Moratorium atau penghentian sementara bagi para calon pekerja migrant Indonesia (PMI) asal Provinsi NTT, terus menuai pro kontra. Pasalnya salah satu sumber devisa/pendapatan negara berasal dari pekerja migrant. Sehingga PMI adalah pahlawan devisa bukan?
Kupang, citra-news.com – HAMPIR setiap pecan ada kabar kalau pihak keluarga dan atau satuan tugas (Satgas) menjemput jenazah oknum TKI/TKW meninggal di luar negeri. Penyebab kematian karena sakit namun kebanyakan meninggal karena dianiaya majikan. Masih ingat kasus Nirmala Bonat yang tubuhnya luka karena dianiaya sang majikan. Atau Wilfrida Soik yang meninggal setelah menderita luka karena diestrum dan disetrika oleh majikannya.
Ini semua adalah peristiwa kelam masa lalu yang harusnya menjadi efek jera bagi calon TKI/TKW atau PMI asal NTT mencari kerja di luar negeri tanpa memiliki ketrampilan (skill) dan kompetensi yang memadai.
“Ke depannya pemerintah Provinsi NTT tidak menginginkan hal yang sama terus terulang. Makanya Bapak Gubernur Viktor Laiskodat mengeluarkan SK Moratorium. Tujuannya agar para calon PMI kita dilatih terlebih dahulu dengan skill yang memadai sebelum dikirim ke negara tujuan. Cara ampuh yang perlu pemerintah siapkan adalah memberikan pengetaguan dan ketrampilan yang memadai bagi para calon PMI,”kata Sisilia Sona di Kantor Kesbangpol Provinsi NTT, Kupang, Jumat 1 Pebruari 2019.
Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol yang juga Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT itu menjelaskan, pihaknya setelah dipercayakan menjabat Pelaksana Tugas (Plt) di Dinas Nakertrans Provinsi NTT telah menyusun skema program bagi calon PMI asal Provinsi NTT.
