RESTRUKTURISASI Organisasi Diwarnai Kekecewaaan

Wagub Josef : “Saya tahu banyak pejabat yang tidak puas atau kecewa dengan kebijakan yang dilakukan Viktor-Josef. Sehingga saat ini ada yang berupaya menggergaji hubungan baik antara Gubernur dengan Wakilnya…”.

Kupang, citra-news.com – WAKIL GUBERNUR Provinsi Nusa Tenggara Timur (Wagub NTT), Drs. Josef Adrianus Nae Soi, MM mengingatkan ASN dan pejabat di lingkungan Setda Provinsi NTT agar tidak berupaya untuk mendishamonisasi hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Jika itu yang terjadi maka itu sama dengan mencelakakan dirinya sendiri,.

“Dengan adanya kebijakan restrukturisasi birokrasi saat ini, ada yang mulai coba-coba menggergaji hubungan baik antara gubernur dan wakilnya. Ini saya lihat ada yang berupaya menggergaji. Tapi ah bodoh amat! Itu tidak bakal membuat kami harus disharmoni. Karena Viktor sama dengan Josef dan Josef sama dengan Viktor,”tegas Josef dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat Eselon III dan Eselon IV Lingkup Setda Provinsi NTT di Aula El Tari, Kamis 21 Pebruari 2019.

Menurutnya, sebagai abdi negara ASN wajib hukumnya untuk kerja, kerja, dan kerja melayani masyarakat. Kolaborasi dan kerjasama dan saling melengkapi satu sama lain bila terjadi kekurangan. Lupakan ‘Omni’ yang lebih mementingkan diri sendiri. Tapi tingkatkan ‘Amor’ yaitu saling mencintai atau saling melengkapi satu diantara yang lain. Karena di agama apapun mengajarkan kita bahwa cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Karena itu pesan saya (Wagub Josef), lanjut dia, untuk kerja-kerja ke depan agar saling kolaborasi. Baik antara eselonering yang sama atau antareselon juga antara pejabat eselon dengan staf. Karena yang saat ini belum menduduki jabatan eselon atau staf, ke depannya pasti akan menduduki jabatan juga.

“Jadi tidak sekadar koordinasi tapi harus saling kolaborasi itu yang paling penting. Karena kalau dikatakan koordinasi, itu seperti masih ada jarak antara staf dengan pejabat eselon. Tapi kalau kolaboborasi itu lebih pada saling melengkapi kekurangan dari masing-masing pihak. Artinya kerjasama dan sama-sama kerja,”tandasnya.

Diakui Wagub Josef, kebijakan yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT memang tidak lazim. Ini peristiwa baru yang mungkin selama ini belum terjadi. Bahwa Eselon III dan Eselon IV dilantik dalam waktu yang sama dalam jumlah yang besar.

Hari ini malam ini  total pejabat yang dilantik dan diambil sumpah sekitar 873 orang dari total 1000 lebih orang. Sementara minggu lalu (Jumat, 15 Pebruari 2019) diambil sumpah jabatan belasan orang yang naik eselon tapi juga ada yang turun eselon. Bahkan ada beberapa pejabat yang diberhentikan dari jabatan dan akan mendapatkan tugas sebagai Staf Khusus Gubernur.

“Saya tahu pasti banyak yang kecewa dan putus asa. Tapi ini aturan yang mau tidak mau dan suka tidak suka harus dijalani. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdampak pada reformasi birokrasi. Sehingga ada beberapa pejabat yang kehilangan jabatan,”kata Josef.

Tidak Ada Pejabat di OPD Hambat Pelaksanaan Program

Pada kesempatan terpisah, Ketua DPRD Provinsi NTT, H. Anwar Pua Geno, SH berharap Gubernur dan Wakil Gubernur NTT segera menempatkan pejabat di beberapa OPD (organsiasi perangkat daerah)  yang masih kosong  atau tidak ada pejabat.

“Ada beberapa OPD yang tidak ada pejabatnya (kepala dinas/badan/kantor) harus segera diisi. Ini harus dipercepat sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan Gubernur NTT saat ini soal percepatan pembangunan di beberapa sector prioritas,”kata Anwar yang juga Calon DPR RI 2019 dari Partai Golkar Dapil NTT Satu itu di ruang kerjanya, Kamis 21 Pebruari 2019.

Ditegaskannya, dengan segera diisinya jabatan yang masih lowong di beberapa OPD agar realisasi program pembangunan yang sesuai dengan visi/misi Gubernur dan Wagub NTT untuk 5 (lima) tahun ke depan, tidak terhambat.

Pengisian jabatan lowong yang ada di OPD seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Tanaman Pangan, dan Bappeda, serta beberapa intansi lainnya yang dimaksudkannya yakni dengan PLT (Pelaksana Tugas).

“Di dinas/instansi yang masih kosong itu disi dengan pejabat baru sebagai PLT kepala dinas. Dan itu hanya bisa dengan SK Gubernur. Dari dasar SK Gubernur ini PLT kepala dinas dapat menjalankan program pembangunan yang sudah direncanakan eksekutif dan diputuskan melalui legislative melalui sidang dewan,”beber Anwar.

Memang ada kabar di media massa kalau ada kekecewaan sejumlah pihak, tambah dia. Tapi iya itu risiko dari sebuah kebijakan yang suka tidak suka harus diterima. Namun di lain pihak kepala daerah selaku ‘user’-nya harus juga sudah lebih dini mengisnya dengan jabatan PLT agar program bisa berjalan sesuai rentang waktu yang disiapkan.

Menjawab citra-news.com terkait sebutan Staf Khusus Gubernur, Anwar mengatakan, pejabat yang berstatus diberhentikan tergantung Gubernur selaku ‘user’. Apakah dengan Staf Khusus Gubernur dengan tugas khusus apa yang dimaksudkan itu. Apakah tugas khususnya nanti sesuai dengan basic kompetensi jabatannya. Dan itupun diangkat dengan legalitas Peraturan Gubernur (Pergub) yang juga segera diterbitkan. Karena apapun predikatnya mereka-mereka ini (pejabat status diberhentikan) adalah ASN yang dibayar oleh negara. Jadi mereka-mereka ini harus diberdayakan sesuai dengan basicnya. +++ cnc1

Gambar : Ketua DPRD Provinsi NTT, H. Anwar Pua Geno, SH di Gedung Kelimutu bilangan Jl. El Tari Kota Kupang, Kamis 21 Pebruari 2019.

Foto : Doc. CNC/marthen radja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *