Suasana dialogis Anggota DPRD TTS dengan Pimpinan LKKS, di ruang Komisi IV, Senin Komisi I1 November 2019. Doc. CNC/jor tefa-Citra News
Jublina : LKKS memandang kesenjangan social marak terjadi di masyarakat. Pemerintah diajak untuk bermitra guna meminimalisir semua kesenjangan social yang terjadi di Kabupaten TTS. LKKS ada untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Citra-News.Com, SOE – ADALAH lumrah kalau pemerintah harus mengkaji secara mendalam eksistensi dan pergerakan organisasi lembaga non pemerintah. Meski disadari urusan membangun untuk kemaslahatan rakyat adalah urusan bersama semua elemen masyarakat.
Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan (LKKS TTS) hadir untuk ‘menyelamatkan’ kehidupan social masyarakat. Untuk lebih menajamkan misi kemanusiaan ini LKKS TTS menjalin mitra dengan Pemda setempat. Niat tulus LKKS ini dibuktikan dengan dilakukannya audiens bersama Pemda dan DPRD TTS. Dipastikan LKKS butuh pengakuan atau legalitas formal dari pemerintah setempat. Dan alhasil semuanya terlaksana dengan baik jika tidak dikatakan sukses.
Demikian JUBLINA Nomseo, Ketua Harian LKKS TTS ketika ditemui awal citra-news.com usai bertemu Komisi IV DPRD Kabupaten TTS, Senin, 11 November 2019.
Menurutnya, eksistensi LKKS mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota berlandaskan pada beberapa fakta yuridis. Pertama, sesuai UU Nomor 11 tahun 2099 tentang kesejahteraan social. Kedua, LKKS diatur dalam SK Menteri Sosial RI Nomor 72/HUK/2010 tentang Pengukuhan DNIKS sebagai Lembaga Koordinasi Sosial tingkat nasional (puat). Dan ketiga, Surat dari Ketua Umum DNIKS ke Gubernus se-Indonesia Nomor 4/114/PDN 2010, perihal Pengukuhan Lembaga Koordinasi Kesejahteran Sosial (LKKS) sesuai dengan amanat UU Nomor 1 tahun 2009.
Bahwa banyak terjadi kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat terkait system pendataannya. Dengan data yang tidak teratur berdampak pada kualitas pembangunan kesejahteraan masyarakat sulit terukur secara obyektif.
