Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini
Polkam  

Gubernur VIKTOR Enteng Menyelesaikan MASALAH Tapal Batas

CitraNews

“Kesemuanya ini saya meyakini kalau bapak Gubernur Viktor sudah persiapkan konsep-konsepnya. Beliau begitu akan secara adil untuk menyelesaikannya. Menurut saya beliau ini punya karakter kepemimpinan yang kuat. Serumit apapun permasalahanya, dia mampu menyelesaikannya dengan baik. Beliau mampu memecahkan persoalan,”ucap Marius.

Mengapa bapak gubernur punya perhatian lebih soal perbatasan wilayah antar kabupaten. Sederhana saja logika berpikir bapak Gubernur Viktor, beber Marius. Jika ada konflik maka kita akan sulit untuk membangun. Entah itu menggunakan dana APBN atapun APBD I apalagi APBD II. Bagaimana bisa masuk dengan pembangunan. Karena kabupaten yang satu klaim ini dia punya, kabupaten yang satunya lagi klaim bahwa itu dia punya. Maka kita akan sulit intervensi dengan pembangunan apapun. Akan tetapi dengan adanya kejelasan status maka kegiatan-kegiatan pembangunan tidak terganggu.

Batas Wilayah Administratif Tidak Mengganggu Kedaulatan Negara

Baca Juga :  KOTA Kupang, Satu dari 4 Wilayah SASARAN Program Bantuan AUSTRALIA

Gubernur Viktor Laiskodat dalam arahannya terkait penyelesaian tapal batas antara Kabpaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada, Selasa 14 Mei 2019  di Kupang, menyatakan para pihak harus memahami secara benar perbedaan antara batas wilayah administrasi dalam negara dan kedaulatan negara.

Baca Juga :  DAMPAK Menggembirakan Kemitraan KPK dan PEMERINTAH NTT

Menurut Marius, Gubernur Viktor sangat ketat membedakan. Beda lho  batas antarnegara. Kalau antar negara itu berarti kita berbicara kedaulatan. Tidak ada kedaulatan untuk kabupaten, No! Justeru kedaulatan itu ada pda antarnegara.

Pak Gubernur memberi contoh, kutip Marius, di wilayah Pulau Timor ini sebagian dapurnya di negara Timor Leste. Tapi sebagiannya ada di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sama halnya dengan di Kalimantan bagian Utara sebagian wilayahnya menjadi kedaulatan Negara Malaysia dan sebagian lainya ada pada wilayah kedaulatan NKRI. Apakah mereka ini konflik? No. Ada permasalahan mereka bicara baik-baik.Karena tidak bisa dipungkiri masyarakat di perbatasan hari-hari mereka hidup bersama.

Baca Juga :  WASPADA, Sudah SATU Warga KOTA Kupang Terpapar Virus OMICRON

Apalagi hanya karena batas wilayah administrative saja  lalu masyarakat harus terus konflik? Jadi jangan mengklaim, saya kabupaten berdaulat lho. Kedaulatan itu hanta ada di negara. Terjadinya pemisahan itu hanya karena administrasi saja. Nah, dengan adanya kejelasan batas-batas itu maka kegiatan-kegiatan pembangunan berjalan dengan lancar. Masing-masing masyarakat juga tidak tinggal dalam ketidakpastian.