Sebelumnya, ada anggapan yang menyatakan bahwa penyerahan Blok Rokan dari Chevron kepada Pertamina itu menjadi salah satu agenda politik dari calon presiden (capres) petahana, Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2019.
Penyerahan Blok Rokan ke Pertamina seolah mencitrakan nasionalisasi di blok-blok terminasi dalam negeri yang sebelumnya dikelola asing. Namun hal tersebut dibantah oleh Arcandra.
“Enggak ada konsep nasionalisasi, yang ada konsep rasionalitas. Sudah ada kriteria KKP (komitmen kerja pasti), signatur bonus, diskresi (split/bagi hasil), pembagian untung ke negara. Prinsipnya adalah penawaran yang terbaik bagi negara,” jelasnya.
Pemerintah menyerahkan Blok Rokan ke Pertamina pada 31 Juli 2018. Blok Rokan merupakan Wilayah Kerja migas terbesar di Asia Tenggara dengan luas wilayah 6.220 kilometer persegi, yang memiliki lapangan kerja di Duri, Minas, dan Bekasap.
