illustrasi Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore serahkan kunci rumah kepada salah satu warga penerima bantuan program Rumah Layak Huni dari Pemkot Kupang. Doc. citra-news.com/humas setdakotakpg.
Berbicara soal hunian (rumah layak huni, red) Jefri membeberkan, saat ini Pemerintah Kota Kupang dengan dukungan dana dari Pemerintah Pusat sudah membangun 162 unit rumah untuk relokasi warga terdampak di wilayah Manulai II.
Diakuinya, karena keterbatasan lahan, jumlah rumah yang tersedia belum sesuai kebutuhan. Namun Pemerintah sedang mengupayakan lahan milik Pemkot Kupang lainnya untuk kelanjutan pembangunan rumah untuk kebutuhan relokasi tersebut.
“Yang pasti pemerintah kota membutuhkan dukungan berupa data dan informasi jika dibutuhkan oleh pihak PPA GMIT Maranatha Oebufu dan Yayasan Bantuan Kasih Indonesia dalam menentukan sasaran bantuan,” tandasnya.
Tak lupa Wali Kota mengingatkan agar tidak membiarkan warga untuk membangun kembali di lokasi bencana bantaran sungai karena semuanya sudah diarahkan untuk relokasi ke tempat yang sudah disediakan pemerintah.
Keluarga dari Anak-anak Binaan PPA
Ketua Majelis Jemaat GMIT Maranatha Oebufu, Pdt. Desiana Rondo Effendy, M.Th, mengatakan program pemulihan hunian mandiri ditujukan bagi keluarg dari anak-anak binaan PPA.
“Program Pemulihan Hunian Mandiri ini digagas Pusat Pengembangan Anak (PPA) GMIT Maranatha Oebufu bersama Yayasan Bantuan Kasih Indonesia,” tuturnya.
Sembari menambahkan, kegiatan dari program ini dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Kota Kupang membantu warga terdampak longsor di Kelurahan Oebufu beberapa waktu lalu.
Program ini ditujukan bagi keluarga dari anak-anak binaan PPA yang terdampak bencana longsor.
Menurut Pendeta Desy, ada kurang lebih 18 hingga 20 kepala keluarga terdampak bencana yang merupakan jemaat GMIT Maranatha Oebufu.
