Soal PAKEM Budaya, Ini Seruan Bunda JULIE Laiskodat dan JOHN Rumat

YOHANIS Rumat, SE, saat diwawancarai awak citra-news.com di bilangan Jl. Polisi Militer Kupang, Timor-NTT, Jumat 16 Oktober 2020. Doc. marthen radja/citra-news.com

Kemajuan teknologi industri saat ini nyaris melumpuhkan upaya mempertahankan hak-hak inovatif masyarakat. Tuntutan hak cipta atau hak paten yang sudah dimiliki masyarakat secara turun temurun, seakan menguap begitu saja. Lantaran tidak ada produk hukum yang memayunginya. Lalu apa kerja para wakil rakyat di pusat dan daerah?

Citra-News.Com, KUPANG –  PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) memiliki serentetan objek kebudayaan. Sayangnya, potensi kebudayaan yang sangat potensial ini, nyaris dilumpuhkan oleh arus kemajuan teknologi industry dan pasar bebas (pasar global).  Akibatnya secara ekonomi sangat merugikan masyarakat lokal. Juga nilai keaslian(pakemnya) sudah bergeser.

Bahwa memiliki Hak Paten atau Hak Cipta yang diinginkan masyarakat NTT selama ini menguap begitu saja. Corak dan motif tenun ikat yang sudah sekian lama dicaplok orang luar,. Masyarakat pun resah setelah memenandang  pemerintah dan anggota DPR pun terus membungkam. Lalu apa kerja pemerintahan di daerah?

Menghadapi kondisi nan paradoksal yang sudah lama bertahan ini eksekutif (pemerintah) dan anggota legislatif (DPR/DPRD) di Provinsi NTT kini baru menyadari kalau salah satu penyebab minimnya pendapatan daerah adalah ketidakmampuan para pihak dalam menjaga dan mempertahankan objek kebudayaan di daerah.

Menggelitik soal hak paten/hak cipta anggota DPR dan pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 baru merancangbangun produk hukum dari objek-objek pemajuan kebudayaan dimaksud. Objek pemajauan kebudayaan dimaksud adalah Kain Tenun, Artefak, Cagar Budaya, Olahraga Tradisional, dan Kesenian Rakyat.

JOHN Rumat (kiri) dan Bunda JULIE Laiskodat berkomitmen bersama-sama membangun produk kebudayaan NTT. Doc.marthen radja/citra-news.com

“Kami dari anggota DPRD Provinsi NTT khususnya dari Komisi 5 tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Salah satu Ranperdanya soal Objek Pemajuan Kebudayaan. Dalam hubungannya dengan dunia kepariwisataan sesungguhnya ada tiga Ranperda yang saling bersinggungan. Yakni Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan, Ranperda Perlindungan Anak, dan Ranperda tentang Pengembangan Budaya Literasi. Dan ini menjadi tugas Komisi 5 untuk mengkaji dan mensosialisasikannya ke tengah masyarakat,”beber YOHANIS Rumat, SE saat ditemui awak citra-news.com di Kupang, Jumat 16 Oktober 2020.

Menurut Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi NTT ini, Provinsi NTT dengan serentetan potensi kebudayaan sesungguhnya mampu mendongkrak pendapatan daerah. Akan tetapi karena tidak memiliki payung hukum yang jelas maka keluhan soal hak paten/hak cipta terus menggantung. Padahal jika objek-objek pemajuan kebudayaan ini diatur dalam perundangan-perundangan yang baku maka niscaya bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

John menyebutkan, kain tenun, kesenian rakyat, artefak, cagar budaya, dan olah raga tradisional adalah objek-objek kebudayaan, yang saat ini sudah bergeser nilai keasliannya. Contohnya, motif dan corak kain tenun ikat NTT sudah pesat berkembang diluar sana. Tari Caci dari Manggarai Flores sudah dimodifikasi baik gerak tarinya maupun irama gong gendang serta assesoris yang dikenakan penari, jelas Ketua DPC Partai Kebangkitan Banga (PKB) Kabupaten Manggarai Timur ini.

Sebagai wakil rakyat NTT, ucap dia, kami sangat menyadari kalau warga masyarakat kita mengeluhkan soal hak cipta mereka sudah dicaplok orang-orang luar NTT. Bahwa kesenian tradisional, seni tari misalnya telah dimodifikasi menjadi tarian modern dengan pakaian dan asesoris ala era milenial saat ini. Dan hal-hal lain yang menyangkut pemajuan kebudayaan dimaksud. Ini semua dengan leluasanya bergerak lantaran tidak ada jaminan hukum yang mengaturnya, tegasnya berulang.

Untuk itu DPRD Provinsi NTT berinisiasi membuat payung hukum yang jelas berupa Peraturan Daerah (Perda). Tujuannya untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang menjadi warisan leluhur secara turun-temurun. Dan masyarakat dapat manfaatnya secara ekonomis.

Menyoroti soal hak cipta atau hak paten masyarakat lokal yang sudah lama menggema di ruang public ini, lagi-lagi DPR diminta beri bukti dan bukan janji politik sekadar lip service. Kepada awak citra-news.com, Jhon-demikian ia akrab disapa menjelaskan, saat ini anggota DPRD NTT khususnya Komisi 5 sedang merancangbangun 3 (tiga) Ranperda sekaligus.

Berbicara tentang pariwisata yang versi pemerintah saat ini sebagai prime mover ekonomi NTT sekaligus menjadi misi program pembangunan NTT, Jhon menjelaskan sebagai wakil rakyat kami di DPR sangat mendukungnya.

“Tapi perlu diingat pemerintah dalam mengaplikasikan produk dari objek-objek pemajuan kebudayaan di daerah NTT, diminta jangan menghilangkan pakemnya. Karena pakem itu sesungguhnya roh, ilham, dan titisan leluhur orang NTT, ”ucap Jhon.

Bentuk dukungan DPR, sambung dia, berupa Perda Inisiatif. Dimana saat ini khususnya terkait dengan hak cipta dari objek-objek pemajuan kebudayaan di daerah NTT ini, kami (anggota DPRD NTT,red) sedang menggodok Ranperda-nya. Soal produk dan aturan main secara teknisnya di aras masyarakat, itu menjadi kewenangan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota,red).

Diuraikannya, ada tiga Ranperda yang digodok Komisi 5 DPRD NTT. Masing-masing Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan, Perlindungan Anak, dan Ranperda tentang Pengembangan Budaya Literasi. Dalam kaitannya dengan dunia pariwisata, tiga Ranperda tersebut sangat bertalian dan bersinggungan satu sama lain.

Berbicara Pariwisata kita bicara soal daya tarik. Maka objek-objek pemajuan kebudayaan di daerah seperti Kain Tenun dengan motif dan coraknya dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Atau Cagar Budaya, Artefak, Olahraga Tradisional, Kesenian Rakyat, dikreasikan sedemikian rupa hingga menghilangkan keasliannya. Dengan harapan semakin banyak turis (wisatawan) datang berkunjung akan semakin besar income daerah. Dan sudah tentu menumbuhkan PAD. “Nah dengan adanya tiga Perda Inisiatif ini menjadi guideline aturannya. Karena kesemuanya menyangkut kehidupan sosial budaya masyarakat NTT nan asli untuk dipertahankan secara turun-temurun. Itulah yang maksudkan dengan pakem budaya,” tandasnya.

Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi NTT ini menyebut salah satu objek budaya Kain Tenun contohnya, pemerintah (eksekutif, red) dalam mengeksekusi pemanfaatannya melalui upaya-upaya cerdas. Diantaranya, pemerintah diminta menginternalisasikan nilai budaya dalam motif dan warna kain tenun; Inovasi kain tenun itu melalui pengayaan motif dan warna;  Peningkatan adaptasi kain tenun dalam perubahan melalui penggunaan alat dan bahan yang ramah lingkungan. Serta perlu adanya kolaborasi lintas kabupaten/kota untuk inovasi dan penggunaan kain tenun.

Mengapresiasi Lompatan Maju dari Gubernur VIKTOR

Jhon Rumat yang juga Wakil Ketua DPD ASITA Provinsi NTT memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTT. Dia menyatakan, adalah sebuah langkah maju dari pemerintah NTT saat ini sebelum penomoran Perda. Bahwa pemerintah telah mengeluarkan edaran mewajibkan para pegawai untuk mengenakan kain tenun.

Sebagai anggota legislative, kata dia, kita juga tidak menutup mata akan beberapa langkah maju yang sudah dilakukan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Sebelum penomoran Perda Inisiatif soal objek kebudayaan kain tenun, pemerintah daerah telah mewajibkan para pegwai mengenakan kain tenun.

Kika : JOHN Rumat dan ilustrasi ajakan Gubernur VIKTOR Bungtilu Laiskodat (ke-2 dari kiri) bersama-sama membangun pariwisata NTT. Doc.marthen radja/citra-news.com

“Saya kira kita harus gentlemen menilai bahwa sudah ada beberapa lompatan kemajuan yang dilakukan pemerintah saat ini. Terlepas dari ‘warna’ politik kita berbeda tapi rakyat sudah merasakan asas manfaatnya. Sudah tentu rakyat bangga dan mau mempertankannya untuk periode berikutnya,”ketusnya.

Terlepas dari bicara soal rancangbangun politik pada masa mendatang, tambah Jhon, bahwa bentuk dukungan politik DPRD NTT adalah membuat Perda Inisiatif terkait objek kebudayaan daerah.  Praktisnya, janji politik yang berbuah kenyataan. Jadi tidak sekadar tebar janji manis alias lip service seperti yang dikta orang.

Dalam pembuatan Perda ini kita menelisik sampai pada hal-hal yang dipandang kecil nilainya. Tapi sesungguhnya bermanfaat besar bagi generasi mendatang. Lagi-lagi Jhon mencontohkan kesenian tradisional Tari Caci.  Sesungguhkan dipersembahkan pada acara-acara adat di masyarakat Manggarai.

Sebelum dipertontonkan Tari Caci itu diritualkan terlebih dahulu. Peralatan dan asesoris serta penuturannya (Sapaan Adat) lebih dahulu diritualkan di Rumah Gendang.Ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaanya dapat terhindar dari bala bahaya. Jika tidak dilakukan ritual dipastikan akan terjasi sesuatu yang tidak diinginkan.

Kemudian soal asesoris yang dikakan penari, mulai dari kostum hingga peralatan dikeluarkan dari Rumah gendang. Ujung tali pelontar untuk cemeti/cambuk dan perisai harus terbuat dari kulit kerbau Kenapa harus kerbau? Karena hewan kerbau adalah pralambang kesejahteraan. Dan juga sebgai pelindung juga pengayom masyarakat. Sehingga kalau anda (wartawan, red) melihat kalau di bubungan Rumah Gendang disematkan tanduk kerbau. Tidak semua rumah adat ada tanduk kerbau. Yang memiliki itu orang-orang yang punya rang keturunan dari klan tertentu saja sebagai pemegang adat.

Hal-hal keaslian seperti itu dalam upaya pelestarian dan pengembangannya oleh pemerintah, harus dipertahankan keasliannya. Itulah pakem yang jika salah penerapannya diyakini masyarakat lokal akan menimbulkan bala bahaya, tutur John.

Bunda Julie : Pakem Budaya NTT Harus Dihargai Secara Turun Temurun

Hal senada juga disampaikan Bunda JULIE Sutrisno Laiskodat ketika kopi bareng bersama awak media di gedung Dekranasda Provinsi NTT di Kupang, Kamis 08 Oktober 2020. Anggota DPR RI dari partai Nasdem ini mengatakan, upaya pelestarian kebudayaan terus-menerus dilakukan.

“Sebagai Ketua Dekranasda Provinsi NTT kami terus melestarikan kebudayaan asli NTT dengan cara kami. Saya tidak tahu sampai sejauhmana alur gerak dinas pariwisata yang sesungguhnya menjadi ujung tombak pelaksanaan program kepariwisataan. Akan tetapi yang pasti Pariwisata ring of beauty sekaligus prime mover ekonomi NTT,”ucap isteri Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ini.

Menyoroti soal hak paten terutama soal kain tenun ikat yang belum dimiliki masyarakat NTT, bunda Julie mengatakan, DPRD Provinsi NTT tengah menyusun Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan. Juga sebagai anggota DPR RI asal Provinsi NTT, kami ikut memperjuangkan untuk upaya pelestariannya.

“Terutama terkait pendanaannya, namun di kala saya dilantik menjadi anggota DPR RI menggantikan  kaka Johny Plate, pembiayaan program sudah diketok palu. Tapi sebagai isteri Gubernur NTT saya tidak pernah menyerah. Mau dana ada tidak ada saya terus maju memperjuangkan NTT agar tidak lagi diplesetkan Nasib Tidak Tentu   atau Nanti Tuhan Tolong. Akan tetapi harus menjadikan NTT Nikmatnya Tiada Tara yakni dengan melestarikan –objek-objek kebudayaan dimaksudkan,”ungkap bunda Julie.

Bunda JULIE Laiskodat dan Bunda Merry Nae Soi pose bersama awak media di gedung Dekranasda proviisni NTt di Kupang, Kamis 08 Oktober 2020. Doc.marthen radja/citra-news.com

Dalam upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah, bunda Julie mengingatkan semua elemen masyarakat dan pegiat seni budaya, agar tidak meniadakan nilai keasliannya (pakem). Karena pakem budaya datangnya dari para leluhur dan kakek moyang orang NTT yang diwariskan secara turun temurun.

Demikian halnya terkait penuturan adat saat pengenaan pakaian adat atau tontotanan seni di tengah khalayak, meskipun dimodifikasi atau dikreasikan sedemikian rupa. Tapi ingat jangan sekali-kali merubah keasliannya. Karena pakem adalah titisan leluhur yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan malapetaka.

“Saya teringat soal Danau Triwarna Kelimutu di Kabupaten Ende Flores. Ditilik dari warna danau memiliki arti masing-masing. Akan tetapi diantara tiga warna itu sewaktu-waktu bisa berubah warnanya. Misalkan menjadi warna merah, itu diyakini sebagai pratanda bencana akan segera datang. Dan faktanya benar terjadi dimana Flores pernah dihantam gelombang tsunami,”kata bunda Julie.

Sembari menambahkan pakem budaya harus dipertahankan karena itu adalah warisan yang harus ditaati secra turun temurun. Mengenai motif dan warna kain tenun, hampir semua daerah memiliki corak dan motif kain tenun ikat. Dan semua itu ada maknanya. Nah, corak, motif, dan warna dibalik kain tenun itulah yang tidak boleh dirubah sesuai selera. Kecuali seizin pemilik produk. Itulah hak cipta atau hak paten yang dimaksud. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *