“Karena ketika ada konflik masalah tapal batas masyarakat tentunya terganggu. Dan pemerintah juga akan ragu menggelontorkan anggaran untuk pembangunan di wilayah perbatasan antarkabupaten itu. Karena dianggap wilayah yang masih ribut bukan? Tapi dengan terselesaikan masalah ini maka masyarakat bisa leluasa beraktivitas dan pemerintah pun dapat mengintervensi pembangunan,”jelas Marius.
Sembari menambahkan, yang dipikirkan Gubernur Viktor adalah rakyat dan kesejateraannya. Oleh karenanya masyarakat harus legowo menerimanya. Kalau menyangkut asset tetap menjadi milik masyarakat. Misalkan sebelumnya asset masyarakat Manggarai Timur ada di Kabupaten Ngada, iya tetap milik masyarakat Manggarai Timur. Begitupun sebaliknya.
“Seperti beliau (Gubernur Viktor) katakan kalau sekarang saya tinggal di Kota Kupang. Itu tidak berarti asset saya di Jakarta lalu hilang. No. Karena perbedaaan domisili itu hanya secara administrasi saja,”timpalnya.
Pada kesempatan terpisah Gubernur Viktor menyatakan, Pulau Timor merupakan pulau yang hebat. Karena dalam satu pulau yang kecil terdapat 2 negara. Yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Negara Republic Demokratic Timor Leste (RDTL).
“Jika di Pulau Timor ini dua negara bergandengan tangan dan memiliki semangat yang sama untuk maju dan membangun. Maka akan menjadikan pulau yang hebat dan pulau yang maju,”ungkap Viktor dalam sambutannya pada acara ground breaking pembangunan ruas jalan Trans Amfoang di Hueknutu Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang-Timor, Provinsi NTT, Kamis 16 Mei 2019. +++ marthen/citra-news.com
Gambar : Dr. Marius Ardu Jelamu, M.Si, di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Gedung Sasando Kantor Gubernur Jl. El Tari Kota Kupang-Timor, Rabu 15 Mei 2019.
Foto : Doc. CNC/marthen radja
