“Kami mengalami kesulitan data tentang kemiskinan, data tentang human trafficking (perdagangan orang/pekerjakan anak dibawah umur di daerah migrasi), serta data tentang gizi buruk dan stunting (orang pendek) yang terjadi di Kabupaten TTS. Mengapa semua data ini sulit kami kantongi karena LKKS TTS belum mengantongi SK Pengukuhan,”ungkap Jublina.
Data ala kadarnya yang diperoleh LKKS TSS selama ini, aku Jublina, adalah data yang diperoleh dari media massa cetak dan media online (elektronik). Untuk itu kami berharap Bupati TTS selaku kepala wilayah bisa memberikan kami ruang untuk mendapatkan data obyektif. Ruang ini kami bisa dapatkan kalau ada legalitas dari pemerintah berupa SK Pengukuhan LKKS TTS ini.
“Kami yakin niat baik kami ini direstui bapak Bupati dan para anggota dewan untuk mari kita bekerjasama dan sama-sama bekerja membangun SDM TTS yang lebih berkualitas. Harapan kami agar secepatnya kami bisa memperoleh SK Pengukuhan. Sekaligus masuk dalam agenda kebijakan penganggarannya,”pinta Jublina.
OPD Suguhkan Data Tidak Valid
Disaksikan awak citra-news.com suasana dialogis terbina akrab antara anggota Komisi IV DPRD TTS yang dipimpin sang Ketua Komisi, MARTHEN Tualaka. Setelah mendengarkan penjelasan Jublina, Komisi IV secara accor (satu suara) menyatakan mendukung kehadiran LKKS di Kabupaten TTS.
“Kami setuju agar LKKS diberikan ruang untuk berekspresi membangun daerah TTS. Jujur saja kami dari Komisi IV merasa binggung dengan data yang dihasilkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada. Data soal stunting contohnya, kami temukan berbeda-beda antara satu OPD dengan OPD yang lain,”kata Marthen.
