tidak menutup mata akan beberapa langkah maju yang sudah dilakukan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Sebelum penomoran Perda Inisiatif soal objek kebudayaan kain tenun, pemerintah daerah telah mewajibkan para pegwai mengenakan kain tenun.
Kika : JOHN Rumat dan ilustrasi ajakan Gubernur VIKTOR Bungtilu Laiskodat (ke-2 dari kiri) bersama-sama membangun pariwisata NTT. Doc.marthen radja/citra-news.com
“Saya kira kita harus gentlemen menilai bahwa sudah ada beberapa lompatan kemajuan yang dilakukan pemerintah saat ini. Terlepas dari ‘warna’ politik kita berbeda tapi rakyat sudah merasakan asas manfaatnya. Sudah tentu rakyat bangga dan mau mempertankannya untuk periode berikutnya,”ketusnya.
Terlepas dari bicara soal rancangbangun politik pada masa mendatang, tambah Jhon, bahwa bentuk dukungan politik DPRD NTT adalah membuat Perda Inisiatif terkait objek kebudayaan daerah. Praktisnya, janji politik yang berbuah kenyataan. Jadi tidak sekadar tebar janji manis alias lip service seperti yang dikta orang.
Dalam pembuatan Perda ini kita menelisik sampai pada hal-hal yang dipandang kecil nilainya. Tapi sesungguhnya bermanfaat besar bagi generasi mendatang. Lagi-lagi Jhon mencontohkan kesenian tradisional Tari Caci. Sesungguhkan dipersembahkan pada acara-acara adat di masyarakat Manggarai.
