Gubernur VIKTOR Enteng Menyelesaikan MASALAH Tapal Batas

Marius : Konflik perbatasan antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada sudah hampir setengah abad. Tapi Gubernur Viktor Laiskodat mampu menyelesaikannya hanya hitungan jam saja. Luar biasa bukan?

Kupang, citra-news.com – SENGKETA Tapal Batas atau konflik perbatasan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak sekadar sulitnya intervensi pembangunan. Akan tetapi juga kerapkali terjadi pertumpahan darah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Marius Ardu Jelamu, M.Si mengatakan akibat perluasan atau pemekaran wilayah kabupaten, telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Konflik perbatasan antara Kabupaten Manggarai Timur (kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manggarai) dengan Kabupaten Ngada contohnya, yang berlangsung sudah hampir setengah abad lamanya tidak mampu diselesaikan oleh Gubernur siapapun.

“Silang sengketa terus terjadi antar masyarakat di dua wilayah ini. Bahkan hingga terjadi pertumpahan darah. Bayangkan saja sejak tahun 1958 sampai tahun 2019 baru terselesaikan. Menurut saya bapak Gubernur Viktor sangat cerdas dan luar biasa. Beliau dengan entengnya menyelesaikan masalah itu hanya hitungan jam saja. Inikan sesuatu yang luar biasa,”ungkap Marius kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu 15 Mei 2019.

Diketahui, konflik perbatasan antara antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada ini sudah berlangsung hampir setengah abad. Namun dalam pertemuan antara dua kepala daerah dan disaksikan oleh tokoh masyarakat pada Selasa 14 Mei 2019, dua kabupaten SEPAKAT untuk mengakhirinya secara baik-baik, tandasnya.

“Dari gubernur yang satu ke gubernur berikutnya bahkan sebelum Manggarai Timur mekar jadi kabupaten otonomi, wilayah tapal batas itu terus menjadi momok. Tapi kemarin, Selasa 14 Mei 2019, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sudah menyelesaikannya dengan baik. Dihadapan bupati dan disaksikan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama dari kedua kabupaten itu, Gubernur memberikan arahan-arahan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Dan kedua pemeritah kabupaten itu dengan legowo menerima tanpa ada argumentasi apapun,”jelas Marius.

Setelah tuntas konflik perbatasan antara Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada, Marius mengakui, beberapa waktu lalu Gubernur Viktor juga sudah mulai menjembatani beberapa wilayah perbatasan. Diantaranya perbatasan wilayah antara Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten Sumba Barat. Dan antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya. Juga lain-lain kabupaten dengan tapal batas yang masih menjadi konflik administratif. Seperti halnya di wilayah Lotas, perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan Kabupaten Belu (sekarang sudah dimekar menjadi Kabupaten Malaka). Atau wilayah Nasipanaf antara Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang.

“Kesemuanya ini saya meyakini kalau bapak Gubernur Viktor sudah persiapkan konsep-konsepnya. Beliau begitu akan secara adil untuk menyelesaikannya. Menurut saya beliau ini punya karakter kepemimpinan yang kuat. Serumit apapun permasalahanya, dia mampu menyelesaikannya dengan baik. Beliau mampu memecahkan persoalan,”ucap Marius.

Mengapa bapak gubernur punya perhatian lebih soal perbatasan wilayah antar kabupaten. Sederhana saja logika berpikir bapak Gubernur Viktor, beber Marius. Jika ada konflik maka kita akan sulit untuk membangun. Entah itu menggunakan dana APBN atapun APBD I apalagi APBD II. Bagaimana bisa masuk dengan pembangunan. Karena kabupaten yang satu klaim ini dia punya, kabupaten yang satunya lagi klaim bahwa itu dia punya. Maka kita akan sulit intervensi dengan pembangunan apapun. Akan tetapi dengan adanya kejelasan status maka kegiatan-kegiatan pembangunan tidak terganggu.

Batas Wilayah Administratif Tidak Mengganggu Kedaulatan Negara

Gubernur Viktor Laiskodat dalam arahannya terkait penyelesaian tapal batas antara Kabpaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada, Selasa 14 Mei 2019  di Kupang, menyatakan para pihak harus memahami secara benar perbedaan antara batas wilayah administrasi dalam negara dan kedaulatan negara.

Menurut Marius, Gubernur Viktor sangat ketat membedakan. Beda lho  batas antarnegara. Kalau antar negara itu berarti kita berbicara kedaulatan. Tidak ada kedaulatan untuk kabupaten, No! Justeru kedaulatan itu ada pda antarnegara.

Pak Gubernur memberi contoh, kutip Marius, di wilayah Pulau Timor ini sebagian dapurnya di negara Timor Leste. Tapi sebagiannya ada di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sama halnya dengan di Kalimantan bagian Utara sebagian wilayahnya menjadi kedaulatan Negara Malaysia dan sebagian lainya ada pada wilayah kedaulatan NKRI. Apakah mereka ini konflik? No. Ada permasalahan mereka bicara baik-baik.Karena tidak bisa dipungkiri masyarakat di perbatasan hari-hari mereka hidup bersama.

Apalagi hanya karena batas wilayah administrative saja  lalu masyarakat harus terus konflik? Jadi jangan mengklaim, saya kabupaten berdaulat lho. Kedaulatan itu hanta ada di negara. Terjadinya pemisahan itu hanya karena administrasi saja. Nah, dengan adanya kejelasan batas-batas itu maka kegiatan-kegiatan pembangunan berjalan dengan lancar. Masing-masing masyarakat juga tidak tinggal dalam ketidakpastian.

“Karena ketika ada konflik masalah tapal batas masyarakat  tentunya terganggu.  Dan pemerintah juga akan ragu menggelontorkan anggaran untuk pembangunan di wilayah perbatasan antarkabupaten itu. Karena dianggap wilayah yang masih ribut bukan? Tapi dengan terselesaikan masalah ini maka masyarakat bisa leluasa beraktivitas dan pemerintah pun dapat mengintervensi pembangunan,”jelas Marius.

Sembari menambahkan, yang dipikirkan Gubernur Viktor adalah rakyat dan kesejateraannya. Oleh karenanya masyarakat harus legowo menerimanya. Kalau menyangkut asset  tetap menjadi milik masyarakat. Misalkan sebelumnya asset masyarakat Manggarai Timur ada di Kabupaten Ngada, iya tetap milik masyarakat Manggarai Timur. Begitupun sebaliknya.

“Seperti beliau (Gubernur Viktor) katakan kalau sekarang saya tinggal di Kota Kupang. Itu tidak berarti asset saya di Jakarta lalu hilang. No. Karena perbedaaan domisili itu hanya secara administrasi saja,”timpalnya.

Pada kesempatan terpisah Gubernur Viktor menyatakan, Pulau Timor merupakan pulau yang hebat. Karena dalam satu pulau yang kecil terdapat 2 negara. Yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Negara Republic Demokratic Timor Leste (RDTL).

“Jika di Pulau Timor ini dua negara bergandengan tangan dan memiliki semangat yang sama untuk maju dan membangun. Maka akan menjadikan pulau yang hebat dan pulau yang maju,”ungkap Viktor dalam sambutannya pada acara ground breaking pembangunan ruas jalan Trans Amfoang di Hueknutu Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang-Timor, Provinsi NTT, Kamis 16 Mei 2019. +++ marthen/citra-news.com

Gambar : Dr. Marius Ardu Jelamu, M.Si, di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Gedung Sasando Kantor Gubernur Jl. El Tari Kota Kupang-Timor, Rabu 15 Mei 2019.

Foto : Doc. CNC/marthen radja  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *