Terkait hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat dan JOSEF Nae Soi merancang program JALA – Jalan, Lisrik, dan Air. Bahwa untuk 5 tahun ke depan (2018-2024) instrastrukur JALA ini sudah bisa mendekati target 100 persen. Dan untuk menggapai visi NTT Menuju Sejahtera indicatornya pada tiga kebutuhan vital ini. Ketiadaan listrik menjadi salah satu indikator kemiskinan di NTT.
Kesepakatan yang Saling Menguntungkan
Menjawabi kebutuhan elekticity masyarakat, beber Ferdy, pihak PLN menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi NTT membangun jaringan listrik hingga ke pelosok desa. Ini tentunya jaringan yang dibangun melewati kawasan hutan yang dimiliki di daerah kabupaten/kota. Karena itu sebelum dibangun jaringan perlu dibuatkan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak dinas.
Rapat bersama PLN dengan pimpinan Dinas LH dan Kehutanan Provinsi NTT di Aula dinas. Doc. CNC/marthen radja
“Kita harus sepakat bahwa pepohonan yang sudah ditebang dikembalikan ke para pemangku kepentingan di desa. Sesungguhnya itu menjadi kewenangan pihak PLN untuk menggunakannya. Karena sudah dibayar sebagai penerimaan bukan pajak. Namun hasil tebangan kayu-kayuan ini dikembalikan ke desa untuk digunakan membangun Sarpras umum, seperti gereja, puskesmas, sekolah, dan lain-lain,”tandasnya.
Kesepakatan dimaksudkan, lanjut Ferdy, menjadi kewenangan pimpinan UPT dinas yang ada di kabupaten/kota. Harus ada kesepakatan-kesepakatan antara pihak PLN dengan pemerintah desa. Sehingga fungsi perhutanan social ini dirasakan oleh masyarakat. Karena prinsipnya kawasan hutan harus tetap dijaga dan dilestarikan. Fungsi hutan menjadi paru-paru dunia yang tidak terlepas dari kehidupan manusia.
