Ada sejumlah fakta miris, kata Wiston, data sumber Migrant Care dan beberapa lembaga solidaritas TKI bahwa saat ini sekitar 500 ribu TKI diaspora NTT yang sedang tinggal dan mengadu nasib di negeri jiran Malaysia. Sudah tentu para TKI ini setiap saat
dapat saja mengalami sakit, kecelakaan kerja, ataupun penaganiayaan dan kekerasan dari majikan. Yang berdampak pada keselamatan jiwa dan akhirnya jenasahnya dikembalikan ke kaluaraganya di NTT.
Berbagai data juga menyebutkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sudah sekitar 190 korban meninggal dunia. Ini sungguh suatu kehilangan yang sangat besar dan tentunya kita semua berduka karena hal ini. Bagi FPD satu orangpun orang NTT mestinya tidak layak meninggal sia-sia di luar negeri saat mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
Karena itu, menurut Winston, moratorium TKI bukan solusi tepat untuk jangka pendek. Terkait kebijakan moratorium dia menyarankan sebaiknya pemerintah membentuk Tim Teknis untuk segera mematangkan dulu konsep dan strateginya. Sehingga benar-benar jelas agenda dan tepat sasarannya.
“Pemerintah juga segera membuat payung regulasinya entah Pergub atau Keputusan Gubernur. Karena diketahui pada 28 Oktober 2016 di Forum Paripurna yang sama, pemerintah dan DPRD NTT secara bersama-sama telah menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI,”jelas Wisnton. +++ cnc1
Gambar : SIWA, SE, di Kantor BP3TKI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa 30 Oktober 2018
Foto : Doc.CNC/marthen radja
