DATA ‘Abal-Abal’ Dewan DESAK Pemerintah Kukuhkan LKKS

Suasana dialogis Anggota DPRD TTS dengan Pimpinan LKKS, di ruang Komisi IV, Senin Komisi I1 November 2019. Doc. CNC/jor tefa-Citra News

Jublina : LKKS memandang kesenjangan social marak terjadi di masyarakat. Pemerintah diajak untuk bermitra guna meminimalisir semua kesenjangan social yang terjadi di Kabupaten TTS. LKKS ada untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Citra-News.Com, SOE – ADALAH lumrah kalau pemerintah harus mengkaji secara mendalam eksistensi dan pergerakan organisasi lembaga non pemerintah. Meski disadari urusan membangun untuk kemaslahatan rakyat adalah urusan bersama semua elemen masyarakat.

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan (LKKS TTS) hadir untuk ‘menyelamatkan’ kehidupan social masyarakat. Untuk lebih menajamkan misi kemanusiaan ini LKKS TTS menjalin mitra dengan Pemda setempat. Niat tulus LKKS ini dibuktikan dengan dilakukannya audiens bersama Pemda dan DPRD TTS. Dipastikan LKKS butuh pengakuan atau legalitas formal dari pemerintah setempat. Dan alhasil semuanya terlaksana dengan baik jika tidak dikatakan sukses.

Demikian JUBLINA Nomseo, Ketua Harian LKKS TTS ketika ditemui awal citra-news.com usai bertemu Komisi IV DPRD Kabupaten TTS, Senin, 11 November 2019.

Menurutnya, eksistensi LKKS mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota berlandaskan pada beberapa fakta yuridis. Pertama, sesuai UU Nomor 11 tahun 2099 tentang kesejahteraan social. Kedua, LKKS diatur dalam SK Menteri Sosial RI Nomor 72/HUK/2010 tentang Pengukuhan DNIKS sebagai Lembaga Koordinasi Sosial tingkat nasional (puat). Dan ketiga, Surat dari Ketua Umum DNIKS ke Gubernus se-Indonesia Nomor 4/114/PDN 2010, perihal Pengukuhan Lembaga Koordinasi Kesejahteran Sosial (LKKS) sesuai dengan amanat UU Nomor 1 tahun 2009.

Bahwa banyak terjadi kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat terkait system pendataannya. Dengan data yang tidak teratur berdampak pada kualitas pembangunan kesejahteraan masyarakat sulit terukur secara obyektif.

“Kami mengalami kesulitan data tentang kemiskinan, data tentang human trafficking (perdagangan orang/pekerjakan anak dibawah umur di daerah migrasi), serta data tentang gizi buruk dan stunting (orang pendek) yang terjadi di Kabupaten TTS. Mengapa semua data ini sulit kami kantongi karena LKKS TTS belum mengantongi SK Pengukuhan,”ungkap Jublina.

Data ala kadarnya yang diperoleh LKKS TSS selama ini, aku Jublina, adalah data yang diperoleh dari media massa cetak dan media online (elektronik). Untuk itu kami berharap Bupati TTS selaku kepala wilayah bisa memberikan kami ruang untuk mendapatkan data obyektif. Ruang ini kami bisa dapatkan kalau ada legalitas dari pemerintah berupa SK Pengukuhan LKKS TTS ini.

“Kami yakin niat baik kami ini direstui bapak Bupati dan para anggota dewan untuk mari kita bekerjasama dan sama-sama bekerja membangun SDM TTS yang lebih berkualitas. Harapan kami agar secepatnya kami bisa memperoleh SK Pengukuhan. Sekaligus masuk dalam agenda kebijakan penganggarannya,”pinta Jublina.

OPD Suguhkan Data Tidak Valid

Disaksikan awak citra-news.com suasana dialogis terbina akrab antara anggota Komisi IV DPRD TTS yang dipimpin sang Ketua Komisi, MARTHEN Tualaka. Setelah mendengarkan penjelasan Jublina, Komisi IV secara accor (satu suara) menyatakan mendukung kehadiran LKKS di Kabupaten TTS.

“Kami setuju agar LKKS diberikan ruang untuk berekspresi membangun daerah TTS. Jujur saja kami dari Komisi IV merasa binggung dengan data yang dihasilkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada. Data soal stunting contohnya, kami temukan berbeda-beda antara satu OPD dengan OPD yang lain,”kata Marthen.

Antara Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial koq berbeda-beda?, lanjut Marthen. Dengan data yang sangat variatif ini bagaimana OPD bisa menganggarkan sejumlah anggaran dengan angka yang pasti. Data yang simpang siur nan abal-abal ini mestinya pemerintah perlu memiliki bank data. Dan hemat kami LKKS TTS bisa dijadikan sebagai bank data.

“Kemarin saya berada di salah satu desa. Ada anggota masyarakat menyampaikan dinas peternakan juga turun desa ambil data tentang stunting. Sehingga kami ragu selain datanya simpang siur juga saat intervensi program jadi salah kaprah,”ungkap Marthen.

Dia menuruturkan, dengan adanya LKKS ini sebaiknya pemerintah (eksekutif) menyerahkan tanggung jawab soal keabsahan data. Langkah tepat adalah LKKS TTS harus segera dikukuhkan. Dengan kewajiban LKKS (jika menjadi bank data) harus menyajikan data yang valid. Jika keluar dari rel kewajibannya pemerintah langsung memberikan teguran.

“Kalau model penyajian data ala OPD yang ada secara variatif begini, lalu siapa yang harus disalahkan. Semua orang pasti mau cuci tangan dan lari dari tanggung jawab bukan? Kami dari Komisi IV mau dorong agar pemerintah bersinergi dengan LKKS dalam menghasilkan data yang akurat dan valid,”tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD TTS, SEFRIT Nau. Dia menuturkan keberadaan LKS di setiap kabupaten rujukan jelas. Sehingga Komisi memandang perlu untuk Bupati TTS segera menerbitkan SK Pengukuhan bagi LKKS ini. Bahwa LKKS sangat dibutuhkan di daerah ini guna sama-sama berpartisipasi membangun masyarakat TTS ke arah hidup yang lebih baik, lebih sejahtera dan mandiri.

Pemerintah selalu mengatakan, membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi di satu sisi data saja amburadul. Lalu bagaimana caranya program bisa tepat sasaran? Karena itu kami dari Komisi IV mendesak Bupati TTS agar secepatnay mengeluarkan SK Pengukuhan bagi LKKS. Karena lembaga nirlaba ini mutlak ada di Kabupaten TTS. Keberaadaan LKKS sangat membantu kerja-kerja pemerintah, tegas Sefrit. +++ jofan/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *