Terhadap TKI Negara TETAP Hadir Memberikan PERLINDUNGAN

Siwa : Sedikitnya saat ini terdapat 500 ribu TKI diaspora (asal) NTT yang sedang tinggal dan mengadu nasib di Negara Malaysia. Entah awal bepergian para TKI ini melalui procedur legal atau illegal. Tapi yang pasti negara tetap hadir untuk melindunginya.

Kupang, citra-news.com – KEPALA BP3TKI Provinsi Nusa Tenggara Timur, SIWA, SE mengatakan, hingga dilakukan pengiriman TKI ke luar negeri terdapat 3 (tiga) hal yang sudah dilalui para pihak. Yaitu Job Order di negara tujuan; Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI melalui BNP2TKI; dan Surat Pengesahan Rekruit (SPR) dari Pemerintah Provinsi melalui dinas/badan yang bertugas mengurusi ketenagakerjaan.

“Bila tidak ada keterlibatan para pihak tersebut di atas maka TKI yang bersangkutan dikatakan TKI Non Prosedural. Atau orang lasim menyebutnya dengan TKI Ilegal. Meski demikian entah illegal ataupun legal negara berkewajiban untuk melindungi para TKI yang ada. Ini sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,”kata Siwa saat ditemui citra-news.com di Kupang, 30 Oktober 2018.

Menurut Siwa, perundangan-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan ini lahir karena ada kejadian atau ada peristiwa sebelumnya. Dimana kondisi waktu itu pemerintah hanya mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen). Namun dirasa ada kekurangan maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 39 Tahu 2004. Dalam perjalanan juga ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, sehingga pemerintah kemudian merubah lagi ke UU Nomor 18 Tahun 2017.

Merujuk pada perundang undangan perlindungan ketenagakerjaan yang ada, lanjut Siwa, pemerintah kemudian memetakan cara kerja atau skema penempatan tenaga kerja. Ada skema G to G (Government to Government) yakni karena ada kerjasama antar pemerintahan. Berikut, ada skema penempatan tenaga kerja antar Perusahaan dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya. Skema Mandiri,  dan skema penempatan tenaga kerja untuk Kepentingan Perusahaan.

Contohnya, beber Siwa, PT TOM (perusahaan asing) yang melakukan pembudidayaan mutiara di Bolok Kabupaten Kupang  dan beberapa lokasi lainnya di Provinsi NTT. Para tenaga teknisnya adalah tenaga kerja asing. Atau tenaga kesehatan dari Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) empunya Paul Liyanto di Kupang. Dengan mendirikan STIKES CMHK (Citra Mandiri Husada Kupang) untuk melatih dan mendidik para tenaga kesehatan untuk kemudian ditempatkan di luar negeri. Juga tenaga terdidik dan terlatih menjadi asisten rumah tangga atau PRT (pembantu rumah tangga). Dan ini sudah tentu mengantongi ijin resmi, tegasnya.

“Dari skema-skema yang ada ini negara sudah mengatur tentang perlindungan tenaga kerja melalui perundang-undangan. Jika ada pihak-pihak tertentu yang tidak mentaatinya maka negara akan menjatuhkan hukuman yang berat. Karena berbicara soal perlindungan ketenagakerjaan terimplisit di dalamnya kewibawaan negara menjadi taruhannya,”ucap Siwa.

Untuk tenaga kerja asal NTT, sebut Siwa, sedikitnya terdapat 500 ribu TKI saat ini tingal dan bekerja di negara Malaysia.  Ini sudah tentu setiap saat mengalami sakit kecelakaan kerja, bahkan penganiayaan dan kekerasan dari majikan yang berujung pada kematian. Dan jenasahnya dikembalikan ke keluarganya di Provinsi NTT.

“Selaku intansi yang berwenang mengurusi TKI kami memandang bahwa dalam menghadapi kasus sebagai akibat migrasi ke luar negeri ini, lebih dominan disebabkan keberangkatan non procedural. Jika TKI yang meninggal di luar negeri dan dipulangkan ke daerarh asalnya di NTT, maka kami punya kewajiban moril untuk menghantarnya hingga ke alamat keluarganya. Bahwa ini adalah wujud pertanggungjawaban negara terhadap TKI yang menjadi korban,”tandasnya.

Bebicara soal jenis kasus TKI  asal NTT di Malaysia, beber Siwa, data pada tahun 2015 sebanyak 404 kasus dimana 28 orang meninggal di Malaysia. Tahun 2016 terdapat 198 kasus dengan 48 orang meninggal dunia. Kemudian tahun 2017 sebanyak 2016 kasus  dan korban TKI meninggal sebanyak 62 orang. Dari angka TKI yang meninggal ini hanya 4 orang TKI yang legal. Sementara data per tanggal 8 Oktober 2018 terdapat 248 kasus dan 87 orang meninggal dunia. Diantaranya hanya 2 orang TKI yang legal.

Terkait Moratorium TKI FPD Usul Gubernur NTT Bertemu Presiden

Pada kesempatan terpisah, WINSTON Neil Rondo, S.Pt, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT menegaskan, isu moratorium TKI yang segera dilakukan Pemerintah Provinsi NTT bukan solusi tepat jangka pendek saat ini.

Dalam pemandangan umum pada Rapat Paripurna DPRD NTT tanggal 24 Oktober 2018, jelas Winston, Fraksi Partai Demokrat (FPD) memberikan apresiasi atas langkah cepat (quick win solution) Gubernur dan Wakil Gubernur NTT (Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi) untuk mengatasi persoalan pelik saat ini. Yakni moratorium tambang, Moratorium TKI, dan penanganan stunting.

“Namun berkaitan dengan moratorium TKI bagi Fraksi Partai Demokrat menjadi pertanyaan besar. Apakah kebijakan moratorium dengan menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri akan mengurangi kekerasan yang dialami TKI di luar negeri dan kemudian jenasahnya dikirim pada keluarganya di NTT? Bagi kami dari Fraksi Demokrat hal ini tidak akan berdampak banyak. Bagi kami moratorium TKI bukan solusi tepat jangka pendek saat ini,”tegas Winston kepada wartawan di ruang Fraksi Demokrat, Jumat 26 Oktober 2018.

Pernyataan dari pendiri LSM CIS TIMOR ini mempertegas isi paparan pemandangan umum Fraksi Demokrat saat paripurna dewan atas Rancangan APBD Tahun 2019 dan Rancangan beberapa Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu 24 Oktober 2018.

Mendaras pada persoalan moratorium TKI, menurut Winston, sebelum Pemerintah Provinsi NTT menetapkannya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun Keputusan Gubernur, FPD mengusulkan adalah lebih elok Gubernur NTT bertemu langsung Presiden RI dan Kementerian terkait. Guna mendesak kebijakan khusus Presiden atau Kementerian terkait tentang perlindungan bagi TKI NTT yang bekerja di luar negeri. Sekaligus mendorong segera dibukanya pembicaraan bilateral antara dua negara (Malaysia dan Indonesia) untuk upaya perlindungan ini. Mengingat hal ini karena urusan TKI di luar negeri ada dalam wayah yuridiksi pemerintah pusat.

Ada sejumlah fakta miris, kata Wiston, data sumber Migrant Care                                                                 dan beberapa lembaga solidaritas TKI  bahwa saat ini sekitar 500 ribu TKI diaspora NTT yang sedang tinggal dan mengadu nasib di negeri jiran Malaysia. Sudah tentu para TKI ini setiap saat

dapat saja mengalami sakit, kecelakaan kerja, ataupun penaganiayaan dan kekerasan dari majikan. Yang berdampak pada keselamatan jiwa dan akhirnya jenasahnya dikembalikan ke kaluaraganya di NTT.

Berbagai data juga menyebutkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sudah sekitar 190 korban meninggal dunia. Ini sungguh suatu kehilangan yang sangat besar dan tentunya kita semua berduka karena hal ini.  Bagi FPD satu orangpun orang NTT mestinya tidak layak meninggal sia-sia di luar negeri saat mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

Karena itu, menurut Winston, moratorium TKI  bukan solusi tepat untuk jangka pendek. Terkait kebijakan moratorium dia menyarankan sebaiknya pemerintah membentuk Tim Teknis untuk segera mematangkan dulu konsep dan strateginya. Sehingga benar-benar jelas agenda dan tepat sasarannya.

“Pemerintah juga segera membuat payung regulasinya entah Pergub atau Keputusan Gubernur. Karena diketahui pada 28 Oktober 2016 di Forum Paripurna yang sama, pemerintah  dan DPRD NTT secara bersama-sama telah menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI,”jelas Wisnton. +++ cnc1

Gambar : SIWA, SE, di Kantor BP3TKI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa 30 Oktober 2018

Foto : Doc.CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *