Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

REAKSI Di Balik AKSI Ambang Batas PPDB

CitraNews

 

Kebutuhankah atau Kepentingan?

Menyongsong ajang politik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019, kerapkali dimanfaatkan oknum-oknum elemen di masyarakat tanah air untuk meraih simpati. Bagi oknum-oknum politisi yang sedang duduk dan ingin dipilih kembali, atau calon politisi yang berkehendak duduk di kursi legislatif, mereka tidak peduli menyita waktu, tenaga, uang, dan menabrak aturan sekalipun. Asal saja tujuan politiknya tercapai.

Adanya aksi demo dari segelintir orang di Kota Kupang yang berlagak ‘peduli’ pendidikan ini, melecut dugaan yang menjurus pada politisasi kepentingan meraih simpati massa. Mempertegas dugaan ini ada pro dan kontra beberapa oknum anggota DPRD Provinsi NTT khususnya Komisi 5 yang menangani bidang pendidikan.

Baca Juga :  Pemekaran KUB Tidak Berarti PEMISAHAN Tanggung Jawab

“Masalah ini beberapa waktu lalu sudah kami bahas bersama dengan para orangtua yang datang mengadu. Sesungguhnya anggota DPR hanya ikut mengawasi apa yang dilaksanakan pemerintah. Tapi teman-teman kita ini di forum rapat berkata lain tapi diluar bertindak lain. Ini yang menjadikan sebuah masalah terus berkembang,”kata anggota Komisi 5 DPRD NTT yang meminta namanya tidak dipublikasi.

Terlepas dari pro kontra komentar oknum anggota dewan yang terhormat, tegas Alo Min, pihak dinas pendidikan tetap konsisten pada aturan yang digariskan dalam Permendikbud RI. Ini tuntutan kebutuhan pendidikan saat ini yang mengutamakan mutu. Kami tidak punya kepentingan apapun. Kecuali mentaati aturan yang mengisyaratkan bahwa PPBD SMA/SMK sebanyak 12 Rombel dan 36 siswa per Rombel. Kalau tidak taat maka pihak Kemendikbud bisa penalty, diantaranya mengunci Dapodik. Inikan nantinya merugikan orangtua terutama siswa peserta didik, tandasnya.

Baca Juga :  Hadapi INFLASI dan Krisis PANGAN Dirut Bank NTT Ajak KOLABORASI dan Kerja NO BOX

Sinyalemen yang menjurus pada kepentingan elit politik untuk mendulang suara di Pemilu legislatif 2019 semakin terang benderang ketika kelompok yang sama melakukan aksi berulang kali dengan misi yang sama pula. “Kami akan terus menduduki gedung kantor gubernur ini selama tidak ada keputusan dari pemerintah…,”demikian suara sang orator di gedung Sasando Selasa 28 Agustus 2018.

Baca Juga :  KELOR Jadi Tanaman ALEKROPING Lahan Kering

Hasil pantauan citra-news.com hari itu, beberapa wajah sudah tidak asing lagi. Karena sebelumnya kelompok ini pernah berdemo di Komisi 5 DPRD NTT. Kelompok ini juga pernah berdemo di gedung I.H Doko Kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT.