Pertanyaan ini hampir pasti menghantui pikiran Bupati Roby saat ini. Betapa tidak! Sudah dikasih biaya lebih sewa rumah sebesr Rp 6.250.00, sedikit lebih besar dari tahun sebelumnya. “Anggota DPRD kita maunya rumah mewah. Iya kita penuhi saja. Namun jika dilihat dari kondisi riil masyarakat kita memang sangat kontradiktif. Masyarakat kita hidupnya masih jauh dari harapan kesejahteraan. Tapi kita menghargai karena itu tuntutan mereka (DPRD Sikka). Itupun mereka masih merasa itu terlalu kecil. Mau sama seperti tahun lalu (2017) dengan harga rumah sewa sebesar Rp 10 juta perbulannya?,” Bupati Roby beretoris.
Disinyalir DPRD Sikka Bersekongkol dengan mantan Bupati Ansar Rera
Untuk mengamini permintaan para anggota DPRD Sikka, Bupati Roby harus ‘peras otak’. Tapi tidak jua ditemui jawaban. Akan tetapi setelah dia cek Perbup (Peratutan Bupati), seharga Rp 6 juga koq realisasinya menjadi Rp 10 juta. Ternyata, konon Bupati yang lama (Yoseph Ansar Rera) menyebut itu kesalahan teknis perhitungan saja. Bahwa dengan dalil risalah DPRD.
Ah, itukan sudah mark up, kata Bupati Roby. Karena hasil survey tahun lalu pun Rp 6 juta untuk biaya pemondokan. Tapi mereka DPRD Sikka menetapkan Rp 10 juta. Itu mark up dari 6 juta ke 10 juta harga sewa rumah per bulan. Jadi ini persekongkolan atau kongkow-kongkow, bukan?
Lalu karena pengalaman persekongkolan ini, lanjut Roby, makanya mereka (DPRD Sikka) mau terapkan lagi di masa jabatan kami saat ini. Kemudian saya mau dipaksa menandatangani Perbup dengan Rp 10 juta berdasarkan persekongkolan dan bukan survey harga pasar.
“Dan itu saya bilang saya sangat mencintai istri dan anak-anak. Saya tidak mau pake baju oranye. Saya TETAP pada prinsip yaitu biaya pemondokan sebesar Rp 6 juta lebih per bulannya. Walaupun APBD tidak disetujui tidak apa-apa. Lebih baik saya menunggu 60 hari daripada saya harus masuk penjara. Saya tegaskan begitu,”kata Roby.
Menjawab wartawan kapan penetapan RABD tahun 2019, lanjut dia, Ini kita tinggal tunggu saja apa yang mau mereka putuskan. Mereka menjanjikan tanggal 31 Desember 2018 mereka mau tetapkan. Kalau tidak iya, berarti konsekwensinya hukum.
Sebagai kepala daerah, iya kita harus menjaga kekayaan dan asset. Kita harus menjaga marwah pemerintah dan menjunjung tinggai kepentingan masyarakat banyak. Karena saya sudah bersumpah dan saya katakana, saya jadi bupati lebih gila dari Ahok, tegasnya berulang.
